Senin, 10 Februari 2025 13:46

Kinerja

s/d Bulan terakhir s/d Bulan ini
Level T/SS/SP/SK/Output/Komponen Indikator Satuan Target Keterangan/Komponen penghitungan Total Realisasi Capaian Progres terakhir Realisasi Capaian Progres Status Progres Keterangan Progres Keterangan Permasalahan Bukti Dukung Perubahan Terakhir Terverifikasi uraian 2
Tujuan 01-Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
01-Meningkatnya kinerja dan kualitas penerapan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
Sasaran Strategis 01-Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional [IKSS] Indeks Kinerja Pengadaan Indeks 50.77 - 0 0
01-Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional
Sasaran Program 01-Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital [IKSP] Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ Persen 57 - 17,29% 30.33 25.00 17,67 31.00 33.00 Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia senilai Rp115,75T dan Belanja Barang/Jasa yang diumumkan pada SiRUP Penyedia (Penyedia Murni + Penyedia Dalam Swakelola) senilai Rp655,20T
(Data PBJ TA 2025 per 2 Mei 2025)		 Tidak ada Arum Eka Fitriyani
6 Mei 2025 14:08
update data s.d 28 April 2025
01-Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital
[IKSP] Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional Indeks 81.45 - 0 0.00 15.00 0 0.00 25.00 Sudah dilakukan diskusi informal terkait persiapan pelaksaanaan survei. Akan dilakukan diskusi formal di Bulan Mei terkait persiapan pelaksanaan survei. Tidak ada Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:15
01-Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital
[IKSP] Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional Angka 6 - 1 16.67 16.67 1 16.67 26.00 Jumah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional yang dihasilkan berdasarkan hasil pengembangan fitur pada Platform Pengadaan Nasional maupun hasil integrasi dengan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain. Sampai dengan april 2025, sudah terdapat pengembangan fitur Mini Kompetisi pada Katalog Elektronik Versi 6 dan sedang dalam tahap UAT untuk fitur Skema Pembayaran LS Kontraktual (multi payment, uang muka). Untuk pengembangan lainnya pada lingkup Platform Pengadaan Nasional, masih dalam proses perencanaan - Kendala terkait katalog elektronik: Mengingat kemendagri juga sedang melakukan piloting SIPD Online (RI) kepada beberapa Pemerintah Daerah, yang termasuk Pemerintah Daerah Piloting tersebut mengalami kendala saat proses pembayarannya. Pada katalog elektronik hanya disediakan Kode Bayar untuk Bendahara dapat melakukan pembayaran, namun di SIPD Online (RI) dibutuhkan rekening penyedia nya Made Widhiantika
6 Mei 2025 14:45
01-Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital
Sasaran Kegiatan 01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional [IKSK] 01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional Laporan 3 - 0 25.00 25.00 0 35.00 35.00 1. Kerangka evaluasi yang telah disusun telah dipresentasikan kepada Pimpinan untuk memperoleh arahan dan masukan lebih lanjut.
2. Draft pertama konten evaluasi PBJ telah disusun.
3. Telah dilaksanakan rapat untuk membahas dan menyempurnakan draft pertama konten evaluasi PBJ.		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 12:30
01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
[IKSK] 02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional Laporan 58 - 11 Laporan 18.97 25.00 15 Laporan 25.86 33.33 Terdapat 15 laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional yang dipublikasikan dalam Dashboard Saat ini sedang dilakukan perpindahan publikasi laporan kinerja KL/Pemda dari bentuk buku ke bentuk dashboard. Sedang proses tata kelola server dan website untuk penayangan dashboard. Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 12:32
01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
[IKSK] 03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda Laporan 46 - 11 Laporan 23.91 25.00 15 Laporan 32.61 33.33 Terdapat 15 laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda yang dipublikasikan dalam Dashboard Saat ini sedang dilakukan perpindahan publikasi laporan kinerja KL/Pemda dari bentuk buku ke bentuk dashboard. Sedang proses tata kelola server dan website untuk penayangan dashboard. Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 12:36
01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
[IKSK] 04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah Buku 1 - 0 0.00 25.00 0 0.00 35.00 Telah dilakukan Pembahasan Progres Penyusunan Buku Profil 2024. Tidak ada Sarafina Fadlillah
6 Mei 2025 13:07
01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
[IKSK] 05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional Kajian 9 - 0 10.00 10.00 0 20.00 20.00 Masih di tahap penyesuaian target dari 9 kajian menjadi 2 kajian Proses perubahan rencana teknis perjanjian kerja sama LKPP dengan PT Telkom terkaitt pengembangan fitur atau aplikasi pada SPSE dan sistem pendukungnya Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:18
bukti dukung
01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
RO 211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP Laporan 4 - 0 25.00 25.00 0 35.00 35.00 Laporan Monev
1. Terdapat 15 laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional yang dipublikasikan dalam Dashboard
2. Telah dilakukan Pembahasan Progres Penyusunan Buku Profil 2024

Penilaian IKP
1. Kerangka evaluasi yang telah disusun telah dipresentasikan kepada Pimpinan untuk memperoleh arahan dan masukan lebih lanjut.
2. Draft pertama konten evaluasi PBJ telah berhasil disusun sebagai dasar pembahasan lanjutan.
3. Telah dilaksanakan rapat untuk membahas dan menyempurnakan draft pertama konten evaluasi PBJ.		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 13:24
perubahan target menjadi 3 Laporan
211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP
Komponen 051-Monitoring Pelaksanaan PBJP Nasional 051-Monitoring Pelaksanaan PBJP Nasional Laporan 2 - 0 0.00 25.00 0 0.00 35.00 1. Terdapat 15 laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional yang dipublikasikan dalam Dashboard
2. Telah dilakukan Pembahasan Progres Penyusunan Buku Profil 2024		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 13:22
051-Monitoring Pelaksanaan PBJP Nasional
Komponen 052-Penilaian Indeks Kinerja Pengadaan Nasional 052-Penilaian Indeks Kinerja Pengadaan Nasional Laporan 1 - 0 25.00 25.00 0 35.00 35.00 1. Kerangka evaluasi yang telah disusun telah dipresentasikan kepada Pimpinan untuk memperoleh arahan dan masukan lebih lanjut.
2. Draft pertama konten evaluasi PBJ telah berhasil disusun sebagai dasar pembahasan lanjutan.
3. Telah dilaksanakan rapat untuk membahas dan menyempurnakan draft pertama konten evaluasi PBJ.		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 13:23
052-Penilaian Indeks Kinerja Pengadaan Nasional
Sasaran Kegiatan 02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional [IKSK] 01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional Layanan 1 - 0 20.00 20.00 0 25.00 25.00 1) Sedang dilakukan development pemusatan domain SPSE.
2) Melakukan assessment akun PPE terkait menu yang akan tersedia di akun PPN untuk kebutuhan aplikasi SPSE.		 - Mirayanti
30 April 2025 16:24
02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional
[IKSK] 02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung Layanan 1 - - 10.00 10.00 - 28.33 28.33 Pelaksanaan Bimtek LPSE sudah mencapai 5 batch. pada bulan Mei akan dilaksanakan Bimtek SPSE untuk kementerian/Lembaga baru yang terdampak Kabinet Merah Putih.

Dukungan Pengguna 100%
pemenuhan Standarisasi LPSE = 3 LPSE:
1. Kota Pagar Alam
2. Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kota Jambi
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Kota Pontianak
7. Kota Balikpapan		 adanya efisiensi anggaran mempengaruhi peminatan pemenuhan 17 standar pada LPSE

efisiensi anggaran mempengaruhi layanan dukungan pengguna dari tatap muka menjadi daring pada hari tertentu		 Niken Mustikarini
2 Mei 2025 17:19
semula direncanakan 24 batch, menjadi 18 batch efek dari efisiensi anggaran
02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional
[IKSK] 03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan Modul 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Pada tahun 2025 ditargetkan untuk dapat terintegrasi dengan Sistem Pembayaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (SPAN-Sakti) dengan Skema Pembayaran LS Kontraktual (multi payment, uang muka). Pada bulan April telah dilakukan SIT dan UAT untuk pengembangan integrasi tersebut. Selain integrasi Skema Pembayaran LS Kontraktual, telah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait Integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Pembayaran Pemerintah Daerah. Dilakukan juga rapat koordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memastikan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam proses pembayaran Mengingat kemendagri juga sedang melakukan piloting SIPD Online (RI) kepada beberapa Pemerintah Daerah, yang termasuk Pemerintah Daerah Piloting tersebut mengalami kendala saat proses pembayarannya. Pada katalog elektronik hanya disediakan Kode Bayar untuk Bendahara dapat melakukan pembayaran, namun di SIPD Online (RI) dibutuhkan rekening penyedia nya Made Widhiantika
30 April 2025 16:00
02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional
RO 221-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital Layanan 1 KAK RAB:
https://lkppbhsiu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bpkeu_lkpp_go_id/EbZJbijgffBBkLs2nJ145UABU5o-FBJrj0uF4IbV7xX7Uw?e=VbC6cq		 0 10.00 10.00 0 28.33 28.33 Pelaksanaan Bimtek LPSE sudah mencapai 5 batch. pada bulan Mei akan dilaksanakan Bimtek SPSE untuk kementerian/Lembaga baru yang terdampak Kabinet Merah Putih.

Dukungan Pengguna 100%
pemenuhan Standarisasi LPSE = 3 LPSE :
1. Kota Pagar Alam
2. Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kota Jambi
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Kota Pontianak
7. Kota Balikpapan		 adanya efisiensi anggaran mempengaruhi peminatan pemenuhan 17 standar pada LPSE

efisiensi anggaran mempengaruhi layanan dukungan pengguna dari tatap muka menjadi daring pada hari tertentu

efisiensi anggaran mempengaruhi layanan infrastruktur SPSE		 Niken Mustikarini
2 Mei 2025 17:20
semula direncanakan 24 batch, menjadi 18 batch efek dari efisiensi anggaran
221-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital
Komponen 051-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital 051-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital Layanan 1 - 0 10.00 10.00 0 28.33 28.33 Pelaksanaan Bimtek LPSE sudah mencapai 5 batch. pada bulan Mei akan dilaksanakan Bimtek SPSE untuk kementerian/Lembaga baru yang terdampak Kabinet Merah Putih.

Dukungan Pengguna 100%
pemenuhan Standarisasi LPSE = 7 LPSE:
1. Kota Pagar Alam
2. Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kota Jambi
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Kota Pontianak
7. Kota Balikpapan		 adanya efisiensi anggaran mempengaruhi peminatan pemenuhan 17 standar pada LPSE

efisiensi anggaran mempengaruhi layanan dukungan pengguna dari tatap muka menjadi daring pada hari tertentu		 Niken Mustikarini
2 Mei 2025 17:20
051-Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital
RO 231-Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi Modul Aplikasi 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Pada tahun 2025 ditargetkan untuk dapat terintegrasi dengan Sistem Pembayaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (SPAN-Sakti) dengan Skema Pembayaran LS Kontraktual (multi payment, uang muka). Pada bulan April telah dilakukan SIT dan UAT untuk pengembangan integrasi tersebut. Selain integrasi Skema Pembayaran LS Kontraktual, telah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait Integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Pembayaran Pemerintah Daerah. Dilakukan juga rapat koordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memastikan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam proses pembayaran Mengingat kemendagri juga sedang melakukan piloting SIPD Online (RI) kepada beberapa Pemerintah Daerah, yang termasuk Pemerintah Daerah Piloting tersebut mengalami kendala saat proses pembayarannya. Pada katalog elektronik hanya disediakan Kode Bayar untuk Bendahara dapat melakukan pembayaran, namun di SIPD Online (RI) dibutuhkan rekening penyedia nya Made Widhiantika
30 April 2025 16:00
231-Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi
Komponen 051-Penyusunan Proses Bisnis 051-Penyusunan Proses Bisnis Pedoman 2 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Di tahun 2025, ditargetkan untuk tersusunnya 2 pedoman, yaitu Keputusan Kepala LKPP tentang Mini Kompetisi dan Keputusan Kepala LKPP tentang Pengelolaan Katalog Pasca Pencantuman Produk. Sampai dengan april 2025, kedua pedoman tersebut masih dalam proses penyusunan Tidak ada kendala Made Widhiantika
30 April 2025 16:01
051-Penyusunan Proses Bisnis
Komponen 052-Pengintegrasian Sistem 052-Pengintegrasian Sistem Kegiatan 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Pada tahun 2025 ditargetkan untuk dapat terintegrasi dengan Sistem Pembayaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (SPAN-Sakti) dengan Skema Pembayaran LS Kontraktual (multi payment, uang muka). Pada bulan April telah dilakukan SIT dan UAT untuk pengembangan integrasi tersebut. Selain integrasi Skema Pembayaran LS Kontraktual, telah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait Integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Pembayaran Pemerintah Daerah. Dilakukan juga rapat koordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memastikan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam proses pembayaran Mengingat kemendagri juga sedang melakukan piloting SIPD Online (RI) kepada beberapa Pemerintah Daerah, yang termasuk Pemerintah Daerah Piloting tersebut mengalami kendala saat proses pembayarannya. Pada katalog elektronik hanya disediakan Kode Bayar untuk Bendahara dapat melakukan pembayaran, namun di SIPD Online (RI) dibutuhkan rekening penyedia nya Made Widhiantika
30 April 2025 16:01
052-Pengintegrasian Sistem
Komponen 053-Diseminasi Proses Bisnis Katalog Elektronik 053-Diseminasi Proses Bisnis Katalog Elektronik Laporan 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Telah dilakukan diseminasi, sosialisasi maupun bimbingan teknis terhadap beberapa Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah tidak ada kendala Made Widhiantika
30 April 2025 16:02
053-Diseminasi Proses Bisnis Katalog Elektronik
Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda [IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan K/L/Pemda 124 - 0 10.00 20.00 47 38.00 35.00 1. Sudah 47 KLPD mendapatkan bimtek teknis perencanaan pengadaan berdasarkan kondisi permasalahan yang dihadapi Tidak ada Sarafina Fadlillah
6 Mei 2025 14:01
04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda
[IKSK] 02-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95% K/L/Pemda 324 - 554 170.00 25.00 568 175.00 33.00 Terdapat 568 K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95% tidak ada Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:26
rencana dihapuskan
04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda
[IKSK] 03-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40% K/L/Pemda 521 - 598 114.00 25.00 615 118.00 33.00 Terdapat 615 K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40% tidak ada Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:26
04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda
RO 211-Layanan Sistem Perencanaan PBJ Layanan Sistem Perencanaan PBJ Layanan 1 - 0 27.50 27.50 0 35.00 35.00 Telah dilaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sistem yang dilaporkan melalui change log aplikasi

Changelog SIRUP:
1. Testing Migrasi K/L/PD Baru
2. Testing Migrasi SiRUP Lokal
3. Perbaikan Bugs Moner
4. Perbaikan Bugs Duplikasi PPK

Development AMEL Bulan April 2025
1. Optimasi performa aplikasi dan penyesuaian update dengan SPSE versi terbaru
2. Pengembangan fitur dan datatabel struktur anggaran untuk Kementerian/Lembaga
3. Perbaikan dan penambahan kolom persentase belanja pengadaan terhadap nilai paket penyedia
4. Pengembangan dan optimasi cron job di AMEL
5. Persiapan kebutuhan data dan analisis untuk data Katalog V6 di AMEL

Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan helpdesk Amel dan SiRUP Sejak Januari 2025		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
6 Mei 2025 15:34
211-Layanan Sistem Perencanaan PBJ
Komponen 051-Penyelenggaraan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP 051-Penyelenggaraan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP Kegiatan 2 - 0 25.00 25.00 0 35.00 35.00 Telah dilaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sistem yang dilaporkan melalui change log aplikasi

Changelog SIRUP:
1. Perbaikan Formulasi Perhitungan pada menu Moner.
2. Penyesuaian pada akun PA/KPA yang seharusnya Tidak Bisa Kelola RUP saat Satker Dikunci penginputan rup.


Development AMEL Bulan April 2025
1. Optimasi performa aplikasi dan penyesuaian update dengan SPSE versi terbaru
2. Pengembangan fitur dan datatabel struktur anggaran untuk Kementerian/Lembaga
3. Perbaikan dan penambahan kolom persentase belanja pengadaan terhadap nilai paket penyedia
4. Pengembangan dan optimasi cron job di AMEL
5. Persiapan kebutuhan data dan analisis untuk data Katalog V6 di AMEL		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
6 Mei 2025 14:21
051-Penyelenggaraan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP
Komponen 052-Penyelenggaraan Layanan/ Regulasi dan Sistem Perencanaan - Monev PBJP 052-Penyelenggaraan Layanan/ Regulasi dan Sistem Perencanaan - Monev PBJP Kegiatan 2 - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 Telah dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan helpdesk Amel dan SiRUP Sejak Januari 2025 Tidak ada Pandu Taruna Kristianto Guterres
6 Mei 2025 13:45
052-Penyelenggaraan Layanan/ Regulasi dan Sistem Perencanaan - Monev PBJP
Sasaran Program 02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional [IKSP] Persentase transaksi pembelian produk berkelanjutan pada sistem pengadaan pemerintah Persen 50 - 0 0.00 33.00 0 47.00 47.00 RO QDB
Telah dilakukan rapat koordinasi secara daring dengan instansi pelaksana sebagai persiapan untuk acara Kickoff Meeting Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada bulan Mei 2025

RO PDA
Telah dilakukan monitoring terhadap peserta kegiatan PKP Batch 1 Pelaku Usaha Hijau		 Kegiatan dapat berjalan dengan sumber daya yang tersedia dan dilakukan secara daring Monica Agnes
6 Mei 2025 10:58
02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
[IKSP] Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan Persen 10 - 8,1% 81.00 30.00 7.2% 72.00 35.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat 5.642 paket terhadap produk yang bersertfikat TKDN dari total 77.852 paket, atau sebesar 7,2% adanya perubahan arah kebijakan dalam penggunaan produk ber TKDN , mempengaruhi jumlah transaksi terhadap produk ber TKDN Made Widhiantika
30 April 2025 16:02
02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
[IKSP] Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Persen 11 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 1. Pelaksanaan kegiatan survei kepada Pelaku Usaha yang telah mengikuti PKP tahun 2024
2. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha untuk TW II (Mei 2025)
3. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKP Batch 2 Hybrid (luring dan daring) untuk TW II		 Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
6 Mei 2025 09:54
02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
[IKSP] Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% Persen 50 - 33,00 66.00 25.00 31,60 63.20 33.33 Jumlah capaian K/L: 2
Jumlah capaian Pemda: 202
Total capaian K/L/Pemda: 204

% Capaian: 204/646 = 31,6%		 Belanja pengadaan K/L/Pemda baru akan mencapai nilai final di Desember 2025, sehingga nilainya dapat fluktuatif sampai dengan akhir tahun. Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 07:58
02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
[IKSP] Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40% Persen 95 - 61,8 65.05 25.00 64,6 68.00 33.33 Jumlah capaian K/L: 2
Jumlah capaian Pemda: 415
Total capaian K/L/Pemda: 417

% Capaian: 417/646 = 68%		 Belanja pengadaan K/L/Pemda baru akan mencapai nilai final di Desember 2025, sehingga nilainya dapat fluktuatif sampai dengan akhir tahun. Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 07:59
02-Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional
Sasaran Kegiatan 03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan [IKSK] 01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Produk 200.000 - 130.080 65.54 30.00 191.153 95.57 35.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat 191.153 produk tayang yang sudah melalui proses kurasi wajib, dan telah disetujui. Proses kurasi wajib dilakukan terhadap nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Merek dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak ada kendala Made Widhiantika
30 April 2025 16:02
03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan
RO 231-Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan Produk 200.000 KAK RAB:
https://lkppbhsiu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bpkeu_lkpp_go_id/Ef5s0FMMNPFHj9isqKjP9ToBr5kTLfBva8PFNDbCaWOtoA?e=pKubtB		 130.080 65.54 30.00 191.153 95.57 35.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat 191.153 produk tayang yang sudah melalui proses kurasi wajib, dan telah disetujui. Proses kurasi wajib dilakukan terhadap nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Merek dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak ada kendala Made Widhiantika
30 April 2025 16:02
231-Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan
Komponen 051-Pengelolaan Kategori dan Kurasi Produk 051-Pengelolaan Kategori dan Kurasi Produk Kegiatan 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat 33 Kategori produk yang aktif pada Katalog Elektronik Versi 6. Saat ini sedang dalam diskusi terhadap Kategori terkait Konstruksi dan terkait Alkes Diperlukan adanya koordinasi maupun diskusi lebih mendalam dalam proses penyusunan dokumen telaah kategori konstruksi dan alkes, mengingat kategori konstruksi dan alkes memiliki banyak kategori level 1 maupun 2 Made Widhiantika
30 April 2025 16:03
051-Pengelolaan Kategori dan Kurasi Produk
Komponen 052-Pengelolaan Koleksi Produk 052-Pengelolaan Koleksi Produk Kegiatan 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat koleksi umum terkait Produk bersertifikat TKDN dan koleksi Produk dalam Negeri dari UMKK pada Katalog Elektronik v6 tidak ada kendala Made Widhiantika
30 April 2025 16:03
052-Pengelolaan Koleksi Produk
Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan [IKSK] 01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP Persen 10 - 0 0.00 33.00 0 47.00 47.00 RO QDB
Telah dilakukan rapat koordinasi secara daring dengan instansi pelaksana sebagai persiapan untuk acara Kickoff Meeting Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada bulan Mei 2025

RO PDA
Telah dilakukan monitoring terhadap peserta kegiatan PKP Batch 1 Pelaku Usaha Hijau		 Kegiatan dapat berjalan dengan sumber daya yang tersedia dan dilakukan secara daring Monica Agnes
6 Mei 2025 10:58
-
01-Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan
RO 131 - Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan yang Masuk dalam Sistem Pengadaan Pemerintah Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan yang Masuk dalam Sistem Pengadaan Pemerintah Produk 2 - 0 33.00 33.00 0 43.00 43.00 Telah dilakukan monitoring terhadap peserta kegiatan PKP Batch 1 Pelaku Usaha Hijau Kegiatan on boarding diwakili dengan kegiatan PKP Batch 1 yang dilakukan bersama dengan Pelaku Usaha Hijau pada RO QDG . Namun belum di claim karena data peserta hasil kegiatan tersebut masih dimonitor Monica Agnes
6 Mei 2025 10:23
131 - Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan yang Masuk dalam Sistem Pengadaan Pemerintah
Komponen 051-Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan 2 - 2 100.00 100.00 2 100.00 100.00 Telah tercapai di Bulan Maret

1. Rapat persiapan pelaksanaan acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Hijau (PKP) Batch 1
2. Pelaksanaan acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Hijau (PKP) Batch 1 tanggal 26 Feb 2025
3. Proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan PKP Batch 1 di claim dalam pencapaian RO ini karena tema dan peserta yang diundang melibatkan pelaku usaha hijau yang juga merupakan target peserta pada RO PDA 131
4. Rapat Pembahasan Produk Berkelanjutan dalam Katalog Elektronik tanggal 20 Feb 2025		 Adanya efisiensi anggaran sehingga proses pengumpulan data dan informasi dilakukan secara paralel dengan kegiatan pada RO lain yang memiliki keterkaitan dengan RO ini Monica Agnes
6 Mei 2025 10:21
051-Pengumpulan Data dan Informasi
Komponen 052-Onboarding Produk Onboarding Produk Kegiatan 1 - 0 0.00 0.00 0 30.00 30.00 Telah dilakukan monitoring terhadap peserta kegiatan PKP Batch 1 Pelaku Usaha Hijau Kegiatan on boarding diwakili dengan kegiatan PKP Batch 1 yang dilakukan bersama dengan Pelaku Usaha Hijau pada RO QDG . Namun belum di claim karena data peserta hasil kegiatan tersebut masih dimonitor Monica Agnes
6 Mei 2025 10:22
052-Onboarding Produk
Komponen 053-Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Dokumen 2 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada TW III - Monica Agnes
6 Mei 2025 09:56
053-Monitoring dan Evaluasi
RO 131- K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan Lembaga 2 - 0 33.00 33.00 0 50.00 50.00 Telah dilakukan rapat koordinasi secara daring dengan instansi pelaksana sebagai persiapan untuk acara Kickoff Meeting Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada bulan Mei 2025 Kegiatan dapat berjalan dengan sumber daya yang tersedia dan dilakukan secara daring Monica Agnes
6 Mei 2025 10:56
OK
131- K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan
Komponen 051-Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 2 - 2 100.00 100.00 2 100.00 100.00 Sudah tercapai di bulan Maret

Claim 1 : Kegiatan Persiapan dan pelaksanaan acara sosialisasi PBJP yang Berkelanjutan pada bulan Feb 2025
Claim 2 : Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan penerapan pengadaan berkelanjutan dengan 3 calon instansi pelaksana, yaitu Pemkot Bogor (11 Maret 25), Pemkot Depok (11 Maret 25), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (12 Maret 25) dilakukan secara daring		 Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan persiapan dilakukan secara daring Monica Agnes
6 Mei 2025 10:56
OK
051-Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Komponen 052-Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 2 - 0 0.00 0.00 1 50.00 50.00 Telah dilakukan rapat koordinasi secara daring dengan instansi pelaksana sebagai persiapan untuk acara Kickoff Meeting Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada bulan Mei 2025 Kegiatan dapat berjalan dengan sumber daya yang tersedia dan dilakukan secara daring Monica Agnes
8 Mei 2025 15:18
OK
052-Pelaksanaan Kegiatan
Komponen 053-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dokumen 2 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada TW III - Monica Agnes
6 Mei 2025 09:58
053-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan terlaksananya pemberdayaan UMKK [IKSK] 01-Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ K/L 68 - 1 1.47 25.00 2 2.94 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 6 K/L
1. DPR
2. MPR		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Abdul Gafur Darussalam
30 April 2025 11:05
02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan terlaksananya pemberdayaan UMKK
[IKSK] 02-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ Pemda 100 - 13 13.00 13.00 16 16.00 16.00 1. Provinsi Kalimantan Timur
2. Kabupaten Lampung Barat
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Kabupaten Jember
6. Kota Gorontalo
7. Kota Sungai Penuh
8. Provinsi Jambi
9. Provinsi Kepulauan Riau
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Provinsi DI Yogyakarta
12. Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kabupaten Bangka Tengah
14. Pemerintah Kota Pangkalpinang
15. Pemerintah Kota Bima
16. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo


(Target diusulkan diubah menjadi 48 Pemda)		 Untuk advokasi yang sifatnya dapat dilakukan dengan sosialisasi/bimtek secara langsung maupun memenuhi undangan Pemda belum dapat dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:00
02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan terlaksananya pemberdayaan UMKK
RO 411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ 411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ K/L 68 - 1 1.47 25.00 2 2.94 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 6 K/L
1. DPR
2. MPR		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Abdul Gafur Darussalam
30 April 2025 11:07
411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
Komponen 051-Persiapan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ Persiapan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.00 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. Laporan Triwulan II (Aprili s.d. Juni) : Sedang progres		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Abdul Gafur Darussalam
30 April 2025 11:09
051-Persiapan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ
Komponen 052-Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.33 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. 1. Laporan Triwulan II (April s.d. Juni) : Sedang progres		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Abdul Gafur Darussalam
30 April 2025 11:13
052-Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ
Komponen 053-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.33 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. Laporan Triwulan II (April s.d. Juni) : Sedang Progres		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Abdul Gafur Darussalam
30 April 2025 11:14
053-Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ
RO 421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ 421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Pemda 100 - 13 13.00 13.00 16 16.00 16.00 1. Provinsi Kalimantan Timur
2. Kabupaten Lampung Barat
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Kabupaten Jember
6. Kota Gorontalo
7. Kota Sungai Penuh
8. Provinsi Jambi
9. Provinsi Kepulauan Riau
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Provinsi DI Yogyakarta
12. Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kabupaten Bangka Tengah
14. Pemerintah Kota Pangkalpinang
15. Pemerintah Kota Bima
16. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo


(Target diusulkan diubah menjadi 48 Pemda)		 Untuk advokasi yang sifatnya dapat dilakukan dengan sosialisasi/bimtek secara langsung maupun memenuhi undangan Pemda belum dapat dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:00
421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
Komponen 051-Persiapan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Persiapan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Kegiatan 10 - 4 40.00 40.00 5 50.00 50.00 1. Kegiatan Rakor Pemda bersama Kemendagri dalam rangka persiapan advokasi PDN dan UMK ke seluruh Pemda

2. Persiapan advokasi Provinsi Kalimantan Timur

3. Persiapan Advokasi kepada Kota Sungai Penuh

4. Persiapan Advokasi kepada Kabupaten Bangka Tengah

5. Persiapan advokasi terkait kebijakan TKDN di Pemerintah Daerah		 - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:02
051-Persiapan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
Komponen 052-Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Kegiatan 20 - 7 35.00 35.00 10 50.00 50.00 1. Advokasi kepada Kabupaten Lampung Barat
2. Advokasi kepada Kabupaten Timor Tengah Selatan
3. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Provinsi Jambi
4. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Provinsi Kepulauan Riau
5. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Provinsi NTT
6. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Provinsi DI Yogyakarta
7. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Provinsi Sulawesi Selatan
8. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Kota Pangkalpinang
9. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Kota Bima
10. Advokasi mengenai Optimalisasi PDN kepada Kabupaten Sidoarjo		 - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:08
052-Pelaksanaan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
Komponen 053-Monitoring dan Evaluasi Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Monitoring dan Evaluasi Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ Kegiatan 10 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Kegiatan monitoring dan evaluasi advokasi direncanakan akan dilakukan mulai Triwulan 4 2025 - Fairuz Nawfal Hamid
10 Maret 2025 17:33
053-Monitoring dan Evaluasi Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
Sasaran Kegiatan 03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK [IKSK]01-Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital UMKK 500 - 0 0 0 25.00 25.00 Telah dilakukan pendalaman data belanja dan rapat persiapan dengan dinas UMK dan Koperasi juga pemda setempat (Pemprov Jawa Barat).

Dilakukan penyesuaian target dari sebelumnya 500 peserta UMKM menjadi 50 berdasrkan trilateral meeting di bulan maret 2025		 tidak ada permasalahan Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 10:50
data dukung
03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK
[IKSK]02-Persentase peningkatan pelaku UMKK yang terlibat dalam PBJ Persen 17 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 1. Pelaksanaan kegiatan survei kepada Pelaku Usaha yang telah mengikuti PKP tahun 2024
2. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha untuk TW II (Mei 2025)
3. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKP Batch 2 Hybrid (luring dan daring) untuk TW II		 Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
6 Mei 2025 09:59
03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK
RO 111-Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital UMKM 500 - 0 0.00 0.00 0 25.00 25.00 Telah dilakukan pendalaman data belanja dan rapat persiapan dengan dinas UMK dan Koperasi juga pemda setempat (Pemprov Jawa Barat).

Dilakukan penyesuaian target berdasrkan trilateral meeting di bulan maret 2025 sebagai berikut:
- yang sebelumnya 500 UMK menjadi 50 UMK
- yang sebelumnya 2 laporan menjadi 1 laporan pelaksanaan kegiatan kepada UMK
- yang sebelumnya 20 laporan sesi kegiatan menjadi 2 laporan sesi kegiatan
- yang dsebelumnya 3 kegiatan bisnis matching menjadi di tiadakan karena anggaran tidak tersedia		 dilakukan beberapa penyesuaian target dikarenakan anggaran tidak tersedia Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 10:58
111-Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital
Komponen 051-Peningkatan Awareness Pemberdayaan UMK dalam PBJP Peningkatan Awareness Pemberdayaan UMK dalam PBJP Laporan 2 - 0 0.00 0.00 0 70.00 70.00 Telah dilakukan pendalaman data belanja dan rapat persiapan dengan dinas UMK dan Koperasi juga pemda setempat (Pemprov Jawa Barat).

Dilakukan penyesuaian target berdasrkan trilateral meeting di bulan maret 2025 sebagai berikut:
- yang sebelumnya 500 UMK menjadi 50 UMK
- yang sebelumnya 2 laporan menjadi 1 laporan pelaksanaan kegiatan kepada UMK
- yang sebelumnya 20 laporan sesi kegiatan menjadi 2 laporan sesi kegiatan
- yang dsebelumnya 3 kegiatan bisnis matching menjadi di tiadakan karena anggaran tidak tersedia		 dilakukan beberapa penyesuaian target dikarenakan anggaran tidak tersedia Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:03
051-Peningkatan Awareness Pemberdayaan UMK dalam PBJP
Komponen 052-Pembuatan Akun dan On-Boarding Pelaku UMK Pembuatan Akun dan On-Boarding Pelaku UMK Laporan 20 - 0 0.00 0.00 0 15.00 15.00 Telah dilakukan pendalaman data belanja dan rapat persiapan dengan dinas UMK dan Koperasi juga pemda setempat (Pemprov Jawa Barat).

Dilakukan penyesuaian target berdasrkan trilateral meeting di bulan maret 2025 sebagai berikut:
- yang sebelumnya 500 UMK menjadi 50 UMK
- yang sebelumnya 2 laporan menjadi 1 laporan pelaksanaan kegiatan kepada UMK
- yang sebelumnya 20 laporan sesi kegiatan menjadi 2 laporan sesi kegiatan
- yang dsebelumnya 3 kegiatan bisnis matching menjadi di tiadakan karena anggaran tidak tersedia		 dilakukan beberapa penyesuaian target dikarenakan anggaran tidak tersedia Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:04
052-Pembuatan Akun dan On-Boarding Pelaku UMK
Komponen 053-Business Matching bagi Pelaku UMK Business Matching bagi Pelaku UMK Kegiatan 3 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Dilakukan penyesuaian target berdasrkan trilateral meeting di bulan maret 2025 yang dsebelumnya 3 kegiatan bisnis matching menjadi di tiadakan karena anggaran tidak tersedia. Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025. Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:07
053-Business Matching bagi Pelaku UMK
RO 131-Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ UMKM 500 - 128 25.00 25.00 128 25.00 25.00 1. Pelaksanaan kegiatan survei kepada Pelaku Usaha yang telah mengikuti PKP tahun 2024
2. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha untuk TW II (Mei 2025)
3. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKP Batch 2 Hybrid (luring dan daring) untuk TW II		 Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
6 Mei 2025 09:59
131-Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ
Komponen 051-Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan 3 - 1 30.00 30.00 1 30.00 30.00 1. Pelaksanaan kegiatan survei kepada Pelaku Usaha yang telah mengikuti PKP tahun 2024
2. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKP Batch 2 Hybrid (luring dan daring) untuk TW II		 Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
6 Mei 2025 10:00
051-Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komponen 052-Forum Komunikasi Pelaku Usaha Forum Komunikasi Pelaku Usaha Kegiatan 1 - 0 0.00 0.00 0 50.00 50.00 Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha dengan rencana pelaksanaan pada TW II (Mei 2025) Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
8 Mei 2025 15:34
OK
052-Forum Komunikasi Pelaku Usaha
Sasaran Program 03-Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan [IKSP] Persentase efisiensi paket konsolidasi Persen 15 - 18 120.00 16.67 22,96 153.00 33.33 Nilai realisasi merupakan nilai rata-rata efisiensi dari paket yang dilakukan konsolidasi, baik di tingkat pusat maupun daerah Untuk nilai final persentase efisiensi paket konsolidasi baru akan terlihat pada akhir tahun anggaran Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 11:40
03-Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan
[IKSP] Skor efektivitas probity advice dan advokasi Skor 100 - 100 100.00 16.67 100 100.00 33.33 Skor efektivitas probity advice dan advokasi mendapatkan nilai 100 dari rata-rata skor probity advice dan advokasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 11:40
03-Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan
[IKSP] Indeks potensi risiko korupsi pada pengadaan Indeks 3.5 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 1. Indikator IKSP IPRK akan diganti menjadi persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pada DImensi PBJ SPI
2. Telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas serta bimtek kontrak se-Proivinsi NTT		 Terdapat penyesuain perubahan indikator IKSP Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:23
perbaikan link bukti dukung
03-Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan
Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan [IKSK] 01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan K/L/Pemda 2 - 0 0.00 26.00 1 50.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas se Provinsi NTT dalam upaya peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.
3. Akan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi APIP Pelaku Pengadaan di Provinsi Banten.		 RO terdampak Efesiensi Anggaran Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:23
perbaikan link bukti dukung
01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan
RO 431-K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan Lembaga 2 - 0 0.00 26.00 1 50.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas se Provinsi NTT dalam upaya peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.
3. Akan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi APIP Pelaku Pengadaan di Provinsi Banten.		 RO terdampak Efesiensi Anggaran Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:31
upload bukti dukung Prov NTT
431-K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan
Komponen 051-Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Pembangunan Kapabilitas Pencegahan Permasalahan Kontrak dan Dukungan Penegakan Hukum 051-Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Pembangunan Kapabilitas Pencegahan Permasalahan Kontrak dan Dukungan Penegakan Hukum Laporan 1 - 0 0.00 95.00 1 100.00 96.00 1. Telah dilasanakan rapat pemetaan Daerah yang akan dilakukan pemetaan pada tanggal 24 Februari 2025
2. Sedang disusun laporan Daerah yang akan dilakukan kegitan peningkatan kapabilitas
3. Telah terdapat pemetaan daerah yang akan dilakukan fokus peningkatan kapabilitas		 RO terdampak Efesiensi Anggaran Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:25
sesuaikan progres 100% dan upload dokumen pemetaannya
051-Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Pembangunan Kapabilitas Pencegahan Permasalahan Kontrak dan Dukungan Penegakan Hukum
Komponen 052-Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder 052-Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder Kegiatan 10 - 2 20.00 26.00 2 20.00 40.00 1. Telah dilakukan peningkatan kapasitas serta Bimtek Kontrak kepada APIP se Provinsi NTT pada tanggal 19-20 Maret 2025
2. Telah dilakukan Bimtek Kontrak kepada Pelaku Pengadaan se Provinsi NTT pada tanggal 19-20 Maret 2025
3. Aakan dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kepada APIP Pelaku pengadaan di provinsi Banten		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:33
052-Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder
Komponen 053-Evaluasi Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder 053-Evaluasi Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder Laporan 1 - 0 0.00 5.00 0 0.00 15.00 Akan dilakukan evaluasi kegiatan di TW 4 Tahun 2025 Tidak ada Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:33
053-Evaluasi Pembangunan Kapabilitas Instansi/Stakeholder
Sasaran Kegiatan 02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa [IKSK] 01-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L Kegiatan 2 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 1 Kegiatan adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:49
02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 02-Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan oleh K/L Kegiatan 14 - 1 7.14 25.00 1 7.14 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 2 Kegiatan
1. Probity advice pada OIKN		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:51
02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 03-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemda Kegiatan 40 - 5 12.50 12.50 7 17.50 17.50 1. Konsolidasi Kabupaten Pemalang
2. Konsolidasi Jasa Kebersihan Kota Balikpapan
3. Konsolidasi Jasa Keamanan Kota Balikpapan
4. Konsolidasi Jasa Kertas HVS Kota Balikpapan
5. Konsolidasi Sewa Kendaraan Kota Balikpapan
6. Konsolidasi Kertas HVS Kabupaten Ketapang
7. Konsolidasi Kertas NCR Kabupaten Ketapang

(Target diusulkan menjadi 20 Kegiatan)		 - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 11:39
02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 04-Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemda Kegiatan 27 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 (Target diusulkan menjadi 2 Kegiatan) Karena terkendala efisiensi anggaran, maka LKPP belum mengakomodasi permohonan probity advice, melihat dari kesesuaian antara kriteria paket yang akan diprobitykan, kemudian melihat ketersediaan sumber daya di unit organisasi Fairuz Nawfal Hamid
7 Mei 2025 13:55
tambahan keterangan permasalahan adanya efisiensi anggaran
02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda Kegiatan 150 - 18 12.00 12.00 21 14.00 14.00 1. Advokasi Konsolidasi Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Advokasi mengenai Konsolidasi Kabupaten Pemalang
3. Advokasi mengenai Konsolidasi Kota Pekanbaru
4. Advokasi mengenai Konsolidasi Jasa Kebersihan Kota Balikpapan
5. Advokasi mengenai Konsolidasi Jasa Keamanan Kota Balikpapan
6. Advokasi mengenai Konsolidasi Kertas HVS Kota Balikpapan
7. Advokasi mengenai Konsolidasi Sewa Kendaraan Kota Balikpapan
8. Advokasi kepada Bank Aceh
9. Advokasi kepada Kabupaten Jember
10. Advokasi kepada Kabupaten Sumenep
11. Advokasi kepada Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Konsultasi MGC Tahap II Kota Makassar
13. Konsultasi RSUD Ainun Habibie Gorontalo
14. Konsultasi Konsolidasi Kabupaten Bantul
15. Konsultasi Kabupaten Tanah Datar
16. Konsultasi BKAD Kota Manado
17. Advokasi terhadap permasalahan di Kota Tanjungpinang
18. Advokasi terhadap permasalahan di Kabupaten Bangka Tengah
19. Konsultasi Konsolidasi Kabupaten Ketapang
20. Konsultasi RSUD Kabupaten Kudus
21. Konsultasi Provinsi Jawa Tengah

(Target diusulkan menjadi 75 Kegiatan)		 - Fairuz Nawfal Hamid
30 April 2025 16:25
02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
RO 413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi 413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi K/L 16 - 1 6.25 25.00 1 6.25 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 3 Kegiatan
1. OIKN		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:53
413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi
Komponen 051-Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan 051-Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan Laporan 1 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 Laporan Tahun 2025 (Jan-Des) Sedang dalam progress pembuatan laporan adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:55
tambahan keterangan progres: laporan akan difinalisasi pada tw...
051-Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan
Komponen 052-Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan melalui Konsolidasi 052-Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan melalui Konsolidasi Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.33 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. Laporan Triwulan II (Aprils.d. Juni) : Sedang progres		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:54
052-Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan melalui Konsolidasi
Komponen 053-Pelaksanaan Pendampingan/Probity Advice 053-Pelaksanaan Pendampingan/Probity Advice Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.33 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. Laporan Triwulan II (Aprils.d. Juni) : Sedang progres		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:55
053-Pelaksanaan Pendampingan/Probity Advice
RO 423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi 423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi Pemda 150 - 18 12.00 12.00 21 14.00 14.00 1. Provinsi DI Yogyakarta
2. Kota Gorontalo
3. Kota Makassar
4. Kabupaten Pemalang
5. Provinsi Aceh
6. Kota Balikpapan
7. Kabupaten Bantul
8. Provinsi Sulawesi Tenggara
9. Kabupaten Jember
10. Kabupaten Sumenep
11. Kabupaten Musi Rawas Utara
12. Kota Pekanbaru
13. Kabupaten Tanah Datar
14. Kota Manado
15. Kota Tanjungpinang
16. Kabupaten Bangka Tengah
17. Kabupaten Parigi Moutong
18. Kota Bekasi
19. Kabupaten Ketapang
20. Kabupaten Kudus
21. Provinsi Jawa Tengah


(Target diusulkan menjadi 75 Pemda)		 Untuk kegiatan probity advice, terkendala efisiensi anggaran karena berdasarkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pendampingan melalui probity advice memerlukan rapat tatap muka. Fairuz Nawfal Hamid
7 Mei 2025 13:58
tambahan keterangan permasalahan adanya efisiensi anggaran
423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi
Komponen 051-Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan 051-Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan Kegiatan 12 - 5 41.67 41.67 7 58.33 58.33 1. Rapat Koordinasi Penayangan Produk Hasil Konsolidasi Pengadaan pada Katalog Elektronik versi 6 dengan D23

2. Pembahasan dengan D23 mengenai implementasi pembayaran Katalog V6

3. Diskusi dengan D21 mengenai Data Bigbox

4. Pembahasan masukan atas IKP dari Kabupaten Parigi Moutong

5. Pembahasan surat konsultasi Kota Bekasi mengenai peran PPTK dengan D23

6. Pembahasan kebijakan pengadaan di Pemerintah Daerah dengan Deputi

7. Pembahasan kebijakan Probity Advice di Desa		 - Fairuz Nawfal Hamid
30 April 2025 16:28
051-Peningkatan/Pemenuhan Kapasitas Layanan
Komponen 052-Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan 052-Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan Kegiatan 12 - 4 33.33 33.33 6 50.00 50.00 1. Expose Probity Advice Provinsi DIY

2. Pembahasan proses pemilihan untuk MGC Tahap II Kota Makassar

3. Pembahasan surat jawaban atas konsultasi RSUD Ainun Habibie Gorontalo

4. Expose Probity Advice Kota Makassar

5. Pembahasan penyusunan pedoman Probity Advice

6. Pembahasan surat tanggapan dalam rangka analisis permohonan layanan Provinsi Jawa Tengah		 - Fairuz Nawfal Hamid
30 April 2025 16:41
052-Analisis Permohonan Layanan dan Potensi Optimalisasi Pengadaan
Komponen 053-Pelaksanaan Pendampingan 053-Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan 40 - 11 27.50 27.50 12 30.00 30.00 1. Pendampingan Konsolidasi Kabupaten Pemalang
2. Pendampingan Konsolidasi Kota Pekanbaru
3. Pendampingan Konsolidasi Kota Balikpapan
4. Pendampingan Konsolidasi Musi Rawas Utara
5. Proses Tender Paket Pekerjaan Pembangunan
Gedung DPRD D.I Yogyakarta
6. Konsultasi pembangunan gedung Bank Aceh
7. Konsultasi Konsolidasi Kabupaten Bantul
8. Konsultasi Kabupaten Tanah Datar
9. Konsultasi BKAD Kota Manado
10. Pendampingan advokasi terhadap permasalahan di Kota Tanjungpinang
11. Pendampingan advokasi terhadap permasalahan di Kabupaten Bangka Tengah
12. Pendampingan advokasi RSUD Kabupaten Kudus		 - Fairuz Nawfal Hamid
30 April 2025 16:43
053-Pelaksanaan Pendampingan
Sasaran Strategis 02-Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan Indeks 54.62 - 0 0
02-Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
Sasaran Program 04-Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ [IKSP] Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ Predikat Baik - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Belum dilakuka kegiatan. Adanya beberapa RO yang tidak terdapat anggaran, menyebabkan progres dari kegiatan pada Sasaran Program ini belum dapat terlaksana. Sofie Maghfira
7 Maret 2025 11:14
04-Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ
Sasaran Kegiatan 01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa [IKSK] 01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum Rancangan Peraturan 3 - 0 48.25 48.25 0 62.25 62.25 Menunggu proses undangan harmonisasi dari KEMENKUMHAM

Penyusunan Kajian Model Dokumen Pemilihan

Target SK dari semula 3 menjadi hanya 2 yaitu:
1. Rancangan Peraturan terkait Pedoman di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik; dan
2. Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum		 Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:11
data dukung
01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa
[IKSK] 02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus Dokumen 2 - 0 30.00 30.00 0 40.00 40.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer
- Pembahasan muatan di dalam model dokumen unsolicited		 belum terdapat masalah Moch. Syamsul Alamsyah
5 Mei 2025 21:38
data dukung
01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa
[IKSK] 03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan Dokumen 1 - 0 0.00 33.00 0 0.00 33.00 Telah dilakukan koordinasi secara informal dengan ADB terkait target output Fase II dengan ADB sebagai opsi rancangan peraturan yang akan di claim tahun 2025 Progres pelaksanaan analisis data dan informasi bergantung pada hasil koordinasi dengan ADB Monica Agnes
6 Mei 2025 10:00
01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa
[IKSK] 04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional Rekomendasi 1 - 0 18.00 18.00 0 32.00 32.00 PEC:
051:
1. Perjanjian IEU-CEPA:
a. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Perundingan IEU CEPA.

052
1. Kerjasama BRICS:
a. Rapat Koordinasi Persiapan BRICS
2nd Sherpa Meeting dan BRICS Foreign Ministers’ Meeting,
b. BRICS Seminar on Sustainable Government Procurement.

2. Kerjasama OECD:
a. 71st PGC Meeting OECD.
b. Kegiatan OECD Competition Assesment Workshop.
c. Diskusi lanjutan dengan tenaga ahli OECD dalam rangka persiapan technical review proses aksesi OECD.

053
1. Identifikasi kesesuaian substansi draft MDP konsultan dengan kondisi terkini.

Catatan:
Produk Hukum.

QDC:
051:
Penyusunan konsep/kertas kerja kegiatan Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.

052:
1. Penerimaan layanan konsultasi:
a. Undangan Kick of Meeting AIIB Appraisal Mission RSAB Harapan Kita Building Construction Project and Area Arrangement of 3 Berlian Hospitals degan Kementerian Kesehatan.
b. Undangan Rapat Pembahasan Regulasi dan Mekanisme Pengadaan Barang Jasa pada Kegiatan yang Didanai Melalui Pinjaman Luar Negeri bersama Bappenas.
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden.
d. Delegasi RI pada WTO Advanced Global Workshop on the Government Procurement Agreement 2012
c. Tanggapan LKPP atas Rencana penggunaan Advance Procurement dalam proyek
Pembangunan Gedung RSAB Harapan Kita dan Penataan Kawasan RS 3


Cadangan Klaim:
Pelaksanaan sosialisasi pegadaan internasional pada PKP Batch 1 dengan Pelaku Usaha Hijau tanggal 26 Februari 2025.		 Tidak ada permsalahan. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:50
01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa
RO 111-Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik RPP 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 RO ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 RO ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 20:42
111-Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik
Komponen 051-Pembentukan dan Rapat tim Panitia Antarkementerian 051-Pembentukan dan Rapat tim Panitia Antarkementerian Rancangan 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 20:42
051-Pembentukan dan Rapat tim Panitia Antarkementerian
Komponen 052-Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi 052-Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan 6 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 20:43
052-Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi
Komponen 053-Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah 053-Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah Kegiatan 6 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Komponen ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 20:43
053-Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah
RO 111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik Rancangan Peraturan 2 - 0 90.00 90.00 0 90.00 90.00 Menunggu undangan harmonisasi dari KEMENKUMHAM

Target RO dari semula 2 menjadi hanya 1 yaitu Peraturan LKPP Tentang Konsolidasi Pengadaan		 Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:12
111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Komponen 051-Identifikasi Permasalahan 051-Identifikasi Permasalahan Rancangan 4 - 1 100.00 100.00 1 100.00 100.00 Identifikasi permasalahan terkait penyusunan Per LKPP tentang konsolidasi pengadaan telah dilakukan

Target komponen dari semula 4 menjadi hanya 1 yaitu identifikasi permasalahan pada Peraturan LKPP Tentang Konsolidasi Pengadaan		 Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 21:57
051-Identifikasi Permasalahan
Komponen 052-Penyusunan Rancangan Peraturan Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa 052-Penyusunan Rancangan Peraturan Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Rancangan 4 - 0 85.00 85.00 0 85.00 85.00 Menunggu undangan harmonisasi dari KEMENKUMHAM

Target komponen dari semula 4 menjadi hanya 1 yaitu identifikasi permasalahan pada Peraturan LKPP Tentang Konsolidasi Pengadaan		 Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:14
052-Penyusunan Rancangan Peraturan Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Komponen 053-Konsultasi Publik 053-Konsultasi Publik Kegiatan 2 - 2 100.00 100.00 2 100.00 100.00 telah dilakukan konsultasi publik di bulan februari 2025 terkait penyusunan Per LKPP tentang konsolidasi pengadaan Tidak ada Permasalahan Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 21:47
053-Konsultasi Publik
RO 111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Rekomendasi Kebijakan 4 - 0 28.00 28.00 0 34.50 34.50 - Untuk kajian model dokumen pemilihan tetap berjalan dengan dilakukan pembahasan dan pengumpulan permasalahan

Target RO dari semula 4 menjadi hanya 2 yaitu:
1. Rekomendasi Dampak Ekonomi RUU PBJ Publik; dan
2. Rekomendasi Model Dokumen Pemilihan Melalui Penyedia		 1. Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025

2. Tidak ada anggaran untuk mengundang narasumber atau untuk kebutuhan lainnya terkait penyusunan kajian		 Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:10
data dukung
111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Komponen 051-Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan 051-Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Laporan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 Koordinasi dengan stakeholder terkait atas permasalahan kebijakan PBJ

Penyusunan DIM atas permasalahan PBJ

Penggunaan anggaran pada ABL - 051 untuk pembayaran honor narasumber		 Tidak ada permasalahan Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:16
051-Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan
Komponen 052-Diseminasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum 052-Diseminasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Laporan 1 - 0 17.50 17.50 0 23.33 23.33 1. Diseminasi atas undangan stakeholder
2. Memberikan Layanan Penafsiran
3. Gaji Jasa Lainnya		 Tidak ada permasalahan Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:16
052-Diseminasi Implementasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Komponen 053-Penyusunan Rekomendasi 053-Penyusunan Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan 4 - 0 26.80 26.80 0 34.03 34.03 - Untuk kajian model dokumen pemilihan tetap berjalan dengan dilakukan pembahasan dan pengumpulan permasalahan

- Gaji Jasa Lainnya

Target RO dari semula 4 menjadi hanya 2 yaitu:
1. Rekomendasi Dampak Ekonomi RUU PBJ Publik; dan
2. Rekomendasi Model Dokumen Pemilihan Melalui Penyedia		 1. Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025

2. Tidak ada anggaran untuk mengundang narasumber atau untuk kebutuhan lainnya terkait penyusunan kajian		 Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:17
053-Penyusunan Rekomendasi
RO 124-Model Dokumen PBJ Khusus 124-Model Dokumen PBJ Khusus NSPK 2 - 0 30.00 30.00 0 40.00 40.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung
- telah dibahas terkait dengan muatan manual MBD

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer
- Pembahasan muatan di dalam model dokumen unsolicited		 belum terdapat permasalahan Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:01
124-Model Dokumen PBJ Khusus
Komponen 051-Pengumpulan Data dan Informasi 051-Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan 2 - 0 30.00 30.00 0 50.00 50.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung
- telah dibahas terkait dengan muatan manual MBD

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer		 belum terdapat masalah Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:03
051-Pengumpulan Data dan Informasi
Komponen 052-Analisis Data, Informasi dan Kebijakan 052-Analisis Data, Informasi dan Kebijakan Kegiatan 2 - 0 0.00 0.00 0 50.00 50.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung
- telah dibahas terkait dengan muatan manual MBD

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer
- Pembahasan muatan di dalam model dokumen unsolicited		 - Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:31
052-Analisis Data, Informasi dan Kebijakan
Komponen 053-Penyusunan Draft Pedoman/Model Dokumen 053-Penyusunan Draft Pedoman/Model Dokumen Dokumen 2 - 0 0.00 0.00 0 10.00 30.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer
- Pembahasan muatan di dalam model dokumen unsolicited		 - Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:31
053-Penyusunan Draft Pedoman/Model Dokumen
RO 131-Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan 131-Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Rancangan Peraturan 1 - 0 33.00 33.00 0 33.00 33.00 Telah dilakukan koordinasi secara informal dengan ADB terkait target output Fase II dengan ADB sebagai opsi rancangan peraturan yang akan di claim tahun 2025 Progres pelaksanaan analisis data dan informasi bergantung pada hasil koordinasi dengan ADB Monica Agnes
6 Mei 2025 10:01
131-Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan
Komponen 051-Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 051-Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 1 - 1 100.00 100.00 1 100.00 100.00 Sudah tercapai di bulan Maret

1. Rapat pembahasan bentuk hukum Pedoman PBJP yang Berkelanjutan dengan BHOSDM (7 Maret 25)
2. Rapat pembahasan Target Output Fase II dengan ADB sebagai opsi rancangan peraturan yang akan di claim tahun 2025 (Bulan Feb)		 Adanya efisiensi anggaran sehingga kebutuhan untuk mengundang narasumber menjadi terbatas Monica Agnes
6 Mei 2025 11:05
OK
051-Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
Komponen 052-Analisis Data dan Informasi 052-Analisis Data dan Informasi Kegiatan 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Telah dilakukan koordinasi secara informal dengan ADB terkait target output Fase II dengan ADB sebagai opsi rancangan peraturan yang akan di claim tahun 2025 Progres pelaksanaan analisis data dan informasi bergantung pada hasil koordinasi dengan ADB Monica Agnes
6 Mei 2025 10:02
052-Analisis Data dan Informasi
Komponen 053-Penyusunan Rancangan Peraturan 053-Penyusunan Rancangan Peraturan Rancangan Dokumen 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada TW III - Monica Agnes
6 Mei 2025 10:02
053-Penyusunan Rancangan Peraturan
RO 131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional 131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional Kegiatan 2 - 0 22.00 22.00 0 29.00 29.00 051:
1. Perjanjian IEU-CEPA:
a. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Perundingan IEU CEPA.

052
1. Kerjasama BRICS:
a. Rapat Koordinasi Persiapan BRICS
2nd Sherpa Meeting dan BRICS Foreign Ministers’ Meeting,
b. BRICS Seminar on Sustainable Government Procurement.

2. Kerjasama OECD:
a. 71st PGC Meeting OECD.
b. Kegiatan OECD Competition Assesment Workshop.
c. Diskusi lanjutan dengan tenaga ahli OECD dalam rangka persiapan technical review proses aksesi OECD.

053
1. Identifikasi kesesuaian substansi draft MDP konsultan dengan kondisi terkini.

Catatan:
Produk Hukum.		 Tidak ada permaslahan. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:49
131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional
Komponen 051-Perundingan Internasional 051-Perundingan Internasional Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 30.00 30.00 1. Perjanjian IEU-CEPA:
a. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Perundingan IEU CEPA.
b. Koordinasi dengan lead negotiator IEU-CEPA melalui email terkait pending issue GP (Dispute Settlement).

Catatan:
1. Plenary ke-5 WGGP dan Caucus Asean Canada FTA ACA-FTA		 Tidak ada permasalahan. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:46
051-Perundingan Internasional
Komponen 052-Kerjasama dengan Organisasi Internasional/Mitra Pembangunan serta Kerjasama Internasional lainnya 052-Kerjasama dengan Organisasi Internasional/Mitra Pembangunan serta Kerjasama Internasional lainnya Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 35.00 35.00 1. Kerjasama BRICS:
a. Rapat Koordinasi Persiapan BRICS
2nd Sherpa Meeting dan BRICS Foreign Ministers’ Meeting,
b. BRICS Seminar on Sustainable Government Procurement.
c. Koordinasi dengan MGI dengan Working Grup Sustainable Government Procurement terkait persiapan Seminar on Sustainable Government Procurement.

2. Kerjasama OECD:
a. 71st PGC Meeting OECD.
b. Kegiatan OECD Competition Assesment Workshop.
c. Diskusi lanjutan dengan tenaga ahli OECD dalam rangka persiapan technical review proses aksesi OECD.		 Tidak ada permsalahan Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:48
052-Kerjasama dengan Organisasi Internasional/Mitra Pembangunan serta Kerjasama Internasional lainnya
Komponen 053-Penyusunan Rancangan Peraturan Kajian/Telaahan dalam rangka Kerjasama di Bidang PBJP dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional 053-Penyusunan Rancangan Peraturan Kajian/Telaahan dalam rangka Kerjasama di Bidang PBJP dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional Rancangan Dokumen 1 - 0 15.00 15.00 0 23.00 23.00 1. Identifikasi kesesuaian substansi draft MDP konsultan dengan kondisi terkini.

Catatan:
Produk Hukum.		 Tidak ada permasalahan. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:48
053-Penyusunan Rancangan Peraturan Kajian/Telaahan dalam rangka Kerjasama di Bidang PBJP dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional
RO 131-Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Akses Informasi Mengenai PBJP Dalam Kerangka Kerjasama Internasional 131-Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Akses Informasi Mengenai PBJP Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Orang 200 - 127 64.00 13.00 127 64.00 35.00 051:
Penyusunan konsep/kertas kerja kegiatan Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.

052:
1. Penerimaan layanan konsultasi:
a. Undangan Kick of Meeting AIIB Appraisal Mission RSAB Harapan Kita Building Construction Project and Area Arrangement of 3 Berlian Hospitals degan Kementerian Kesehatan.
b. Undangan Rapat Pembahasan Regulasi dan Mekanisme Pengadaan Barang Jasa pada Kegiatan yang Didanai Melalui Pinjaman Luar Negeri bersama Bappenas.
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden.
d. Delegasi RI pada WTO Advanced Global Workshop on the Government Procurement Agreement 2012
c. Tanggapan LKPP atas Rencana penggunaan Advance Procurement dalam proyek
Pembangunan Gedung RSAB Harapan Kita dan Penataan Kawasan RS 3


Cadangan Klaim:
Pelaksanaan sosialisasi pegadaan internasional pada PKP Batch 1 dengan Pelaku Usaha Hijau tanggal 26 Februari 2025.7		 Dalam rangka memberikan akses informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kepada pemangku kepentingan dalam kerangka kerja sama internasional, kegiatan yang seharusnya diselenggarakan secara mandiri belum dapat terlaksana sesuai rencana. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan sejauh ini lebih difokuskan pada pelaksanaan kolaborasi kegiatan serta penyediaan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dan pemahaman yang diperlukan, sambil membuka peluang pengembangan kegiatan mandiri di masa mendatang. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:49
131-Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Akses Informasi Mengenai PBJP Dalam Kerangka Kerjasama Internasional
Komponen 051-Persiapan Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional 051-Persiapan Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Dokumen 2 - 0 0.00 5.00 0 0.00 10.00 Penyusunan konsep/kertas kerja kegiatan Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional. Dalam rangka memberikan akses informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kepada pemangku kepentingan dalam kerangka kerja sama internasional, kegiatan yang seharusnya diselenggarakan secara mandiri belum dapat terlaksana sesuai rencana. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan sejauh ini lebih difokuskan pada pelaksanaan kolaborasi kegiatan serta penyediaan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dan pemahaman yang diperlukan, sambil membuka peluang pengembangan kegiatan mandiri di masa mendatang. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:44
051-Persiapan Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional
Komponen 052-Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional 052-Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Kegiatan 2 - 0 0.00 20.00 0 0.00 60.00 1. Penerimaan layanan konsultasi:
a. Undangan Kick of Meeting AIIB Appraisal Mission RSAB Harapan Kita Building Construction Project and Area Arrangement of 3 Berlian Hospitals degan Kementerian Kesehatan.
b. Undangan Rapat Pembahasan Regulasi dan Mekanisme Pengadaan Barang Jasa pada Kegiatan yang Didanai Melalui Pinjaman Luar Negeri bersama Bappenas.
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden.
d. Delegasi RI pada WTO Advanced Global Workshop on the Government Procurement Agreement 2012
e. Tanggapan LKPP atas Rencana penggunaan Advance Procurement dalam proyek
Pembangunan Gedung RSAB Harapan Kita dan Penataan Kawasan RS 3


Cadangan Klaim:
Pelaksanaan sosialisasi pegadaan internasional pada PKP Batch 1 dengan Pelaku Usaha Hijau tanggal 26 Februari 2025.		 Dalam rangka memberikan akses informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kepada pemangku kepentingan dalam kerangka kerja sama internasional, kegiatan yang seharusnya diselenggarakan secara mandiri belum dapat terlaksana sesuai rencana. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan sejauh ini lebih difokuskan pada pelaksanaan kolaborasi kegiatan serta penyediaan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dan pemahaman yang diperlukan, sambil membuka peluang pengembangan kegiatan mandiri di masa mendatang. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:45
052-Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Pemberian Informasi Pengadaan Dalam Kerangka Kerjasama Internasional
Sasaran Kegiatan 02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan [IKSK] 01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 15 - 0 0.00 0.00 0 20.00 20.00 -Telah dilakukan desk study terkait dengan lokus maturitas desa Terdapat kendala yaitu belum ada anggaran karena dampak efisiensi Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:49
02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan
RO 121-Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 121-Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 5 - 0 0.00 0.00 0 20.00 20.00 Telah dilakukan desk study terkait dengan lokus maturitas desa Terdapat kendala yaitu belum ada anggaran akrena dampak efisiensi Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:33
121-Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2
Komponen 051-Persiapan pelaksanaan pengukuran maturitas desa 051-Persiapan pelaksanaan pengukuran maturitas desa Laporan 1 - 0 0.00 0.00 0 30.00 30.00 -Telah dilakukan desk study terkait dengan lokus maturitas desa
-telah dilakukan diskusi terkait penyempurnaan terhadap tools pengukuran		 Terdapat kendala yaitu belum ada anggaran karena dampak efisiensi Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:52
051-Persiapan pelaksanaan pengukuran maturitas desa
Komponen 052-Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa 052-Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa Laporan 2 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 - - Moch. Syamsul Alamsyah
9 April 2025 15:24
rencana di juni/juli
052-Pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa
Komponen 053-Finalisasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan Desa 053-Finalisasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan Desa Laporan 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 - - Moch. Syamsul Alamsyah
9 April 2025 15:24
053-Finalisasi dan Monitoring Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan Desa
Sasaran Kegiatan 03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU [IKSK] 01-Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan Persen 100 - 0 0
03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU
[IKSK] 02-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus Persen 100 - 0 0
03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU
[IKSK] 03-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus Persen 100 - 0 0.00 0.00 0 30.00 30.00 terdapat penyesuaian iksk sesuai dengan nodin D12 nomor 525/D.1.2/01/2025 menjadi Persentase pemenuhan pendampingan PBJ Khusus - Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:36
03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU
RO 123-Instansi/Proyek Yang Mendapatkan Pendampingan/Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus 123-Instansi/Proyek Yang Mendapatkan Pendampingan/Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus Lembaga 5 - 0 30.00 30.00 1 40.00 40.00 Pendampingan KPBU
- Telah dilakukannya Koordinasi Dokumen Lelang KPBU PJU Kab. Bandung
- Sosialisasi Peraturan LKPP KPBU

Pendampingan PBJ Khusus
- Telah dilakukan pemetaan potensi instansi atau pemerintah daerah yang akan didampingi dalam penyusunan perkada PBJ desa
- Telah dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten Bima
- sedang dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten BUMD perumda sidangka mulya
- sedang dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten UPN Veteran		 belum terdapat kendala Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:10
123-Instansi/Proyek Yang Mendapatkan Pendampingan/Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus
Komponen 051-Persiapan Pendampingan/Pemberian Pendapat 051-Persiapan Pendampingan/Pemberian Pendapat Kegiatan 5 - 0 30.00 30.00 1 40.00 40.00 Pendampingan KPBU
- Telah dilakukannya Koordinasi Dokumen Lelang KPBU PJU Kab. Bandung
- Sosialisasi Peraturan LKPP KPBU
- telah dilakukan capacity building untuk kab malang

Pendampingan PBJ Khusus
- Telah dilakukan pemetaan potensi instansi atau pemerintah daerah yang akan didampingi dalam penyusunan perkada PBJ desa
- Telah dilaksanakan pendampingan PBJ Desa dengan kabupaten Bima		 belum terdaapt permasalahan Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:36
051-Persiapan Pendampingan/Pemberian Pendapat
Komponen 052-Pelaksanaan Pendampingan/Pemberian Pendapat 052-Pelaksanaan Pendampingan/Pemberian Pendapat Kegiatan 5 - 0 0.00 0.00 1 20.00 20.00 - Telah dilaksanakan pendampingan PBJ Desa dengan kabupaten Bima
- sedang dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten BUMD perumda sidangka mulya
- sedang dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten UPN Veteran		 - Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:36
052-Pelaksanaan Pendampingan/Pemberian Pendapat
Komponen 053-Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 053-Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Laporan 2 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 - - Moch. Syamsul Alamsyah
7 Maret 2025 10:54
053-Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Sasaran Program 05-Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ [IKSP] Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten K/L/Pemda 304 - 268 33.33 35.00 273 75.00 40.00 - Rapat Pembahasan Kurikulum dan Materi Pelatihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Kurikulum dan Materi Pelatihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Uji Coba Bahan Uji Petik Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Pembahasan Lanjutan Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Konfirmasi Data dan Informasi SDM Pendukung Ekosistem PBJ
- Fasilitasi Pendampingan Pembentukan UKPBJ di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:23
05-Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ
[IKSP] Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 K/L/Pemda 467 - 448 8.00 30.00 450 15.00 45.00 Sebanyak 450 UKPBJ mencapai Maturitas Level 3 (Proaktif), dengan rincian:
a) 288 UKPBJ dengan Maturitas Level 3 (untuk 9 variabel dinyatakan Proaktif), terdiri atas 37 UKPBJ K/L dan 251 UKPBJ Pemda; dan
b) 162 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 (Level 3 untuk 8 dari 9 variabel pada aplikasi SIMKU), terdiri atas 19 UKPBJ K/L dan 143 UKPBJ Pemda		 - Ali Masrochan
5 Mei 2025 13:08
05-Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ
Sasaran Kegiatan 01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten [IKSK] 01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda Orang 10570 - 10121 18.36 35.00 10226 37.45 40.00 - Jumlah SDM JF PPBJ Aktif dan Pembebasan Sementara per 25 April 2025: 10226 orang.
- Penambahan 105 orang dari bulan sebelumnya, dan penambahan 106 orang dari realisasi tahun 2024
Target tahun ini adalah 10570-10020= 550, sehingga capaiannya sebesar 206/550*100%= 37,45%		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:24
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 02-Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi Orang 1675 - 2793 166.75 40.00 6477 386.69 50.00 Jumlah SDM PBJ per 30 April 2025 yang memiliki kompetensi okupasi PPK sebanyak 6477 orang dengan rincian:
- 936 orang bersertifikat kompetensi okupasi PPK Tipe B
- 5541 orang bersertifikat kompetensi okupasi PPK Tipe C		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:26
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 03-Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten Orang 10 - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 Finalisasi modul pelatihan Kepala UKPBJ yang Kompeten Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:27
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 04-Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ Orang 1300 - 98 10.32 26.00 221 23.26 33.00 Progress sampai dengan bulan Maret telah dilaksanakan pelatihan Fungsional PBJ dan Teknis Fungsional PBJ yaitu:
1. Pembentukan JF PPBJ = 139 Orang
2. Bimtek Perpindahan = 82 Orang		 Perubahan target yang belum terakomodir Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:34
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 05-Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ Orang 12000 - 1517 22.64 26.00 2529 37.75 33.00 Telah dibuka Pelatihan Okupasi sebagai berikut:
1. Pelatihan PPK Tipe C (MOOC) = 1496 Orang
2. Pelatihan PP (MOOC) = 461 Orang

Sedang dilaksanaka persiapan Pelatihan PPK Tipe B

Fasilitasi Pelatihan:
1. PP PPK Tipe C = 572 Orang		 Perubahan target yang belum terakomodir Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:25
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 06-Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ Orang 1110 - 276 24.86 26.00 315 28.38 33.00 Telah terlaksana pelatihan tematik ekosistem PBJ dengan metode MOOC sebagai berikut:
1. PP PBJP di Desa = 267 orang
2. PP PUK = 17 orang
3. PP PUNK = 31 orang		 Sampai saat ini belum bisa melaksanakan pelatihan Perancang Kebijakan dan sistem PBJ yang ditujukan untuk SDM Internal LKPP, target utama pelatihan adalah CASN penerimaan 2025 yang saat ini baru memasuki OLK Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 14:59
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 07-Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ Orang 12110 - 1976 20.37 26.00 3983 41.06 33.00 Tengah dilaksanakan pelatihan MOOC sebagai berikut:
1. PP Kompetensi PBJP Level 1 = 1686 orang
2. PP PBJ Dasar = 89 Orang
3. PP P3DN = 189 orang
4. PP CPPP = 135 orang
5. PP KPBU = 9 orang
6. PP Manajemen PBJ = 37 Orang

Fasilitasi Pelatihan:
1. PP Kompetensi PBJ Level 1 = 1257 orang		 Perubahan target menjadi 9.700 Orang belum diakomodir Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:29
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 08-Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ Orang 200 - 78 39.00 26.00 108 54.00 33.00 Telah terlaksana Pelatihan Antikorupsi PBJ dan Pencegahan Korupsi PBJ Batch 1 dan Batch 2 - Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 10:02
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 09-Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ Orang 400 - 48 12.00 26.00 48 12.00 33.00 Telah dilaksanakan pelatihan Teknis:
1. PP Public Speaking = 48 Orang

Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan:
1. Kompetensi PBJ Level 2: JK Perencanaan		 - Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:30
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 10-Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Orang 4860 - 1.110 23.00 35.00 2.163 44.51 50.00 Sudah difasilitasi peserta sertifikasi kompetensi sampai dengan bulan April 2025 sebanyak 2.402 orang dari target 5.480 orang dengan rincian sbb:
1. Uji Kompetensi Level-1 = 1894 Orang hadir
2. Sertifikasi Kompetensi JFPBJ
a. Penjenjangan 106 Orang (Wawancara), capaian lain 88 Orang (Tes Tertulis)
b. Perpindahan 163 Orang		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:04
Update link bukti dukung
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 11-Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi Orang 600 - 199 33.00 35.00 239 39.83 45.00 Telah difasilitasi 239 Peserta Uji Kompetensi sampai dengan periode Bulan April 2025 dengan mekanisme pembiayaan sharing cost dan Probono. - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:04
Update link bukti dukung
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 12-Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ Orang 20 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Belum dilaksanakan uji kompetensi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ.
Tahun ini ditargetkan penyusunan perangkat sertifikasinya terlebih dahulu.		 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 16:57
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
[IKSK] 13-Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ Indeks 70 - - 0.00 0.00 - 0.00 15.00 Belum dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat dan/atau Audit Eksternal terkait ISO 9001 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 16:58
01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten
RO 331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar Lembaga 5 - 1 20.00 20.00 2 40.00 40.00 Telah dilaksanakan verifikasi dan visitasi terhadap pengajuan BPSDM Provinsi Jawa Tengah

Telah di tetapkan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pelaksana Uji Kompetensi		 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 07:53
331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar
Komponen 051-Perumusan Strategi Standarisasi Perumusan Strategi Standarisasi Kegiatan 1 - 1 99.00 99.00 1 99.00 99.00 Telah dilaksanakan rapat persiapan dan perumusan strategi dalam Pembentukan dan Perpanjangan Pelaksana Uji Kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 07:51
051-Perumusan Strategi Standarisasi
Komponen 052-Standarisasi Pemenuhan Kriteria Pelaksana Uji Kompetensi PBJ Standarisasi Pemenuhan Kriteria Pelaksana Uji Kompetensi PBJ Kegiatan 2 - 1 50.00 50.00 2 60.00 60.00 Telah dilaksanakan verifikasi dan visitasi terhadap pengajuan BPSDM Provinsi Jawa Tengah

Telah di tetapkan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pelaksana Uji Kompetensi		 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 07:52
052-Standarisasi Pemenuhan Kriteria Pelaksana Uji Kompetensi PBJ
Komponen 053-Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Laporan 1 - 0 20.00 20.00 0 20.00 20.00 Penyusunan Laporan belum dilaksanakan, rencana akan dilaksanakan di bulan November atau Desember - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 07:53
053-Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
RO 331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan Asesor yang Mendapatkan Pembinaan Orang 75 - 0 15.00 30.00 0 20.00 35.00 1. Telah dilaksanakan rapat identifikasi calon peserta perpanjangan sertifikat Asesor Kompetensi PBJ;
2. Calon Peserta Perpanjangan Sertifikat Asesor yang habis masa berlakuknya tahun 2025, telah dipetakan dan sedang disusun rencana dan strategi pelaksanaan perpanjngan sertifikat apakah akan secara mandiri atau kolektif di LKPP.		 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:32
331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan
Komponen 051-ldentifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas ldentifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Kegiatan 1 - 0 10.00 20.00 0 15.00 30.00 Telah dilaksanakannya penyusunan rencana kegiatan peningkatan kapasitas Asesor Kompetensi PBJ dan rencana kegiatan perpanjangan sertifikat asesor tahun 2025. - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:34
051-ldentifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
Komponen 052-Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Kegiatan 3 - 0 10.00 15.00 0 15.00 20.00 Dalam RO ini terdapat 3 target kegiatan yaitu:
1. Pembentukan Asesor Kopetensi
2. Peningkatan Kapasitas Asesor
3. Perpanjangan Sertifikat Asesor Kompetensi

Sampai dengan Februari 2025 telah dilaksanakan penyusunan rencana kegiatan sbb:
1. Peningkatan kapasitas dengan pemateri internal LKPP sebanyak 4 kegiatan
2. perpanjangan sertifikat Asesor dilaksanakan 1 kali dengan pembiayaan mandiri
3. kegiatan Pembentukan Asesor Kompetensi kemungkinan ditiadakan karena dampak efisiensi kecuali ada kebijakan perubahan terkait anggaran.		 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:35
052-Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Asesor
Komponen 053-Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Laporan 1 - 0 10.00 20.00 0 15.00 25.00 Kegiatan evaluasi dan pelaporan akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember.

Laporan kinerja Tim Pokja Metode, Materi Uji Kompetensi dan Pembinaan Asesor telah disusun untuk TW I.
selanjutnya karena adanya reorganisasi di internal DSP, laporan akan disusun oleh Tim Penjaminan Mutu.		 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:37
053-Evaluasi dan Pelaporan
RO 331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ Peserta Sertifikasi SDM PBJ Orang 5480 - 1.309 24.00 35.00 2.402 43.83 50.00 Sudah difasilitasi peserta sertifikasi kompetensi sampai dengan bulan April 2025 sebanyak 2.402 orang dari target 5.480 orang dengan rincian sbb:
1. Uji Kompetensi Level-1 1244 (+650) = 1894 Orang hadir
2. Sertifikasi Kompetensi JFPBJ
a. Penjenjangan 106 Orang (Wawancara), capaian lain 88 Orang (Tes Tertulis)
b. Perpindahan 163 Orang
3. Sertifikasi Kompetensi Okupasi 239 Orang

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, kegiatan uji kompetensi dilakukan dengan skema sharing cost dan/atau probono		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:09
Update link bukti dukung
331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ
Komponen 051-Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan 256 - 45 18.00 35.00 60 23.44 40.00 051-Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi
Terlaksananya 60 kali Rapat Persiapan Sertifikasi dari target 256 kali dengan rincian sbb:
1. 120 kali rapat persiapan uji kom level-1
2. 6 kali rapat persiapan uji kompetensi penjenjangan
3. 5 Kali rapat persiapan uji kompetensi Perpindahan
4. 7 Kali rapat persiapan uji kompetensi Okupasi		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:09
Update link bukti dukung
051-Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi
Komponen 052-Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi Kegiatan 256 - 45 18.00 35.00 60 23.44 40.00 052-Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi
Terlaksananya 60 kali Uji Kompetensi dari target 256 kali dengan rincian sbb:
1. 120 kali uji kompetensi level-1
2. 6 kali uji kompetensi penjenjangan
3. 5 Kali uji kompetensi Perpindahan
4. 7 Kali uji kompetensi Okupasi		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:11
Update link bukti dukung
052-Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sertifikasi
Komponen 053-Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi Laporan 256 - 45 18.00 35.00 59 23.04 38.00 053-Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi
Terlaksananya 59 kali evaluasi uji kompetensi dari target 256 kali dengan rincian sbb:
1. 120 kali uji kompetensi level-1
2. 6 kali uji kompetensi penjenjangan
3. 5 kali uji kompetensi perpindahan
4. 6 kali uji kompetensi okupasi		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:11
Update link bukti dukung
053-Evaluasi Penyelenggaraan Sertifikasi
RO 331-Pedoman Sertifikasi PBJP Pedoman Sertifikasi PBJP Pedoman 1 - - 50.00 60.00 - 50.00 60.00 Telah ditetapkan produk hukum dari DSP:
1. SK Deputi PPSDM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C
2. Panduan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Perpindahan JF PPBJ melalui Jabatan Lain
3. Panduan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan JF PPBJ
4. SK Deptu PPSDM tentang Pemberian Sanksi Berat bagi Peserta Uji Kompetensi Level-1 PBJP
5. Panduan Penilaian Uji Kompetensi Penjenjangan

Sedang dilakukan proses penyusunan:
1. Revisi Keputusan Deputi PPSDM No 2 Tahun 2022
2. Revisi Perlem 7 Tahun 2021		 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 07:54
331-Pedoman Sertifikasi PBJP
Komponen 051-Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Pedoman Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Pedoman Laporan 1 - - 15.00 15.00 1 80.00 80.00 Telah dilakukan rapat penyusunan mind map regulasi DSP tahun 2025 - 2029 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 11:22
051-Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Pedoman
Komponen 052-Penyusunan Pedoman Penyusunan Pedoman Pedoman 1 - - 50.00 60.00 - 50.00 65.00 Telah ditetapkan produk hukum dari DSP:
1. SK Deputi PPSDM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C
2. Panduan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Perpindahan JF PPBJ melalui Jabatan Lain
3. Panduan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penjenjangan JF PPBJ
4. SK Deptu PPSDM tentang Pemberian Sanksi Berat bagi Peserta Uji Kompetensi Level-1 PBJP
5. Panduan Penilaian Uji Kompetensi Penjenjangan

Sedang dilakukan proses penyusunan:
1. Revisi Keputusan Deputi PPSDM No 2 Tahun 2022
2. Revisi Perlem 7 Tahun 2021		 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 11:24
052-Penyusunan Pedoman
Komponen 053-Sosialisasi Pedoman Sosialisasi Pedoman Kegiatan 1 - - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 Telah dilaksanakan sosialisasi SK Deputi PPSDM Nomor 8 Tahun 2025 oleh Ibu Suharti selaku Deputi PPSDM dan Ibu Zulhenny selaku Ketua Pokja Personel Lainnya pada tanggal 26 Februari 2025 - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 07:58
053-Sosialisasi Pedoman
Komponen 054-Evaluasi Implementasi Pedoman Evaluasi Implementasi Pedoman Kegiatan 1 - - 20.00 20.00 - 20.00 20.00 Kegiatan evaluasi implementasi pedoman belum dilaksanakan - Tri Angga Putra Pamungkas
7 Mei 2025 08:00
054-Evaluasi Implementasi Pedoman
RO 332-Materi Uji Sertifikasi PBJP Materi Uji Sertifikasi PBJP NSPK 20 - 4 20.00 30.00 4 20.00 40.00 Telah dilaksanakannya Penyusunan 3 set MUK Level-2 (PPK Tipe C) dan 1 Set Materi Uji Kompetensi Level-3 (Studi Kasus pada JK Perencanaan).

Selanjutnya sedang dilaksanakan penyusunan MUK Level-2 yang masih dalam proses.		 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:54
332-Materi Uji Sertifikasi PBJP
Komponen 051-Identifikasi Kebutuhan Identifikasi Kebutuhan Kegiatan 1 - 0 30.00 35.00 0 35.00 40.00 Telah dilaksanakannya 1 kegiatan identifikasi kebutuhan penyusunan MUK selama tahun 2025 dan penyusunan roadmaps penyusunan MUK yang disesuaikan dengan Kamus Kompetensi Teknis terbaru. - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:55
051-Identifikasi Kebutuhan
Komponen 052-Penyusunan Materi Uji Sertifikasi Penyusunan Materi Uji Sertifikasi Kegiatan 55 - 17 31.00 35.00 22 41.82 45.00 Sampai dengan April 2025, telah dilaksanakan 22 Kegiatan Penyusunan Penelaahan Materi Uji Kompetensi, dan analisa hasil psikometri/hasil uji kompetensi sebagai tindaklanjut peningkatan kelulusan peserta. - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 12:58
052-Penyusunan Materi Uji Sertifikasi
Komponen 053-Evaluasi Evaluasi Kegiatan 1 - 0 20.00 30.00 0 25.00 40.00 Evaluasi terhadap Materi Uji Kompetensi dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 13:11
053-Evaluasi
RO 511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ NSPK 5 - 0 10.00 10.00 0 16.00 16.00 AKD:

1. QC/Reviu Laporan AKD Pelatihan SPP oleh Kapus
2. QC/Reviu Penyusunan Laporan AKD Pelatihan bagi BLU/BLUD oleh Kapus

Pengembangan Perangkat Pembelajaran:

1. Koordinasi Penyusunan Modul, Bahan Evaluasi, dan Video Microlearning WI dan PTP
2. Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan Perangkat Pembelajaran Bagi Calon Arbiter
3. Mini lokakarya Perangkat Pembelajaran Program Pelatihan Manajerial dan Sosiokultural
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Perangkat Pembelajaran PBJ di Desa
5. Editorial perangkat pembelajaran yang disusun tahun 2024		 1. Tantangan pencapaian output dengan anggaran terbatas
2. belum diakomodir perubahan target pasca efisiensi menjadi 3 NSPK		 Yosi Febriani
7 Mei 2025 10:27
511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ
Komponen 051-Penyusunan Rancangan Program dan Kurikulum Penyusunan Rancangan Program dan Kurikulum Laporan 5 - 0 100.00 100.00 0 16.00 16.00 AKD:
1. Identifikasi bahan dan data analisa kebutuhan data akd program pelatihan pengadaan berkelanjutan dan akd program pelatihan blu/blud
2. Membuat draf kuesioner akd program pelatihan pengadaan berkelanjutan dan akd program pelatihan blu/blud
3. Melakukan koordinasi akd program pelatihan pengadaan berkelanjutan dan akd program pelatihan blu/blud dengan D1D3
4. Melakukan penyempurnaan akd program pelatihan pengadaan berkelanjutan dan akd program
pelatihan blu/blud hasil dari masukan D1D3
5. Melakukan penyebaran kuesioner akd program pelatihan pengadaan berkelanjutan dan akd program pelatihan blu/blud kepada stakeholder
6. Pengolahan Data hasil penyebaran quesioner
7. Penyusunan Laporan hasil AKD



Pengembangan Perangkat Pembelajaran:

1. Penyusunan Perencanaan Kinerja Perangkat Pembelajaran
2. Koordinasi Tim Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tim PTP
3. Koordinasi Penyusunan Modul, Bahan Evaluasi, dan Video Microlearning WI dan PTP
4. Rapat Koordinasi Revisi Modul JK Kontrak Level 4 dengan Narasumber
5. Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan Perangkat Pembelajaran Bagi Calon Arbiter
6. Rapat Pembahasan Kerangka Modul JK Kontrak Level 4
7. Rapat Pembahasan Modul JK Kontrak Level 4
8. Rapat Koordinasi Penyusunan Perangkat Pembelajaran Program Bagi Calon Arbiter
9. Rapat Persiapan Mini lokakarya Perangkat Pembelajaran Program Pelatihan Manajerial dan Sosiokultural
10. Persiapan pelaksanaan Mini Lokakarya (undangan, jadwal, penentuan moderator dll)
11. Persiapan Kits Mini Lokakarya (Ruang Virtual, Virtual BG, Slido, Form Tindak Lanjut Hasil Lokakarya)
12. Rapat Koordinasi Penyusunan Perangkat Pembelajaran Calon Arbiter dengan calon penulis
13. Rapat Koordinasi Penyusunan Perangkat Pembelajaran PBJ di Desa		 1. Pencapaian Target Output dengan Efisiensi Anggaran
2. Belum di akomodir untuk perubahan target pasca efisiensi menjadi 3		 Yosi Febriani
7 Mei 2025 10:28
051-Penyusunan Rancangan Program dan Kurikulum
Komponen 052-Pembahasan Rancangan Program dan Kurikulum Pembahasan Rancangan Program dan Kurikulum Laporan 5 - 0 3.00 3.00 0 9.00 9.00 AKD:

1. Reviu Final Laporan AKD Pelatihan SPP
2. Reviu Final Laporan AKD Pelatihan bagi BLU/BLUD

Pengembangan Perangkat Pembelajaran:

1. Koordinasi Penyusunan Modul, Bahan Evaluasi, dan Video Microlearning WI dan PTP
2. Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan Perangkat Pembelajaran Bagi Calon Arbiter
3. Mini lokakarya Perangkat Pembelajaran Program Pelatihan Manajerial dan Sosiokultural
4. Rapat Koordinasi Penyusunan Perangkat Pembelajaran PBJ di Desa
5. Editorial perangkat pembelajaran yang disusun tahun 2024		 1. Pencapaian Output dengan Efisiensi Anggaran
2. belum diakomodiirnya perubahan target menjadi 3 NSPK		 Yosi Febriani
7 Mei 2025 10:32
052-Pembahasan Rancangan Program dan Kurikulum
Komponen 053-Finalisasi Program dan Kurikulum inalisasi Program dan Kurikulum Program dan Kurikulum 5 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 belum dilaksanakan dan belum ada finalisasi tidak ada masalah Yosi Febriani
2 Mei 2025 09:33
053-Finalisasi Program dan Kurikulum
RO 512-Pedoman Pelatihan PBJ Pedoman Pelatihan PBJ Pedoman 4 - 0 30.00 30.00 0 40.00 40.00 1. Pembahasan hasil evaluasi pelatihan
2. Pembahasan Daftar Inventaris Masalah
3. Penyusunan Draft Pedoman dan Kurikulum		 Efisiensi Anggaran Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:15
512-Pedoman Pelatihan PBJ
Komponen 051-Pengumpulan Data dan Informasi Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan 1 - 0 50.00 50.00 0 55.00 55.00 1. Penyempunaan Draf Penyempurnaan Pedoman Akreditasi Pasca Masukan dari Stakeholder terkait
2. Pengolahan hasil piloting pelatihan		 - Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:15
051-Pengumpulan Data dan Informasi
Komponen 052-Analisis Data dan Informasi Analisis Data dan Informasi Kegiatan 1 - 0 50.00 50.00 0 55.00 55.00 1.. Pembahasan Daftar Inventaris Masalah
2. Penyusunan Kerangka Pedoman		 - Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:16
052-Analisis Data dan Informasi
Komponen 053-Penyusunan Pedoman Penyusunan Pedoman Pedoman 4 - 0 26.00 26.00 0 40.00 40.00 Penyusunan Draft Pedoman dan Kurikulum:
1. Akreditasi
2. Pengembangan Kompetensi AKPK
3. Kurikulum PPK Tipe A
4. Kurikulum Pengambilan Keputusan		 - Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:20
053-Penyusunan Pedoman
RO 511-Media Pembelajaran Berbasis TIK Media Pembelajaran Berbasis TIK Paket 5 - 0 12.00 12.00 0 27.00 27.00 * Persiapan (Pemaknaan Perangkat Pembelajaran, Struktur Modul
* ⁠Pembagian Tim Interaktif Pelatihan Pembentukan modul Pelatihan
* Menyusun ringkasan modul
* Penyusunan KAK Pengadaan Tender
* ⁠Progress koordinasi Tim Kegiatan Penyusunan Bahan Multimedia Interaktif di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025
* Melanjutkan progres meringkas modul untuk membuat naskah video
* Finalisasi ST Tim Tim Kerja Penyusunan Modul Pembelajaran Multimedia dan Microlearning
*Finalisasi ST Tim Multimedia Interaktif Program Pelatihan Pembentukan JFPPBJ
*Melanjuktkan Menyusun Komposisi Media dan Script dan/atau Storyboard Multimedia Interaktif
*Menyusun Laporan Pendahuluan		 Perubahan target menjadi 3 Paket Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 19:43
511-Media Pembelajaran Berbasis TIK
Komponen 051-Analisis dan Desain Media Pembelajaran Berbasis TIK Analisis dan Desain Media Pembelajaran Berbasis TIK Laporan 1 - 0 14.00 14.00 0 25.00 25.00 * Persiapan (Pemaknaan Perangkat Pembelajaran, Struktur Modul
* ⁠Pembagian Tim Interaktif Pelatihan Pembentukan modul Pelatihan
* Menyusun ringkasan modul
* Melanjutkan progres meringkas modul untuk membuat naskah video
*Melanjuktkan Menyusun Komposisi Media dan Script dan/atau Storyboard Multimedia Interaktif
*Menyusun Laporan Pendahuluan		 Tidak ada Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 19:43
051-Analisis dan Desain Media Pembelajaran Berbasis TIK
Komponen 052-Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK Paket 5 - 0 10.00 10.00 0 25.00 25.00 * Penyusunan KAK Pengadaan Tender
* ⁠Progress koordinasi Tim Kegiatan Penyusunan Bahan Multimedia Interaktif di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025
* Finalisasi ST Tim Tim Kerja Penyusunan Modul Pembelajaran Multimedia dan Microlearning
*Finalisasi ST Tim Multimedia Interaktif Program Pelatihan Pembentukan JFPPBJ		 Perubahan target menjadi 3 Paket Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 19:41
052-Pengembangan dan Implementasi Media Pembelajaran Berbasis TIK
RO 331-Sarana Sertifikasi PBJP Sarana Sertifikasi PBJP Unit 196 - 32 24.29 28.00 64 32.65 35.00 1. Telah dilaksanakan pemeliharaan rutin sarana sertifikasi PBJ.
2. Telah melaksanakan Sinkronisasi data user pemegang Sertifikasi PBJ
3. Penanganan kendala user pada Portal PPSDM
4. Melakukan Input Peserta Ujian Tulis ke Portal PPSDM untuk Ujikom Penjenjangan Periode 22 April 2025, Personel Lainnya 29 April 2025
5. Melakukan Generate Sertifikat Personel Lainnya PPK Tipe C LPKN 28 Februari 2025, Personel Lainnya PPK Tipe C Batch 2 (1-2140)
6.Membuat kueri untuk permintaan data pegawai instansi Kementerian PUPR yang tersertifikasi Dasar dan Level-1
7. Membuat Intruksi Kerja (IK) Aplikasi TUK PPSDM
8. Menganalisisa Aplikasi SI Perpindahan untuk Rencana Cloning SI Penjenjangan
9. Menganalisa Aplikasi SI Perpindahan untuk Rencana Cloning SI Penjenjangan
10. Menganalisa Syntax PPSDM Edit Sesi Ujian Role Pengelola kelas		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:11
331-Sarana Sertifikasi PBJP
Komponen 051-Identifikasi Kebutuhan Identifikasi Kebutuhan Laporan 1 - 0 25.00 28.00 0 33.33 35.00 - Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Laporan Perkembangan Hasil Penelusuran Indikasi Perubahan Data Sertifikasi Kompetensi
- Rapat Pembahasan Teknis Persiapan Migrasi Pengelolaan Server dan Aplikasi di Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa		 Tidak ada kendala Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 16:54
051-Identifikasi Kebutuhan
Komponen 052-Pemeliharaan Sarana dan SIM Sertifikasi Pemeliharaan Sarana dan SIM Sertifikasi Kegiatan 64 - 10 23.55 28.00 20 31.25 33.00 1. Telah dilaksanakan pemeliharaan rutin sarana sertifikasi PBJ.
2. Telah melaksanakan Sinkronisasi data user pemegang Sertifikasi PBJ
3. Penanganan kendala user pada Portal PPSDM
4. Melakukan Input Peserta Ujian Tulis ke Portal PPSDM untuk Ujikom Penjenjangan Periode 22 April 2025, Personel Lainnya 29 April 2025
5. Melakukan Generate Sertifikat Personel Lainnya PPK Tipe C LPKN 28 Februari 2025, Personel Lainnya PPK Tipe C Batch 2 (1-2140)
6.Membuat kueri untuk permintaan data pegawai instansi Kementerian PUPR yang tersertifikasi Dasar dan Level-1
7. Membuat Intruksi Kerja (IK) Aplikasi TUK PPSDM
8. Menganalisisa Aplikasi SI Perpindahan untuk Rencana Cloning SI Penjenjangan
9. Menganalisa Aplikasi SI Perpindahan untuk Rencana Cloning SI Penjenjangan
10. Menganalisa Syntax PPSDM Edit Sesi Ujian Role Pengelola kelas		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:12
052-Pemeliharaan Sarana dan SIM Sertifikasi
RO 511- Peserta Pelatihan PBJ Peserta Pelatihan PBJ Orang 16000 - 3730 31.08 29.00 4762 39.68 33.00 TELAH DILAKSANAKA PELATIHAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PBJ:
*Pembentukan JF PBBJ Batch 1: 139 Orang
*Bimtek Perpindahan: 82 Orang
2. PESERTA PELATIHAN OKUPASI PBJ:
*Pelatihan PPK Tipe C: 1496 Orang
*Pelatihan PP: 461 Orang
*Pelatihan PPK Tipe B: 0 orang (30 peserta on progress pelatihan)
3. PESERTA PELATIHAN TEMATIK PBJ:
*Pelatihan Level 1: 1686 Orang
4. PESERTA PELATIHAN TEMATIK SDM EKOSISTEM PBJ:
*PBJ Dasar 69 orang
*PP P3DN dalam PBJP 165 orang
*PP CPPP 107 orang
*PP KPBU 9 orang
*PP Manajemen PBJ (kelas Umum) 37 orang
*PP PBJP di Desa 267 orang
*PP PUK 15 orang
*PP PUNK 21 orang		 Revisi target menjadi 12.000 Orang belum terakomodir Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:09
511- Peserta Pelatihan PBJ
Komponen 051-Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Kegiatan 1 - 1 100.00 100.00 1 100.00 100.00 Telah dilaksanakan rapat persiapan Pelaksanaan Pelatihan sebagai berikut:
1. Pelatihan Fungsional PBJ;
-. persiapan Pembukaan Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Madya Angkatan XV Tahun 2025
-. Pembukaan Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda Angkatan XXIV Tahun 2025
2. Pelatihan Okupasi PBJ
-. Rapat Persiapan Pelatihan dan Sertifikasi PPK Tipe C Sekjen DPR;
-. Rapat Koordinasi Pelatihan Pejabat Pengadaan TA. 2025 Slog AU;
-. Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelatihan PPK Tipe C Kab Karangasem;
-. Rapat Pembahasan Finalisasi Pra Penyelenggaran Diklat Barang dan Jasa level 1 serta Diklat Barang dan Jasa level 2 PPK Tipe C Tahun 2025
3. Pelatihan Tematik PBJ
-. Penayangan Penetapan Peserta Pelatihan LPSE
4. Pelatihan Tematik SDM Ekosistem PBJ
-. Penayangan pendaftaran pelatihan Ekosistem PBJ		 - Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 14:25
051-Persiapan Pelaksanaan Pelatihan
Komponen 052-Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Orang 16000 - 3730 31.01 31.01 4762 39.68 33.00 TELAH DILAKSANAKA PELATIHAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PBJ:
*Pembentukan JF PBBJ Batch 1: 139 Orang
*Bimtek Perpindahan: 82 Orang
2. PESERTA PELATIHAN OKUPASI PBJ:
*Pelatihan PPK Tipe C: 1496 Orang
*Pelatihan PP: 461 Orang
*Pelatihan PPK Tipe B: 0 orang (30 peserta on progress pelatihan)
3. PESERTA PELATIHAN TEMATIK PBJ:
*Pelatihan Level 1: 1686 Orang
4. PESERTA PELATIHAN TEMATIK SDM EKOSISTEM PBJ:
*PBJ Dasar 69 orang
*PP P3DN dalam PBJP 165 orang
*PP CPPP 107 orang
*PP KPBU 9 orang
*PP Manajemen PBJ (kelas Umum) 37 orang
*PP PBJP di Desa 267 orang
*PP PUK 15 orang
*PP PUNK 21 orang		 Perubahan target menjadi 12.000 Orang belum diakomodir Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:32
052-Pelaksanaan Pelatihan
Komponen 053-Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Laporan 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Belum dilaksanakan - Wahyu Eko Saputro
5 Maret 2025 12:48
053-Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
RO 512- Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Orang 400 - 48 12.00 12.00 48 15.00 15.00 1. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Lainnya JK melakukan Perencanaan Level 2
2. Persiapan pelaksanaan pelatihan ASN Berakhlak, TOT Corpu, Pengambilan Keputusan, Berfikir Analitis dan PBJP Level 1 bgi CPNS		 Pencapaian Output terkendala anggaran serta kepastian onboarding CPNS LKPP Yosi Febriani
7 Mei 2025 10:34
512- Sumber Daya Manusia yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ
Komponen 051-Persiapan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Persiapan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Kegiatan 2 - - 10.00 10.00 - 14.00 14.00 1. Persiapan Pelatihan TOT COrpu,
2. perisaan Pelatihan PBJP Level 1 bagi CPNS,
3. Persiapan Pelatihan Berfikri Analitis dan
4. Persiapan Pelatihan Pengambilan Keputusan		 tidak ada Yosi Febriani
7 Mei 2025 10:39
051-Persiapan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ
Komponen 052-Pelaksanaan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Pelaksanaan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Orang 80 - 48 12.00 12.00 48 14.00 14.00 1. Pelaksanaan Pelatihan Public Speaking Batch 1 dan 2
2. pelaksanaan pelatihan JK perencanaan level 2 pada bulan april sudah memasuki pembelajaran Mandir dan pelatihan akan selesai dibuulan Mei		 tidak ada masalah Yosi Febriani
7 Mei 2025 10:39
052-Pelaksanaan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ
Komponen 053-Evaluasi Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Evaluasi Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ Laporan 1 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 belum dilaksanakan kegiatan belum dilaksanakan Yosi Febriani
4 Maret 2025 14:14
053-Evaluasi Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ
RO 511-Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Laporan 5 - 0 26.00 26.00 0 36.00 36.00 1. Rekap Kalender Pelatihan LPPBJ dan perubahannya;
2. Pembaruan Data LPPBJ, Fasilitator PBJ, dan Fasilitator Homebase LPPBJ;
3. Verifikasi pengajuan pelatihan;
4. Verifikasi laporan penyelenggaraan pelatihan;
5. Menerbitkan QR sertifikat dan surat keterangan pelatihan;
6. Pembaruan database penyelenggaraan pelatihan;
7. Pembaruan dashboard pelatihan; dan
8. Permintaan klarifikasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan pelatihan
9. Pendampingan LPPBJ
10. Kegiatan Pembinaan LPPBJ pada Bulan April		 - Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 08:33
511-Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ
Komponen 051-Identifikasi Data dan Informasi Identifikasi Data dan Informasi Kegiatan 1 - 0 26.00 26.00 0 36.00 36.00 1. Penyusunan dan Rekap Kalender Pelatihan Puslat SDM PBJ dan perubahannya;
2. Rekap Kalender Pelatihan LPPBJ dan perubahannya;
3. Pengaktifan akun LPPBJ BPSDM PUPR dan Penonaktifan akun balai;
4. Pembaruan Data LPPBJ, Fasilitator PBJ, dan Fasilitator Homebase LPPBJ;
5. Pembaruan Data Fasilitator PBJ Level 2 ke atas yang bersedia menjadi fasilitator pro bono;
6. Verifikasi pengajuan pelatihan;
7. Verifikasi laporan penyelenggaraan pelatihan;
8. Menerbitkan QR sertifikat dan surat keterangan pelatihan;
9. Pembaruan database penyelenggaraan pelatihan;
10. Pembaruan dashboard pelatihan; dan
11. Permintaan klarifikasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan pelatihan.
12. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Atas Reviu Akreditasi LPPBJ
13. Persiapan Kegiatan Pembinaan LPPBJ pada Bulan April		 Tidak ada Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 08:36
051-Identifikasi Data dan Informasi
Komponen 052-Pelayanan Penjaminan Mutu Pelayanan Penjaminan Mutu Kegiatan 2 - 0 26.00 26.00 0 36.00 36.00 1. Pendampingan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan; dan
2. Pendampingan perbaikan laporan penyelenggaraan pelatihan.
3. Rapat Pendampingan PPSDM Kemenaker
4. Rapat Koordinasi Pembinaan LPPBJ yang Terakreditasi
5. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Akreditasi Tahun 2024 ke LAN
6. Kegiatan Pembinaan LPPBJ pada Bulan April
7. Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Atas Reviu Akreditasi LPPBJ
8. Penyampaian Informasi Kelengkapan Dokumen Reakreditasi Hasil Pendampingan Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan KPU
9. Penyampaian Informasi Kelengkapan Dokumen Reakreditasi Hasil Pendampingan BPSDM Bengkulu
10. Visitasi dalam rangka Reakreditasi LPPBJ BPSDM Provinsi Jawa Tengah		 - Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 08:38
052-Pelayanan Penjaminan Mutu
Komponen 053-Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Laporan 5 - 0 10.00 10.00 0 13.00 13.00 1. Laporan pemantauan Level 1 untuk pelatihan PBJ
2. Laporan Evaluasi Pelatihan
3. Koordinasi Rencana Perbahan Ketentuan Pelaksanaan Monev Dampak		 - Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 08:40
053-Penyusunan Laporan
RO 311-SDM PBJ dan Non-JF PBJ SDM PBJ dan Non-JF PBJ Orang 550 - 101 1836.00 35.00 206 37.45 40.00 Jumlah SDM PBJ dan Non JF PBJ 30 April 2025: 206 orang, penambahan 105 orang dari bulan sebelumnya Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:28
311-SDM PBJ dan Non-JF PBJ
Komponen 051-Penyusunan Instrumen Penyusunan Instrumen Dokumen 1 - 0 20.00 20.00 0 25.00 25.00 - Rapat Pembahasan Kurikulum dan Materi Pelatihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Kurikulum dan Materi Pelatihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Uji Coba Bahan Uji Petik Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Pembahasan Lanjutan Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:29
051-Penyusunan Instrumen
Komponen 052-Pendampingan Pembentukan JF PPBJ Pendampingan Pembentukan JF PPBJ Laporan 1 - 0 25.00 25.00 0 30.00 30.00 - Fasilitasi Pendampingan Pembentukan UKPBJ di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:30
052-Pendampingan Pembentukan JF PPBJ
RO 511-Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ Orang 200 - 78 39.00 26.00 108 49.00 40.00 1. Penayangan Penetapan Peserta Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) Periode April dan Mei Tahun 2025;
2. Pelaksanaan Pelatihan AKPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Periode April Model Pembelajaran Pembelajaran Blenden Learning Thn 2025;
3. Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Model Pembelajaran MOOC Thn 2025;		 - Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 10:14
511-Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ
Komponen 051-Persiapan Pelatihan Antikorupsi PBJ Persiapan Pelatihan Antikorupsi PBJ Kegiatan 1 - 0 40.00 40.00 108 50.00 50.00 1. Penayangan Penetapan Peserta Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) Periode April dan Mei Tahun 2025;
2. Pelaksanaan Pelatihan AKPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Periode April Model Pembelajaran Pembelajaran Blenden Learning Thn 2025;
3. Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Model Pembelajaran MOOC Thn 2025;		 - Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 10:17
051-Persiapan Pelatihan Antikorupsi PBJ
Komponen 052-Pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi PBJ Pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi PBJ Orang 200 - 78 39.00 26.00 108 50.00 50.00 1. Penayangan Penetapan Peserta Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) Periode April dan Mei Tahun 2025;
2. Pelaksanaan Pelatihan AKPK dalam Pengadaan Barang/Jasa Periode April Model Pembelajaran Pembelajaran Blenden Learning Thn 2025;
3. Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Model Pembelajaran MOOC Thn 2025;		 - Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 09:33
052-Pelaksanaan Pelatihan Anti Korupsi PBJ
Komponen 053-Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana Aksi Laporan 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Sampai dengan saat ini Monev Renaksi belum dilaksanakan karena proses pelatihan masih berlangsung, direncanakan akan dilaksanakan pada TW IV - Wahyu Eko Saputro
14 April 2025 10:02
053-Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ [IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 UKPBJ 467 - 448 95.90 76.00 450 96.40 80.00 Sebanyak 450 UKPBJ mencapai Maturitas Level 3 (Proaktif), dengan rincian:
a) 288 UKPBJ dengan Maturitas Level 3 (untuk 9 variabel dinyatakan Proaktif), terdiri atas 37 UKPBJ K/L dan 251 UKPBJ Pemda; dan
b) 162 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 (Level 3 untuk 8 dari 9 variabel pada aplikasi SIMKU), terdiri atas 19 UKPBJ K/L dan 143 UKPBJ Pemda		 - Ali Masrochan
5 Mei 2025 13:10
02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ
[IKSK] 02-Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif UKPBJ 1 - 0 10.00 10.00 0 25.00 25.00 - menetapkan UKPBJ Target piloting PKP BJ tahun 2025 - Ali Masrochan
7 Mei 2025 09:23
02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ
RO 311-Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBJ Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ Rekomendasi Kebijakan 1 - - 25.00 25.00 - 50.50 50.50 1. Melaksanakan Rapat Reviu dan Pembahasan DIM dan Usulan Perubahan Per LKPP 7/2021 dan Per LKPP 10/2021
2. Melaksanakan Rapat Reviu dan Pembahasan DIM Peraturan dan Kajian Agen Pengadaan
3. Melakukan Uji Petik Kompetensi JF PPBJ
4. Melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan revisi per menpan 29/2020
5. Melakukan reviu dan penyusunan ulang format Stankom PPK dan Kepala UKPBJ dalam Lampiran Revisi Per LKPP 7/2021
6. Melakukan pembahasan dan penyusunan revisi Per LKPP 10/2021		 - Firdo Budi Prasetyo
5 Mei 2025 11:10
311-Rekomendasi Kebijakan Teknis SDM dan Kelembagaan PBJ
Komponen 051-Reviu dan Analisa Masalah dalam rangka Penyusunan Kebijakan Reviu dan Analisa Masalah dalam rangka Penyusunan Kebijakan Laporan 1 - - 30.00 30.00 - 56.00 56.00 1. Melaksanakan Rapat Reviu dan Pembahasan DIM dan Usulan Perubahan Per LKPP 7/2021 dan Per LKPP 10/2021
2. Melaksanakan Rapat Reviu dan Pembahasan DIM Peraturan dan Kajian Agen Pengadaan
3. Melakukan Uji Petik Kompetensi JF PPBJ		 - Firdo Budi Prasetyo
5 Mei 2025 11:10
051-Reviu dan Analisa Masalah dalam rangka Penyusunan Kebijakan
Komponen 053-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ Rekomendasi Kebijakan 1 - - 20.00 20.00 - 45.00 45.00 1. Melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan revisi per menpan 29/2020
2. Melakukan reviu dan penyusunan ulang format Stankom PPK dan Kepala UKPBJ dalam Lampiran Revisi Per LKPP 7/2021
3. Melakukan pembahasan dan penyusunan revisi Per LKPP 10/2021		 - Firdo Budi Prasetyo
5 Mei 2025 11:12
053-Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ
RO 311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 Lembaga 35 - 9 25.00 30.00 11 30.00 35.00 051. Identifikasi Data dan Informasi
- menetapkan target UKPBJ sebagai piloting untuk penilaian PKP BJ
- penyesuaian pembagian pembina wilayah

053. Kolaborasi Antar UKPBJ
- menyusun rencana target K/L/Pemda yang akan berkolaborasi dalam pencapaian kematangan UKPBJ

054. Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif
- 288 UKPBJ berstatus terverifikasi 9/9 pada aplikasi SIMKU
- 162 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 pada aplikasi SIMKU

- Persentase Pemenuhan Tingkat Kematangan UKPBJ sampai Februari 2025, ialah 80,62%, dengan rincian:
a) Pemenuhan Var 9/9: 288 UKPBJ x Bobot (40) = 11520
b) Pemenuhan Var 8/9: 162 UKPBJ x Bobot (35,56) = 5760.72
c) Pemenuhan Var 7/9: 35 UKPBJ x Bobot (31,11) = 1088.85
d) Pemenuhan Var 6/9: 34 UKPBJ x Bobot (26,67) = 906.78
e) Pemenuhan Var 5/9: 27 UKPBJ x Bobot (22,22) = 599.94
f) Pemenuhan Var 4/9: 22 UKPBJ x Bobot (17,78) = 391.16
g) Pemenuhan Var 3/9: 18 UKPBJ x Bobot (13,33) = 239.94
h) Pemenuhan Var 2/9: 12 UKPBJ x Bobot (8,89) = 106.68
i) Pemenuhan Var 1/9: 13 UKPBJ x Bobot (4,44) = 57.72
j) Pemenuhan Var 0/9: 30 UKPBJ x Bobot (0) = 0

055. Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP BJ
- menyiapkan rancangan Kepdep tentang Pedoman Penilaian UKPBJ sebagai PKP BJ		 - Ali Masrochan
5 Mei 2025 13:20
311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3
Komponen 051-Identifikasi Data dan Informasi Identifikasi Data dan Informasi Laporan 1 - 0 15.00 15.00 0 26.00 26.00 - menetapkan UKPBJ Target level 3 tahun 2025
- menetapkan UKPBJ Target piloting PKP BJ tahun 2025
- menetapkan UKPBJ Target pembentukan mentor 2025 (Kab/Kota)		 - Ali Masrochan
7 Mei 2025 08:32
051-Identifikasi Data dan Informasi
Komponen 052-Rapat Koordinasi UKPBJ Rapat Koordinasi UKPBJ Kegiatan 1 - 0 0
052-Rapat Koordinasi UKPBJ
Komponen 053-Kolaborasi Antar UKPBJ Kolaborasi Antar UKPBJ Laporan 1 - 0 15.00 15.00 0 26.00 26.00 - Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen bukti dukung kematangan UKPBJ Wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara dan Kab Penajam Paser Utara (21-23 Januari 2025)
- Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen bukti dukung kematangan UKPBJ Wilayah Sulawesi Barat (13 Februari 2025)
- Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen bukti dukung kematangan UKPBJ Wilayah Sulawesi Barat (14 Maret 2025)
- Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen bukti dukung kematangan UKPBJ Wilayah Kalimantan Tengah (15 April 2025)
- Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen bukti dukung kematangan UKPBJ Wilayah Sulawesi Utara (17 April 2025)
- kegiatan pendampingan penyusunan dokumen bukti dukung kematangan UKPBJ Wilayah Sulawesi Selatan (23 April 2025)		 - Ali Masrochan
7 Mei 2025 08:36
053-Kolaborasi Antar UKPBJ
Komponen 054-Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif Laporan 1 - 0 0.00 10.00 0 25.00 25.00 - menetapkan UKPBJ Target piloting PKP BJ tahun 2025 - Ali Masrochan
7 Mei 2025 09:45
054-Penetapan UKPBJ menuju Maturitas Level 3 - Proaktif
Komponen 055-Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ Laporan 1 - 0 15.00 15.00 0 25.00 25.00 - menyiapkan rancangan Kepdep tentang Pedoman Penilaian UKPBJ sebagai PKP BJ - Ali Masrochan
7 Mei 2025 08:37
055-Uji Coba Instrumen Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ
Sasaran Program 06-Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan [IKSP] Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan Persen 59 - 83,15 140.93 25.00 94,03 159.37 33.33 Capaian dihitung dari rata-rata kontribusi indikator Clearing House dan indikator Layanan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan.

Indikator Clearing House: 22,76%
Indikator Penyelesaian Permasalahan Pengadaan: 165.30%

Rata-rata = 94,03%

Catatan: Capaian akan bergerak setiap bulannya dan perhitungan akhir akan dilakukan pada Desember 2025.		 - Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:27
sesuaikan dengan nilai setelah input SK
06-Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan
Sasaran Kegiatan 03-Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif [IKSK] 01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house K/L 56 - 50 0.00 25.00 51 91.07 33.33 - Target adalah akumulasi dengan jumlah 50 K/L pada tahun 2024
- Terdapat usulan perubahan target 2025 menjadi 52 K/L
1. Sekretariat Kabinet		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:52
ubah status progres
03-Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif
[IKSK] 02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house Pemda 120 - 104 20.00 20.00 106 30.00 30.00 Target 120 merupakan target akumulasi dari tahun 2020-2025.

Capaian untuk tahun 2020-2024 = 100 Pemda.

Capaian untuk tahun 2025 = 6 Pemda.
1. Pemerintah Kota Bogor
2. Pemerintah Provinsi Papua
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
4. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
5. Pemerintah Kabupaten Kebumen
6. Pemerintah Kabupaten Ketapang

(Target diusulkan menjadi 110 Pemda secara akumulasi)		 Untuk advokasi mengenai Clearing House yang sifatnya dapat dilakukan dengan sosialisasi/bimtek secara langsung maupun memenuhi undangan Pemda belum dapat dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran Fairuz Nawfal Hamid
7 Mei 2025 14:02
ubah status progres
03-Terselenggaranya clearing house pengadaan yang efektif
RO 414-Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House K/L 6 - 0 0.00 25.00 1 0.00 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 2 K/L
1. Sekretariat Kabinet		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:52
tambahan keterangan progres 1. setkab
414-Kementerian/Lembaga yang Mengimplementasikan/Menyelenggarakan Clearing House
Komponen 051-Pembangunan Awareness Fungsi Clearing House Pembangunan Awareness Fungsi Clearing House Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.33 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. Laporan Triwulan II (April s.d Juni) : masih progress		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:53
ubah status progres
051-Pembangunan Awareness Fungsi Clearing House
Komponen 052-Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Penyelenggaraan Clearing House Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Penyelenggaraan Clearing House Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 25.00 33.33 1. Laporan Triwulan I (Januari s.d. Maret) : Selesai
2. Laporan Triwulan II (April s.d Juni) : masih progress		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:53
ubah status progres
052-Peningkatan Kapasitas Stakeholder dalam Penyelenggaraan Clearing House
Komponen 053-Monitoring dan Evaluasi Penerapan Clearing House Monitoring dan Evaluasi Penerapan Clearing House Laporan 2 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 1. Laporan Semester I (Januari s.d. Juni) : Sedang progres penyusunan adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:53
ubah status progres
053-Monitoring dan Evaluasi Penerapan Clearing House
RO 424-Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan Clearing House Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan Clearing House Pemda 20 - 4 20.00 20.00 6 30.00 30.00 Target 120 merupakan target akumulasi dari tahun 2020-2025.

Capaian untuk tahun 2020-2024 = 100 Pemda.

Capaian untuk tahun 2025 = 6 Pemda.
1. Pemerintah Kota Bogor
2. Pemerintah Provinsi Papua
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
4. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
5. Pemerintah Kabupaten Kebumen
6. Pemerintah Kabupaten Ketapang

(Target diusulkan menjadi 10 Pemda)		 Untuk advokasi mengenai Clearing House yang sifatnya dapat dilakukan dengan sosialisasi/bimtek secara langsung maupun memenuhi undangan Pemda belum dapat dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran Fairuz Nawfal Hamid
7 Mei 2025 14:03
ubah status progres
424-Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/menyelenggarakan Clearing House
Komponen 051-Persiapan peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House Persiapan peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House Kegiatan 10 - 3 30.00 30.00 4 40.00 40.00 1. Rapat Penilaian ITKP pada Clearing House

2. Pemberian informasi clearing house dan data pengadaan lain kepada stakeholder di Kabupaten Minahasa Utara

3. Pemberian informasi clearing house dan data pengadaan lain kepada stakeholder di Kabupaten Tulungagung

4. Pemberian informasi clearing house dan data pengadaan lain kepada stakeholder di Kabupaten Kutai Timur		 - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:40
051-Persiapan peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House
Komponen 052-Peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House Peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House Kegiatan 20 - 3 15.00 15.00 5 25.00 25.00 1. Rakor mengenai konsolidasi di Pemda dalam rangka peningkatan kapabilitas stakeholder Clearing House

2. Penyampaian informasi PBJ termasuk clearing house kepada stakeholder di Kabupaten Bogor

3. Penyampaian informasi PBJ termasuk clearing house kepada stakeholder di Provinsi Papua

4. Penyampaian informasi PBJ termasuk clearing house kepada stakeholder di Kabupaten Kebumen

5. Penyampaian informasi PBJ termasuk clearing house kepada stakeholder di Kabupaten Ketapang		 - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:40
052-Peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House
Komponen 053-Monitoring dan Evaluasi peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House Monitoring dan Evaluasi peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House Kegiatan 10 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Kegiatan monitoring dan evaluasi baru akan dilaksanakan pada triwulan 4 2025 - Fairuz Nawfal Hamid
10 Maret 2025 17:37
053-Monitoring dan Evaluasi peningkatan kapabilitas stakeholder untuk melaksanakan Clearing House
Sasaran Kegiatan 04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ [IKSK] 01-Persentase layanan PKA yang Optimal Persen 30 - 25 83.00 30.00 32.52 108.40 40.00 Catatan : Capaian akan bergerak setiap bulan dan perhitungan akhir akan dilakukan pada bulan Desember 2025

Layanan PKA yang dianggap optimal jika memenuhi indikator berikut:
(Kriteria A x bobot 70%) + Kriteria B x bobot 15%) + (Kriteria C x bobot 15%)
Dimana Kriteria A = Jumlah laporan Ahli/BAP yang di submit ke LKPP/Jumlah Permintaan PKA
Dimana Kriteria B = Jumlah Pelaksanaan Layanan sesuai dengan SOP/Jumlah Permintaan PKA
Dimana Kriteria C = Hasil penilaian SKM terhadap layanan PKA		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:34
04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ
[IKSK] 02-Persentase layanan LPS yang Optimal Persen 30 - 71,88 239.00 11.00 71,25 237.50 40.00 Catatan : Capaian akan bergerak setiap bulan, dan capaian final akan didapatkan di bulan Desember 2025

1. Pelaksanaan Layanan LPS periode Januari-Desember 2025 sebanyak 4 Layanan.
2. Rumus : Total nilai per sengketa/Total Sengketa = 71.88%		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:36
ubah sesuai excel
04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ
[IKSK] 03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal Persen 30 - 33 110.00 30.00 45 150.00 40.00 Catatan : Capaian akan bergerak setiap bulan, dan final capaian akan dihitung pada bulan Desember

Layanan Penanganan Pengaduan yang Optimal dihitung sebagai berikut :
(Kriteria A x 30%) + (Kriteria B x 60%) + (Kriteria C + 10%)
Keterangan :
Kriteria A = Jumlah Surat Pengaduan yang di eskalasi/Pengaduan yang masuk
Kriteria B = Jumlah Hasil Review atas Tindak Lanjut APIP yang sesuai/Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan oleh APIP
Kriteria C = Jumlah Surat Tanggapan/Surat Penutupan Pengaduan/Jumlah Hasil Tindak Lanjut Pengaduan oleh APIP		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
30 April 2025 10:48
04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ
[IKSK] 04-Jumlah instansi/stakeholder yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ Lembaga 4 - 1 25.00 30.00 1 25.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Kontrak se-Provinsi NTT pada tanggal 19-20 Maret 2025		 RO terdampak Efesiensi Anggaran Dipo Adi Negoro
9 Mei 2025 13:40
disamakan dengan progres RO
04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ
RO 431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak Lembaga 4 - 1 25.00 30.00 1 25.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Kontrak se-Provinsi NTT pada tanggal 19-20 Maret 2025
3. Telah dilakukan persiapan terhadap pelaksanan Bimtek Kontrak di Provinsi Banten		 RO terdampak Efesiensi Anggaran dan judul RO akan disesuaikan menjadi Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:58
disamakan dengan progres SK
431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak
Komponen 051-Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Laporan 1 - 1 25.00 30.00 1 100.00 90.00 1. Telah dilasanakan rapat pemetaan Daerah yang akan dilakukan pemetaan pada tanggal 24 Februari 2025
2. Sedang disusun laporan Daerah yang akan dilakukan kegitan peningkatan kapabilitas
3. Telah terdapat pemetaan daerah yang akan dilakukan fokus peningkatan		 RO terdampak Efesiensi Anggaran dan judul komponen akan berubah menajdi Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:59
ubah link bukti dukung dan penyesuaian progres
051-Pemetaan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Komponen 052-Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Instansi 4 - 1 25.00 30.00 1 25.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Kontrak se-Provinsi NTT pada tanggal 19-20 Maret 2025
3. Telah dilakukan persiapan terhadap pelaksanan Bimtek Kontrak di Provinsi Banten		 Judul komponen akan disesuaikan menjadi Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 15:00
disamakan dengan progres SK
052-Peningkatan Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Komponen 053-Peningkatan Kapasitas Layanan Permasalahan Kontrak PBJ Peningkatan Kapasitas Layanan Permasalahan Kontrak PBJ Kegiatan 1 - 0 0.00 25.00 0 0.00 40.00 1. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek di Provinsi NTT
2, Akan dilakukan kegiatan bimtek di Provinsi Banten pada bulan Mei		 Judul komponen akan disesuaikan menajdi Peningkatan Kapasitas Dukungan Penegakan Hukum Dipo Adi Negoro
9 Mei 2025 14:32
disamakan dengan progres SK dan status progres: pelaksanaan
053-Peningkatan Kapasitas Layanan Permasalahan Kontrak PBJ
Komponen 054-Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Laporan 1 - 0 0.00 11.00 0 0.00 15.00 Akan dilakukan evaluasi kegiatan di TW 4 Tahun 2025 Judul komponen akan disesuaikan menjadi Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:15
054-Evaluasi Kapasitas Stakeholder Dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kontrak
RO 431-Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani Perkara 500 - 78 15.60 30.00 92 18.40 34.00 Detail permohonan Layanan sbb :
1. Layanan Pengaduan : 56
2. Layanan Pemberian Rekomendasi Pendapat Hukum : 34
3. Layanan Pendampingan kontrak : 2		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:26
bukti dukung dilengkapi
431-Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani
Komponen 051-Analisis Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ Analisis Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ Laporan 1 - 0 95.00 30.00 0 95.00 50.00 Telah dilakukan persiapan analisis layanan Judul komponen akan berubah menjadi Persiapan Layanan Penanganan Pengaduan Pemberian Rekomendasi Pendapat Hukum Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 15:00
linknya diubah ke gdrive
051-Analisis Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ
Komponen 052-Penanganan Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ Penanganan Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ Perkara 575 - 78 15.60 26.00 92 18.40 34.00 Detail permohonan Layanan sbb :
1. Layanan Pengaduan : 56
2. Layanan Pemberian Rekomendasi Pendapat Hukum : 34
3. Layanan Pendampingan kontrak : 2		 Judul serta target komponen tidak sesuai dan akan berubah menjadi Pelaksanaan Layanan Penanganan Pengaduan Pemberian Rekomendasi Pendapat Hukum Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 15:01
perbaikan realisasi sesuai RO
052-Penanganan Pelaksanaan Layanan Permasalahan Kontrak PBJ
Komponen 053-Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP dan Bimbingan Teknis Personil LPS Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP dan Bimbingan Teknis Personil LPS Perkara 25 - 10 40.00 40.00 10 40.00 40.00 Saat ini sudah terdapat 10 permintaan layanan lps. Dan sudah terlaksana sebanyak 5 layanan Judul komponen akan berubah menjadi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Penanganan Pengaduan Pemberian Rekomendasi Pendapat Hukum Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:26
053-Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP dan Bimbingan Teknis Personil LPS
RO 432-Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang Berkualitas Perkara 25 - 4 16.00 30.00 5 20.00 40.00 Pelaksanaan layanan LPS periode Januari-Desember 2025 sebanyak 5 layanan Anggaran honorarium LPS belum bisa digunakan karena terdampak efesiensi anggaran Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:27
432-Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas
RO 433-Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal Perkara 400 - 108 27.00 30.00 139 34.75 40.00 Layanan permintaan PKA periode Januari - Desember 2025 sbb :
- Januari terdapat 44 Layanan
- Februari terdapat 35 Layanan
- Maret terdapat 29 Layanan
- April terdpat 31 Layaan		 Anggaran honorarium PKA belum bisa digunakan karena terdampak efesiensi anggaran Dipo Adi Negoro
2 Mei 2025 09:28
433-Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal
Program 106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional [IKSP] Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten K/L/Pemda 304 - 268 33.33 35.00 273 75.00 40.00 - Rapat Pembahasan Kurikulum dan Materi Pelatihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Kurikulum dan Materi Pelatihan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Uji Coba Bahan Uji Petik Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Pembahasan Lanjutan Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Konfirmasi Data dan Informasi SDM Pendukung Ekosistem PBJ
- Fasilitasi Pendampingan Pembentukan UKPBJ di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:23
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase efisiensi paket konsolidasi Persen 15 - 18 120.00 16.67 22,96 153.00 33.33 Nilai realisasi merupakan nilai rata-rata efisiensi dari paket yang dilakukan konsolidasi, baik di tingkat pusat maupun daerah Untuk nilai final persentase efisiensi paket konsolidasi baru akan terlihat pada akhir tahun anggaran Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 11:40
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase digitalisasi proses pelaksanaan PBJ Persen 57 - 17,29% 30.33 25.00 17,67 31.00 33.00 Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia senilai Rp115,75T dan Belanja Barang/Jasa yang diumumkan pada SiRUP Penyedia (Penyedia Murni + Penyedia Dalam Swakelola) senilai Rp655,20T
(Data PBJ TA 2025 per 2 Mei 2025)		 Tidak ada Arum Eka Fitriyani
6 Mei 2025 14:08
update data s.d 28 April 2025
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Indeks kepuasan pengguna platform pengadaan nasional Indeks 81.45 - 0 0.00 15.00 0 0.00 25.00 Sudah dilakukan diskusi informal terkait persiapan pelaksaanaan survei. Akan dilakukan diskusi formal di Bulan Mei terkait persiapan pelaksanaan survei. Tidak ada Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:15
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Jumlah inovasi pengembangan platform pengadaan nasional Angka 6 - 1 16.67 16.67 1 16.67 26.00 Jumah Inovasi Pengembangan Platform Pengadaan Nasional yang dihasilkan berdasarkan hasil pengembangan fitur pada Platform Pengadaan Nasional maupun hasil integrasi dengan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain. Sampai dengan april 2025, sudah terdapat pengembangan fitur Mini Kompetisi pada Katalog Elektronik Versi 6 dan sedang dalam tahap UAT untuk fitur Skema Pembayaran LS Kontraktual (multi payment, uang muka). Untuk pengembangan lainnya pada lingkup Platform Pengadaan Nasional, masih dalam proses perencanaan - Kendala terkait katalog elektronik: Mengingat kemendagri juga sedang melakukan piloting SIPD Online (RI) kepada beberapa Pemerintah Daerah, yang termasuk Pemerintah Daerah Piloting tersebut mengalami kendala saat proses pembayarannya. Pada katalog elektronik hanya disediakan Kode Bayar untuk Bendahara dapat melakukan pembayaran, namun di SIPD Online (RI) dibutuhkan rekening penyedia nya Made Widhiantika
6 Mei 2025 14:45
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan Persen 59 - 83,15 140.93 25.00 94,03 159.37 33.33 Capaian dihitung dari rata-rata kontribusi indikator Clearing House dan indikator Layanan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan.

Indikator Clearing House: 22,76%
Indikator Penyelesaian Permasalahan Pengadaan: 165.30%

Rata-rata = 94,03%

Catatan: Capaian akan bergerak setiap bulannya dan perhitungan akhir akan dilakukan pada Desember 2025.		 - Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:27
sesuaikan dengan nilai setelah input SK
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase transaksi pembelian produk berkelanjutan pada sistem pengadaan pemerintah Persen 50 - 0 0.00 33.00 0 47.00 47.00 RO QDB
Telah dilakukan rapat koordinasi secara daring dengan instansi pelaksana sebagai persiapan untuk acara Kickoff Meeting Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada bulan Mei 2025

RO PDA
Telah dilakukan monitoring terhadap peserta kegiatan PKP Batch 1 Pelaku Usaha Hijau		 Kegiatan dapat berjalan dengan sumber daya yang tersedia dan dilakukan secara daring Monica Agnes
6 Mei 2025 10:58
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase transaksi produk ber-TKDN pada pasar digital pengadaan Persen 10 - 8,1% 81.00 30.00 7.2% 72.00 35.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat 5.642 paket terhadap produk yang bersertfikat TKDN dari total 77.852 paket, atau sebesar 7,2% adanya perubahan arah kebijakan dalam penggunaan produk ber TKDN , mempengaruhi jumlah transaksi terhadap produk ber TKDN Made Widhiantika
30 April 2025 16:02
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase tingkat persaingan penyedia UMKK Persen 11 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 1. Pelaksanaan kegiatan survei kepada Pelaku Usaha yang telah mengikuti PKP tahun 2024
2. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha untuk TW II (Mei 2025)
3. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKP Batch 2 Hybrid (luring dan daring) untuk TW II		 Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
6 Mei 2025 09:54
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk PDN minimal 95% Persen 50 - 33,00 66.00 25.00 31,60 63.20 33.33 Jumlah capaian K/L: 2
Jumlah capaian Pemda: 202
Total capaian K/L/Pemda: 204

% Capaian: 204/646 = 31,6%		 Belanja pengadaan K/L/Pemda baru akan mencapai nilai final di Desember 2025, sehingga nilainya dapat fluktuatif sampai dengan akhir tahun. Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 07:58
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Persentase K/L/Pemda yang menerapkan belanja pengadaan untuk UMKK minimal 40% Persen 95 - 61,8 65.05 25.00 64,6 68.00 33.33 Jumlah capaian K/L: 2
Jumlah capaian Pemda: 415
Total capaian K/L/Pemda: 417

% Capaian: 417/646 = 68%		 Belanja pengadaan K/L/Pemda baru akan mencapai nilai final di Desember 2025, sehingga nilainya dapat fluktuatif sampai dengan akhir tahun. Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 07:59
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ Predikat Baik - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Belum dilakuka kegiatan. Adanya beberapa RO yang tidak terdapat anggaran, menyebabkan progres dari kegiatan pada Sasaran Program ini belum dapat terlaksana. Sofie Maghfira
7 Maret 2025 11:14
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Skor efektivitas probity advice dan advokasi Skor 100 - 100 100.00 16.67 100 100.00 33.33 Skor efektivitas probity advice dan advokasi mendapatkan nilai 100 dari rata-rata skor probity advice dan advokasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 11:40
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Indeks potensi risiko korupsi pada pengadaan Indeks 3.5 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 1. Indikator IKSP IPRK akan diganti menjadi persentase K/L/Pemda yang mengalami peningkatan nilai pada DImensi PBJ SPI
2. Telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas serta bimtek kontrak se-Proivinsi NTT		 Terdapat penyesuain perubahan indikator IKSP Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:23
perbaikan link bukti dukung
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
[IKSP] Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 K/L/Pemda 467 - 448 8.00 30.00 450 15.00 45.00 Sebanyak 450 UKPBJ mencapai Maturitas Level 3 (Proaktif), dengan rincian:
a) 288 UKPBJ dengan Maturitas Level 3 (untuk 9 variabel dinyatakan Proaktif), terdiri atas 37 UKPBJ K/L dan 251 UKPBJ Pemda; dan
b) 162 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 (Level 3 untuk 8 dari 9 variabel pada aplikasi SIMKU), terdiri atas 19 UKPBJ K/L dan 143 UKPBJ Pemda		 - Ali Masrochan
5 Mei 2025 13:08
106.CJ-Pengadaan Barang/Jasa Nasional
Kegiatan 6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa [IKSK] 01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum Rancangan Peraturan 3 - 0 48.25 48.25 0 62.25 62.25 Menunggu proses undangan harmonisasi dari KEMENKUMHAM

Penyusunan Kajian Model Dokumen Pemilihan

Target SK dari semula 3 menjadi hanya 2 yaitu:
1. Rancangan Peraturan terkait Pedoman di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik; dan
2. Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum		 Terdapat perubahan target berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
30 April 2025 11:11
data dukung
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus Dokumen 2 - 0 30.00 30.00 0 40.00 40.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer
- Pembahasan muatan di dalam model dokumen unsolicited		 belum terdapat masalah Moch. Syamsul Alamsyah
5 Mei 2025 21:38
data dukung
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan Dokumen 1 - 0 0.00 33.00 0 0.00 33.00 Telah dilakukan koordinasi secara informal dengan ADB terkait target output Fase II dengan ADB sebagai opsi rancangan peraturan yang akan di claim tahun 2025 Progres pelaksanaan analisis data dan informasi bergantung pada hasil koordinasi dengan ADB Monica Agnes
6 Mei 2025 10:00
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional Rekomendasi 1 - 0 18.00 18.00 0 32.00 32.00 PEC:
051:
1. Perjanjian IEU-CEPA:
a. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Perundingan IEU CEPA.

052
1. Kerjasama BRICS:
a. Rapat Koordinasi Persiapan BRICS
2nd Sherpa Meeting dan BRICS Foreign Ministers’ Meeting,
b. BRICS Seminar on Sustainable Government Procurement.

2. Kerjasama OECD:
a. 71st PGC Meeting OECD.
b. Kegiatan OECD Competition Assesment Workshop.
c. Diskusi lanjutan dengan tenaga ahli OECD dalam rangka persiapan technical review proses aksesi OECD.

053
1. Identifikasi kesesuaian substansi draft MDP konsultan dengan kondisi terkini.

Catatan:
Produk Hukum.

QDC:
051:
Penyusunan konsep/kertas kerja kegiatan Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.

052:
1. Penerimaan layanan konsultasi:
a. Undangan Kick of Meeting AIIB Appraisal Mission RSAB Harapan Kita Building Construction Project and Area Arrangement of 3 Berlian Hospitals degan Kementerian Kesehatan.
b. Undangan Rapat Pembahasan Regulasi dan Mekanisme Pengadaan Barang Jasa pada Kegiatan yang Didanai Melalui Pinjaman Luar Negeri bersama Bappenas.
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden.
d. Delegasi RI pada WTO Advanced Global Workshop on the Government Procurement Agreement 2012
c. Tanggapan LKPP atas Rencana penggunaan Advance Procurement dalam proyek
Pembangunan Gedung RSAB Harapan Kita dan Penataan Kawasan RS 3


Cadangan Klaim:
Pelaksanaan sosialisasi pegadaan internasional pada PKP Batch 1 dengan Pelaku Usaha Hijau tanggal 26 Februari 2025.		 Tidak ada permsalahan. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:50
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 15 - 0 0.00 0.00 0 20.00 20.00 -Telah dilakukan desk study terkait dengan lokus maturitas desa Terdapat kendala yaitu belum ada anggaran karena dampak efisiensi Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:49
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 01-Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan Persen 100 - 0 0
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 02-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus Persen 100 - 0 0
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
[IKSK] 03-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus Persen 100 - 0 0.00 0.00 0 30.00 30.00 terdapat penyesuaian iksk sesuai dengan nodin D12 nomor 525/D.1.2/01/2025 menjadi Persentase pemenuhan pendampingan PBJ Khusus - Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:36
6319-Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
KRO AAC-Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik RPP 1 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 RO ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 RO ini dihapus sehubungan dengan penyesuaian sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran berdasarkan nodin Sestama nomor 4059/D.1.1/02/2025 tanggal 20 februari 2025 Andi Rannualdi (D1.1)
6 Maret 2025 20:42
AAC-Peraturan Pemerintah
KRO AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 124-Model Dokumen PBJ Khusus NSPK 2 - 0 30.00 30.00 0 40.00 40.00 Model Dokumen KPBU Penunjukan Langsung
- Telah dilaksanakannya Workshop penyusunan dengan konsultan dan KIAT
- Telah diselenggarakannya stakeholder workshop untuk pembahasan MBD Penunjukan langsung
- telah dibahas terkait dengan muatan manual MBD

Model Dokumen KPBU Unsolicited
- Masih dalam tahap pengumpulan data primer
- Pembahasan muatan di dalam model dokumen unsolicited		 belum terdapat permasalahan Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:01
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
KRO BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 123-Instansi/Proyek Yang Mendapatkan Pendampingan/Diberikan Pendapat Dalam PBJ Khusus Lembaga 5 - 0 30.00 30.00 1 40.00 40.00 Pendampingan KPBU
- Telah dilakukannya Koordinasi Dokumen Lelang KPBU PJU Kab. Bandung
- Sosialisasi Peraturan LKPP KPBU

Pendampingan PBJ Khusus
- Telah dilakukan pemetaan potensi instansi atau pemerintah daerah yang akan didampingi dalam penyusunan perkada PBJ desa
- Telah dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten Bima
- sedang dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten BUMD perumda sidangka mulya
- sedang dilakukan pendampingan desa dengan kabupaten UPN Veteran		 belum terdapat kendala Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:10
BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
KRO PAH-Peraturan lainnya 131-Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Rancangan Peraturan 1 - 0 33.00 33.00 0 33.00 33.00 Telah dilakukan koordinasi secara informal dengan ADB terkait target output Fase II dengan ADB sebagai opsi rancangan peraturan yang akan di claim tahun 2025 Progres pelaksanaan analisis data dan informasi bergantung pada hasil koordinasi dengan ADB Monica Agnes
6 Mei 2025 10:01
PAH-Peraturan lainnya
KRO PEC-Kerja sama 131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional Kegiatan 2 - 0 22.00 22.00 0 29.00 29.00 051:
1. Perjanjian IEU-CEPA:
a. Rapat Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Perundingan IEU CEPA.

052
1. Kerjasama BRICS:
a. Rapat Koordinasi Persiapan BRICS
2nd Sherpa Meeting dan BRICS Foreign Ministers’ Meeting,
b. BRICS Seminar on Sustainable Government Procurement.

2. Kerjasama OECD:
a. 71st PGC Meeting OECD.
b. Kegiatan OECD Competition Assesment Workshop.
c. Diskusi lanjutan dengan tenaga ahli OECD dalam rangka persiapan technical review proses aksesi OECD.

053
1. Identifikasi kesesuaian substansi draft MDP konsultan dengan kondisi terkini.

Catatan:
Produk Hukum.		 Tidak ada permaslahan. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:49
PEC-Kerja sama
KRO UBB -Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 121-Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2 Desa 5 - 0 0.00 0.00 0 20.00 20.00 Telah dilakukan desk study terkait dengan lokus maturitas desa Terdapat kendala yaitu belum ada anggaran akrena dampak efisiensi Moch. Syamsul Alamsyah
6 Mei 2025 09:33
UBB -Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
KRO QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 131-Pemangku Kepentingan Yang Mendapatkan Akses Informasi Mengenai PBJP Dalam Kerangka Kerjasama Internasional Orang 200 - 127 64.00 13.00 127 64.00 35.00 051:
Penyusunan konsep/kertas kerja kegiatan Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.

052:
1. Penerimaan layanan konsultasi:
a. Undangan Kick of Meeting AIIB Appraisal Mission RSAB Harapan Kita Building Construction Project and Area Arrangement of 3 Berlian Hospitals degan Kementerian Kesehatan.
b. Undangan Rapat Pembahasan Regulasi dan Mekanisme Pengadaan Barang Jasa pada Kegiatan yang Didanai Melalui Pinjaman Luar Negeri bersama Bappenas.
c. Pembahasan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung Berdasarkan Arahan Presiden.
d. Delegasi RI pada WTO Advanced Global Workshop on the Government Procurement Agreement 2012
c. Tanggapan LKPP atas Rencana penggunaan Advance Procurement dalam proyek
Pembangunan Gedung RSAB Harapan Kita dan Penataan Kawasan RS 3


Cadangan Klaim:
Pelaksanaan sosialisasi pegadaan internasional pada PKP Batch 1 dengan Pelaku Usaha Hijau tanggal 26 Februari 2025.7		 Dalam rangka memberikan akses informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kepada pemangku kepentingan dalam kerangka kerja sama internasional, kegiatan yang seharusnya diselenggarakan secara mandiri belum dapat terlaksana sesuai rencana. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan sejauh ini lebih difokuskan pada pelaksanaan kolaborasi kegiatan serta penyediaan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa internasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi dan pemahaman yang diperlukan, sambil membuka peluang pengembangan kegiatan mandiri di masa mendatang. Sofie Maghfira
4 Mei 2025 12:49
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Kegiatan 6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ [IKSK] 01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional Laporan 3 - 0 25.00 25.00 0 35.00 35.00 1. Kerangka evaluasi yang telah disusun telah dipresentasikan kepada Pimpinan untuk memperoleh arahan dan masukan lebih lanjut.
2. Draft pertama konten evaluasi PBJ telah disusun.
3. Telah dilaksanakan rapat untuk membahas dan menyempurnakan draft pertama konten evaluasi PBJ.		 Tidak ada Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 12:30
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional Laporan 58 - 11 Laporan 18.97 25.00 15 Laporan 25.86 33.33 Terdapat 15 laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional yang dipublikasikan dalam Dashboard Saat ini sedang dilakukan perpindahan publikasi laporan kinerja KL/Pemda dari bentuk buku ke bentuk dashboard. Sedang proses tata kelola server dan website untuk penayangan dashboard. Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 12:32
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda Laporan 46 - 11 Laporan 23.91 25.00 15 Laporan 32.61 33.33 Terdapat 15 laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda yang dipublikasikan dalam Dashboard Saat ini sedang dilakukan perpindahan publikasi laporan kinerja KL/Pemda dari bentuk buku ke bentuk dashboard. Sedang proses tata kelola server dan website untuk penayangan dashboard. Sarafina Fadlillah
5 Mei 2025 12:36
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah Buku 1 - 0 0.00 25.00 0 0.00 35.00 Telah dilakukan Pembahasan Progres Penyusunan Buku Profil 2024. Tidak ada Sarafina Fadlillah
6 Mei 2025 13:07
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional Kajian 9 - 0 10.00 10.00 0 20.00 20.00 Masih di tahap penyesuaian target dari 9 kajian menjadi 2 kajian Proses perubahan rencana teknis perjanjian kerja sama LKPP dengan PT Telkom terkaitt pengembangan fitur atau aplikasi pada SPSE dan sistem pendukungnya Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:18
bukti dukung
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional Layanan 1 - 0 20.00 20.00 0 25.00 25.00 1) Sedang dilakukan development pemusatan domain SPSE.
2) Melakukan assessment akun PPE terkait menu yang akan tersedia di akun PPN untuk kebutuhan aplikasi SPSE.		 - Mirayanti
30 April 2025 16:24
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung Layanan 1 - - 10.00 10.00 - 28.33 28.33 Pelaksanaan Bimtek LPSE sudah mencapai 5 batch. pada bulan Mei akan dilaksanakan Bimtek SPSE untuk kementerian/Lembaga baru yang terdampak Kabinet Merah Putih.

Dukungan Pengguna 100%
pemenuhan Standarisasi LPSE = 3 LPSE:
1. Kota Pagar Alam
2. Kabupaten Halmahera Selatan
3. Kota Jambi
4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5. Dewan Perwakilan Rakyat
6. Kota Pontianak
7. Kota Balikpapan		 adanya efisiensi anggaran mempengaruhi peminatan pemenuhan 17 standar pada LPSE

efisiensi anggaran mempengaruhi layanan dukungan pengguna dari tatap muka menjadi daring pada hari tertentu		 Niken Mustikarini
2 Mei 2025 17:19
semula direncanakan 24 batch, menjadi 18 batch efek dari efisiensi anggaran
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan Modul 1 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Pada tahun 2025 ditargetkan untuk dapat terintegrasi dengan Sistem Pembayaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (SPAN-Sakti) dengan Skema Pembayaran LS Kontraktual (multi payment, uang muka). Pada bulan April telah dilakukan SIT dan UAT untuk pengembangan integrasi tersebut. Selain integrasi Skema Pembayaran LS Kontraktual, telah dilakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait Integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Pembayaran Pemerintah Daerah. Dilakukan juga rapat koordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memastikan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam proses pembayaran Mengingat kemendagri juga sedang melakukan piloting SIPD Online (RI) kepada beberapa Pemerintah Daerah, yang termasuk Pemerintah Daerah Piloting tersebut mengalami kendala saat proses pembayarannya. Pada katalog elektronik hanya disediakan Kode Bayar untuk Bendahara dapat melakukan pembayaran, namun di SIPD Online (RI) dibutuhkan rekening penyedia nya Made Widhiantika
30 April 2025 16:00
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan K/L/Pemda 124 - 0 10.00 20.00 47 38.00 35.00 1. Sudah 47 KLPD mendapatkan bimtek teknis perencanaan pengadaan berdasarkan kondisi permasalahan yang dihadapi Tidak ada Sarafina Fadlillah
6 Mei 2025 14:01
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 02-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95% K/L/Pemda 324 - 554 170.00 25.00 568 175.00 33.00 Terdapat 568 K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95% tidak ada Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:26
rencana dihapuskan
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 03-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40% K/L/Pemda 521 - 598 114.00 25.00 615 118.00 33.00 Terdapat 615 K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40% tidak ada Arum Eka Fitriyani
30 April 2025 11:26
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
[IKSK] 01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan Produk 200.000 - 130.080 65.54 30.00 191.153 95.57 35.00 Sampai dengan april 2025 sudah terdapat 191.153 produk tayang yang sudah melalui proses kurasi wajib, dan telah disetujui. Proses kurasi wajib dilakukan terhadap nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Merek dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak ada kendala Made Widhiantika
30 April 2025 16:02
6320-Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
Kegiatan 6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya [IKSK] 01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda Orang 10570 - 10121 18.36 35.00 10226 37.45 40.00 - Jumlah SDM JF PPBJ Aktif dan Pembebasan Sementara per 25 April 2025: 10226 orang.
- Penambahan 105 orang dari bulan sebelumnya, dan penambahan 106 orang dari realisasi tahun 2024
Target tahun ini adalah 10570-10020= 550, sehingga capaiannya sebesar 206/550*100%= 37,45%		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:24
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 02-Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi Orang 1675 - 2793 166.75 40.00 6477 386.69 50.00 Jumlah SDM PBJ per 30 April 2025 yang memiliki kompetensi okupasi PPK sebanyak 6477 orang dengan rincian:
- 936 orang bersertifikat kompetensi okupasi PPK Tipe B
- 5541 orang bersertifikat kompetensi okupasi PPK Tipe C		 Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:26
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 03-Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten Orang 10 - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 Finalisasi modul pelatihan Kepala UKPBJ yang Kompeten Tidak ada Melfa
6 Mei 2025 16:27
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3 UKPBJ 467 - 448 95.90 76.00 450 96.40 80.00 Sebanyak 450 UKPBJ mencapai Maturitas Level 3 (Proaktif), dengan rincian:
a) 288 UKPBJ dengan Maturitas Level 3 (untuk 9 variabel dinyatakan Proaktif), terdiri atas 37 UKPBJ K/L dan 251 UKPBJ Pemda; dan
b) 162 UKPBJ berstatus terverifikasi 8/9 (Level 3 untuk 8 dari 9 variabel pada aplikasi SIMKU), terdiri atas 19 UKPBJ K/L dan 143 UKPBJ Pemda		 - Ali Masrochan
5 Mei 2025 13:10
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 02-Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif UKPBJ 1 - 0 10.00 10.00 0 25.00 25.00 - menetapkan UKPBJ Target piloting PKP BJ tahun 2025 - Ali Masrochan
7 Mei 2025 09:23
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 04-Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ Orang 1300 - 98 10.32 26.00 221 23.26 33.00 Progress sampai dengan bulan Maret telah dilaksanakan pelatihan Fungsional PBJ dan Teknis Fungsional PBJ yaitu:
1. Pembentukan JF PPBJ = 139 Orang
2. Bimtek Perpindahan = 82 Orang		 Perubahan target yang belum terakomodir Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:34
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 05-Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ Orang 12000 - 1517 22.64 26.00 2529 37.75 33.00 Telah dibuka Pelatihan Okupasi sebagai berikut:
1. Pelatihan PPK Tipe C (MOOC) = 1496 Orang
2. Pelatihan PP (MOOC) = 461 Orang

Sedang dilaksanaka persiapan Pelatihan PPK Tipe B

Fasilitasi Pelatihan:
1. PP PPK Tipe C = 572 Orang		 Perubahan target yang belum terakomodir Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:25
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 06-Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ Orang 1110 - 276 24.86 26.00 315 28.38 33.00 Telah terlaksana pelatihan tematik ekosistem PBJ dengan metode MOOC sebagai berikut:
1. PP PBJP di Desa = 267 orang
2. PP PUK = 17 orang
3. PP PUNK = 31 orang		 Sampai saat ini belum bisa melaksanakan pelatihan Perancang Kebijakan dan sistem PBJ yang ditujukan untuk SDM Internal LKPP, target utama pelatihan adalah CASN penerimaan 2025 yang saat ini baru memasuki OLK Wahyu Eko Saputro
2 Mei 2025 14:59
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 07-Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ Orang 12110 - 1976 20.37 26.00 3983 41.06 33.00 Tengah dilaksanakan pelatihan MOOC sebagai berikut:
1. PP Kompetensi PBJP Level 1 = 1686 orang
2. PP PBJ Dasar = 89 Orang
3. PP P3DN = 189 orang
4. PP CPPP = 135 orang
5. PP KPBU = 9 orang
6. PP Manajemen PBJ = 37 Orang

Fasilitasi Pelatihan:
1. PP Kompetensi PBJ Level 1 = 1257 orang		 Perubahan target menjadi 9.700 Orang belum diakomodir Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:29
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 08-Jumlah Peserta Pelatihan Anti korupsi PBJ Orang 200 - 78 39.00 26.00 108 54.00 33.00 Telah terlaksana Pelatihan Antikorupsi PBJ dan Pencegahan Korupsi PBJ Batch 1 dan Batch 2 - Wahyu Eko Saputro
7 Mei 2025 10:02
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 09-Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ Orang 400 - 48 12.00 26.00 48 12.00 33.00 Telah dilaksanakan pelatihan Teknis:
1. PP Public Speaking = 48 Orang

Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan:
1. Kompetensi PBJ Level 2: JK Perencanaan		 - Wahyu Eko Saputro
6 Mei 2025 15:30
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 10-Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Orang 4860 - 1.110 23.00 35.00 2.163 44.51 50.00 Sudah difasilitasi peserta sertifikasi kompetensi sampai dengan bulan April 2025 sebanyak 2.402 orang dari target 5.480 orang dengan rincian sbb:
1. Uji Kompetensi Level-1 = 1894 Orang hadir
2. Sertifikasi Kompetensi JFPBJ
a. Penjenjangan 106 Orang (Wawancara), capaian lain 88 Orang (Tes Tertulis)
b. Perpindahan 163 Orang		 - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:04
Update link bukti dukung
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 11-Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi Orang 600 - 199 33.00 35.00 239 39.83 45.00 Telah difasilitasi 239 Peserta Uji Kompetensi sampai dengan periode Bulan April 2025 dengan mekanisme pembiayaan sharing cost dan Probono. - Kartika Fitriyani
7 Mei 2025 11:04
Update link bukti dukung
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 12-Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ Orang 20 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Belum dilaksanakan uji kompetensi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ.
Tahun ini ditargetkan penyusunan perangkat sertifikasinya terlebih dahulu.		 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 16:57
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
[IKSK] 13-Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ Indeks 70 - - 0.00 0.00 - 0.00 15.00 Belum dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat dan/atau Audit Eksternal terkait ISO 9001 - Kartika Fitriyani
2 Mei 2025 16:58
6321-Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya
Kegiatan 6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum [IKSK] 01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house K/L 56 - 50 0.00 25.00 51 91.07 33.33 - Target adalah akumulasi dengan jumlah 50 K/L pada tahun 2024
- Terdapat usulan perubahan target 2025 menjadi 52 K/L
1. Sekretariat Kabinet		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
7 Mei 2025 13:52
ubah status progres
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan clearing house Pemda 120 - 104 20.00 20.00 106 30.00 30.00 Target 120 merupakan target akumulasi dari tahun 2020-2025.

Capaian untuk tahun 2020-2024 = 100 Pemda.

Capaian untuk tahun 2025 = 6 Pemda.
1. Pemerintah Kota Bogor
2. Pemerintah Provinsi Papua
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
4. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
5. Pemerintah Kabupaten Kebumen
6. Pemerintah Kabupaten Ketapang

(Target diusulkan menjadi 110 Pemda secara akumulasi)		 Untuk advokasi mengenai Clearing House yang sifatnya dapat dilakukan dengan sosialisasi/bimtek secara langsung maupun memenuhi undangan Pemda belum dapat dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran Fairuz Nawfal Hamid
7 Mei 2025 14:02
ubah status progres
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 01-Persentase layanan PKA yang Optimal Persen 30 - 25 83.00 30.00 32.52 108.40 40.00 Catatan : Capaian akan bergerak setiap bulan dan perhitungan akhir akan dilakukan pada bulan Desember 2025

Layanan PKA yang dianggap optimal jika memenuhi indikator berikut:
(Kriteria A x bobot 70%) + Kriteria B x bobot 15%) + (Kriteria C x bobot 15%)
Dimana Kriteria A = Jumlah laporan Ahli/BAP yang di submit ke LKPP/Jumlah Permintaan PKA
Dimana Kriteria B = Jumlah Pelaksanaan Layanan sesuai dengan SOP/Jumlah Permintaan PKA
Dimana Kriteria C = Hasil penilaian SKM terhadap layanan PKA		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:34
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 02-Persentase layanan LPS yang Optimal Persen 30 - 71,88 239.00 11.00 71,25 237.50 40.00 Catatan : Capaian akan bergerak setiap bulan, dan capaian final akan didapatkan di bulan Desember 2025

1. Pelaksanaan Layanan LPS periode Januari-Desember 2025 sebanyak 4 Layanan.
2. Rumus : Total nilai per sengketa/Total Sengketa = 71.88%		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:36
ubah sesuai excel
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal Persen 30 - 33 110.00 30.00 45 150.00 40.00 Catatan : Capaian akan bergerak setiap bulan, dan final capaian akan dihitung pada bulan Desember

Layanan Penanganan Pengaduan yang Optimal dihitung sebagai berikut :
(Kriteria A x 30%) + (Kriteria B x 60%) + (Kriteria C + 10%)
Keterangan :
Kriteria A = Jumlah Surat Pengaduan yang di eskalasi/Pengaduan yang masuk
Kriteria B = Jumlah Hasil Review atas Tindak Lanjut APIP yang sesuai/Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan oleh APIP
Kriteria C = Jumlah Surat Tanggapan/Surat Penutupan Pengaduan/Jumlah Hasil Tindak Lanjut Pengaduan oleh APIP		 Tidak ada Dipo Adi Negoro
30 April 2025 10:48
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 04-Jumlah instansi/stakeholder yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ Lembaga 4 - 1 25.00 30.00 1 25.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Kontrak se-Provinsi NTT pada tanggal 19-20 Maret 2025		 RO terdampak Efesiensi Anggaran Dipo Adi Negoro
9 Mei 2025 13:40
disamakan dengan progres RO
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan K/L/Pemda 2 - 0 0.00 26.00 1 50.00 40.00 1. Telah dilaksanakan rapat pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan kegiatan peningkatan kapabilitas pada tanggal 24 Februari 2025
2. Telah dilaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas se Provinsi NTT dalam upaya peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.
3. Akan dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi APIP Pelaku Pengadaan di Provinsi Banten.		 RO terdampak Efesiensi Anggaran Dipo Adi Negoro
8 Mei 2025 14:23
perbaikan link bukti dukung
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 01-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L Kegiatan 2 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 1 Kegiatan adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:49
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 02-Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan oleh K/L Kegiatan 14 - 1 7.14 25.00 1 7.14 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 2 Kegiatan
1. Probity advice pada OIKN		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Putri Ayu Permatasari
30 April 2025 10:51
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 03-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemda Kegiatan 40 - 5 12.50 12.50 7 17.50 17.50 1. Konsolidasi Kabupaten Pemalang
2. Konsolidasi Jasa Kebersihan Kota Balikpapan
3. Konsolidasi Jasa Keamanan Kota Balikpapan
4. Konsolidasi Jasa Kertas HVS Kota Balikpapan
5. Konsolidasi Sewa Kendaraan Kota Balikpapan
6. Konsolidasi Kertas HVS Kabupaten Ketapang
7. Konsolidasi Kertas NCR Kabupaten Ketapang

(Target diusulkan menjadi 20 Kegiatan)		 - Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 11:39
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 04-Jumlah kegiatan probity advice yang dilakukan di Pemda Kegiatan 27 - 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 (Target diusulkan menjadi 2 Kegiatan) Karena terkendala efisiensi anggaran, maka LKPP belum mengakomodasi permohonan probity advice, melihat dari kesesuaian antara kriteria paket yang akan diprobitykan, kemudian melihat ketersediaan sumber daya di unit organisasi Fairuz Nawfal Hamid
7 Mei 2025 13:55
tambahan keterangan permasalahan adanya efisiensi anggaran
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
[IKSK] 05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda Kegiatan 150 - 18 12.00 12.00 21 14.00 14.00 1. Advokasi Konsolidasi Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Advokasi mengenai Konsolidasi Kabupaten Pemalang
3. Advokasi mengenai Konsolidasi Kota Pekanbaru
4. Advokasi mengenai Konsolidasi Jasa Kebersihan Kota Balikpapan
5. Advokasi mengenai Konsolidasi Jasa Keamanan Kota Balikpapan
6. Advokasi mengenai Konsolidasi Kertas HVS Kota Balikpapan
7. Advokasi mengenai Konsolidasi Sewa Kendaraan Kota Balikpapan
8. Advokasi kepada Bank Aceh
9. Advokasi kepada Kabupaten Jember
10. Advokasi kepada Kabupaten Sumenep
11. Advokasi kepada Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Konsultasi MGC Tahap II Kota Makassar
13. Konsultasi RSUD Ainun Habibie Gorontalo
14. Konsultasi Konsolidasi Kabupaten Bantul
15. Konsultasi Kabupaten Tanah Datar
16. Konsultasi BKAD Kota Manado
17. Advokasi terhadap permasalahan di Kota Tanjungpinang
18. Advokasi terhadap permasalahan di Kabupaten Bangka Tengah
19. Konsultasi Konsolidasi Kabupaten Ketapang
20. Konsultasi RSUD Kabupaten Kudus
21. Konsultasi Provinsi Jawa Tengah

(Target diusulkan menjadi 75 Kegiatan)		 - Fairuz Nawfal Hamid
30 April 2025 16:25
6322-Pengelolaan Advokasi dan Hukum
Kegiatan 6323-Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ [IKSK] 01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP Persen 10 - 0 0.00 33.00 0 47.00 47.00 RO QDB
Telah dilakukan rapat koordinasi secara daring dengan instansi pelaksana sebagai persiapan untuk acara Kickoff Meeting Implementasi Pengadaan Berkelanjutan pada bulan Mei 2025

RO PDA
Telah dilakukan monitoring terhadap peserta kegiatan PKP Batch 1 Pelaku Usaha Hijau		 Kegiatan dapat berjalan dengan sumber daya yang tersedia dan dilakukan secara daring Monica Agnes
6 Mei 2025 10:58
-
6323-Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
[IKSK] 01-Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ K/L 68 - 1 1.47 25.00 2 2.94 33.33 Terdapat usulan perubahan target menjadi 6 K/L
1. DPR
2. MPR		 adanya blokir pada sebagian besar/seluruh anggaran berdampak pada kurang optimalnya pemberian layanan kepada stakeholder Abdul Gafur Darussalam
30 April 2025 11:05
6323-Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
[IKSK] 02-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ Pemda 100 - 13 13.00 13.00 16 16.00 16.00 1. Provinsi Kalimantan Timur
2. Kabupaten Lampung Barat
3. Kabupaten Timor Tengah Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Kabupaten Jember
6. Kota Gorontalo
7. Kota Sungai Penuh
8. Provinsi Jambi
9. Provinsi Kepulauan Riau
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Provinsi DI Yogyakarta
12. Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kabupaten Bangka Tengah
14. Pemerintah Kota Pangkalpinang
15. Pemerintah Kota Bima
16. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo


(Target diusulkan diubah menjadi 48 Pemda)		 Untuk advokasi yang sifatnya dapat dilakukan dengan sosialisasi/bimtek secara langsung maupun memenuhi undangan Pemda belum dapat dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi anggaran Fairuz Nawfal Hamid
5 Mei 2025 08:00
6323-Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
[IKSK]02-Persentase peningkatan pelaku UMKK yang terlibat dalam PBJ Persen 17 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 1. Pelaksanaan kegiatan survei kepada Pelaku Usaha yang telah mengikuti PKP tahun 2024
2. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha untuk TW II (Mei 2025)
3. Koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan PKP Batch 2 Hybrid (luring dan daring) untuk TW II		 Pelaksanaan saat ini dilaksanakan secara daring dikarenakan efisiensi anggaran Monica Agnes
6 Mei 2025 09:59
6323-Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ
Tujuan 02-Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
02-Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP
Sasaran Strategis 03-Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP [IKSS] Nilai Reformasi Birokrasi Predikat A Kategori Nilai RB:

AA | 100 | Sangat Memuaskan
A | 80-100 | Memuaskan
A- | | Memuaskan dengan Catatan
BB | 70-80 | Sangat Baik
B | 60-70 | Baik
CC | 50-60 | Cukup
C | 30-50 | Kurang
D | 0-30 | Sangat Kurang		 0 27.00 27.00 0 35.11 35.11 Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, nilai sementara RB LKPP untuk tahun 2024 adalah 87,71 dengan kategori yang belum ditentukan. belum ada permasalahan Ahmad Khairunnas
5 Mei 2025 15:24
03-Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Sasaran Program 07-Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP [IKSP] Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal Persen 78 - 0 25.00 25.00 0 33.00 33.00 Berdasarkan perhitungan dari 21 indikator tata kelola internal LKPP mendapatkan hasil = 86 Persen
(capaian Tahun 2024)		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:17
07-Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
[IKSP] Nilai AKIP Predikat Sangat Baik - Sangat Baik 100.00 25.00 Sangat Baik 100.00 33.00 -Berdasarkan surat dari KemenPANRB tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor : B/652/AA.05/2024 LKPP mendapatkan nilai 71,93 dengan kategori BB atau Predikat Sangat Baik - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:18
07-Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
[IKSP] Opini BPK Opini BPK WTP - - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 Sedang dilakukan proses audit oleh BPK atas Laporan Keuangan Unaudited TA 2024. LHP yang berisi Opini BPK diproyeksikan akan muncul pada bulan Juni 2025 Belum terdapat permasalahan signifkan Banjar Laga
14 April 2025 15:20
07-Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP
Sasaran Kegiatan 01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi [IKSK] 01-Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4 Persen 33.33 - 0 20.00 20.00 0 32.00 32.00 Untuk mencapai Level 4 pada 2 elemen penilaian Kapabilitas APIP telah dilaksanakan pengisian bukti dukung atas rencana aksi Area of Improvement (AOI) untuk pemenuhan Kapabilitas yang akan dinilai pada tahun 2025 Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 14:12
01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi
[IKSK] 02-Indeks Pengelolaan Integritas Predikat Cukup - 0 20.00 20.00 0 25.00 25.00 Pelaksanaan Survei akan dilaksanakan pada TW II atau diakhir semester I, pada saat ini masih dilakukan persiapan dalam pembuatan survei Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 14:17
01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi
[IKSK] 03-Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Persen 72 - 0 16.67 16.67 0 20.00 20.00 Dalam mencapai nilai Presentase 72 (BB) dalam Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah dilakukan kegiatan Penyusunan Perubahan atas Keputusan Kepala LKPP Nomor 172
Tahun 2022 terkait Tim Evaluator		 Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 15:09
01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi
[IKSK] 04-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Persen 80 - 0 18.20 18.20 58,48 58.48 40.00 Untuk mencapai Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan sebesar 80% telah dilakukan perhitungan atas temuan yang ditindak lanjuti oleh tim melalui SIPTL dan kertas kerja TL internal Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 15:08
01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi
RO 965-Layanan Audit Internal Layanan Audit Internal Dokumen 12 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Dalam mencapai target 12 Dokumen pada Layanan Audit Internal telah dilakukan penugasan pengawasan Internal Belum ada permasalahan Rydo Tama
2 Mei 2025 10:23
965-Layanan Audit Internal
Komponen 052-Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP Kegiatan 7 - 0 17.60 17.60 0 25.00 25.00 Telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan (AREP) Selama Bulan April Tahun 2025:
1. Pemantauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LHKAN Pejabat/Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024
2. Pemantauan Atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun 2025
3. Pemantauan Atas Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan di Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025
4. Pemantauan Atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B03 Tahun 2025 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		 Belum ada permasalahan Rydo Tama
7 Mei 2025 13:43
052-Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Internal LKPP
Komponen 054-Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya Kegiatan 2 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Kegiatan selama bulan April untuk mendukung implementasi manajemen risiko dan pendampingan, yaitu:
1. Survei Pendahuluan Audit Ketaatan Atas Tugas dan Fungsi Biro Hukum , Organisasi, dan Sumber Daya Manusia		 Belum ada permasalahan Rydo Tama
2 Mei 2025 11:04
054-Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya
RO 962-Layanan Umum Layanan Umum Dokumen 9 - 0 20.00 20.00 0 30.00 30.00 Untuk mencapai target 9 Dokumen, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya target dokumen yang dibutuhkan Belum ada permasalahan Rydo Tama
2 Mei 2025 10:24
962-Layanan Umum
Komponen 051-Implementasi Kapabilitas APIP LKPP Implementasi Kapabilitas APIP LKPP Kegiatan 1 - 0 20.00 20.00 0 25.00 25.00 Dalam mencapai target 1 dokumen, telah dilaksanakan kegiatan pada bulan April dalam mendukung Komponen 051 Belum terdapat permasalahan Rydo Tama
2 Mei 2025 10:22
051-Implementasi Kapabilitas APIP LKPP
Komponen 052-Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Kegiatan 1 - 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 - Kegiatan ditiadakan karena dikeluarkannya kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 Perihal Efisiensi Anggaran K/L/PD. Output kegiatan tidak dapat direalisasikan karena untuk mencapai output yang ditargetkan dibutuhkan anggaran Rydo Tama
7 Maret 2025 10:54
052-Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Sasaran Kegiatan 01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi [IKSK] 01-Indeks Kualitas Kebijakan Predikat Baik - - 15.00 15.00 - 20.00 20.00 * telah dilakukan perencanaan kegiatan IKK Tahun 2025
* menyiapkan konsep Keputusan Kepala LKPP tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025
* telah ditetapkannya Keputusan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024- 2025
* menyampaikan Nota Dinas kepada Unit Organisasi LKPP terkait Penyampaian Pemenuhan Dokumen Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Guna Mendukung IKK		 - Ahmad Khairunnas
5 Mei 2025 15:22
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
[IKSK] 02-Indeks Reformasi Hukum Predikat Istimewa - - 15.00 15.00 - 20.00 20.00 - menyusun rencana kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum
- menyiapkan konsep Keputusan Kepala LKPP tentang Tim Penilai Indeks Reformasi Hukum Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 dan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan LKPP Tahun 2024		 - joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:06
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
[IKSK] 03-Skor komposit evaluasi kelembagaan Skor 77 - 0 28.00 28.00 0 36.00 36.00 Acuan Penilaian Skor Komposit Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Berdasarkan penilaian mandiri evaluasi kelembagaan LKPP dapat diperoleh nilai peringkat komposit dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Komposit LKPP dengan peringkat komposit sebesar 98,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dimensi Kompleksitas dengan skor 19,886
2. Dimensi Formalisasi dengan skor 11,607
3. Dimensi Sentralisasi dengan skor 11,648
4. Dimensi Alignment dengan skor 10
5. Dimensi Governance and Compliance dengan skor 10
6. Dimensi perbaikan dan Peningkatan
Proses dengan skor 8,75
7. Dimensi Manajemen Risiko dengan skor 9,58
8. Dimensi Teknologi Organisasi IT dengan skor 10

- Berdasarkan PermenPANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi kelembagaan pemerintah paling singkat 3 (tiga) tahun sekali dan Kemen PANRB melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah tersebut.
- Hasil evaluasi kelembagaan LKPP oleh Kemen PANRB yang dirilis tahun 2023 yaitu dengan nilai 72,34. Pada tahun 2023 LKPP melakukan evaluasi kelembagaan mandiri sebagaimana amanat PermenPANRB No. 20 Tahun 2018, dengan nilai 98,96 dan hingga akhir 2024 belum ada evaluasi dari KemenPANRB terhadap penilaian mandiri tersebut.
- Mengacu pada ketentuan PermenPANRB No. 20 Tahun 2018, dalam hal KemenPAN RB belum menerbitkan hasil Evaluasi Kelembagaan LKPP hingga tahun 2025, maka LKPP dapat menggunakan hasil evaluasi mandiri untuk penilaian tahun 2024 dan 2025. Evaluasi mandiri yang dilakukan LKPP menggunakan metode penilaian yang sama dengan metode yang digunakan KemenPAN RB		 Belum ada permasalahan Ahmad Khairunnas
6 Mei 2025 11:42
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
[IKSK] 04-Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi Perses 100 - 0 20.00 20.00 0 28.88 28.88 Acuan Penilaian Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi berdasarkan SE Menpan RB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi RB Tahun 2023.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi antara lain:
Mekanisme Kerja :
- Telah disusun rancangan perubahan Kedua terhadap Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP
- Telah disusun rancangan Keputusan Kepala LKPP tentang Mekanisme Kerja di lingkungan LKPP yang mencabut Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP beserta perubahannya
- Melakukan penyusunan format dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Mekanisme Penugasan di lingkungan LKPP		 Belum ada permasalahan Ahmad Khairunnas
5 Mei 2025 14:54
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
[IKSK] 05-Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP Persen 100 - 0 27.00 27.00 0 35.11 35.11 -Menyusun dan menyampaikan surat sanggahan terhadap 4 indikator penilaian RB General LKPP kepada instansi Meso terkait, yaitu:
1. Tingkat Digitalisasi Arsip
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3. Indikator Penilaian Tingkat Pengaduan Masyarakat
4. Capaian IKU Kementerian/Lembaga
-Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
-Mendapatkan hasil akhir Evaluasi Reformasi Birorkasi LKPP tahun 2024 dengan capaian 87,71 (A-)
-Menyusun kertas kerja tindak lanjut catatan dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024		 Belum ada joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:06
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
[IKSK] 06-Indeks berAKHLAK Predikat Cukup Sehat - 0 10.00 10.00 0 10.00 10.00 Kegiatan penguatan Budaya Kerja tetap dilaksanakan dengan pembuatan videotron Core Values BerAKHLAK dan penanyangan secara berkala di media sosial dan proses pembuatan logo BerAKHLAK di atribut kedinasan. Untuk Tahun 2025 akan dilakukan penyempurnaan kebijakan Manajemen ASN, termasuk kebijakan budaya kerja ASN, sehingga berdampak pada penilaian Indeks BerAKHLAK tahun 2025 ditiadakan sementara. joanne ramadhani
10 April 2025 09:21
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
[IKSK] 07-Indeks sistem merit Predikat Baik - - 5.00 5.00 - 10.00 10.00 Perencanaan dan persiapan penilaian sistem merit tahun 2025 Terdapat informasi informal dari BKN bahwa untuk tahun 2025 penilaian sistem merit seluruh instansi ditunda karena sedang mempersiapkan kriteria penilaian sistem merit yang baru. joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:46
01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
RO 957-Layanan Hukum Layanan Hukum Layanan 1 - 1 Layanan 25.00 25.00 1 Layanan 28.33 28.33 Tim Hukum pada Biro HOSDM telah melaksanakan 51 (lima puluh satu) pelayanan hukum dengan rincian 2 (dua) Peraturan LKPP, dan 49 (empat puluh sembilan) produk hukum lainnya. - joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:19
957-Layanan Hukum
Komponen 051-Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang Kegitan 1 - 1 Layanan 25.00 25.00 1 Layanan 28.33 28.33 Tim Hukum pada Biro HOSDM telah melaksanakan 51 (lima puluh satu) pelayanan hukum dengan rincian 2 (dua) Peraturan LKPP, dan 49 (empat puluh sembilan) produk hukum lainnya. - joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:20
051-Pelaksanaan dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undang
RO 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 3 - 3 28.00 28.00 3 36.00 36.00 Pengelolaan Tata Laksana Organisasi:
1. Menyusun kertas kerja identifikasi SOP LKPP sampai dengan tahun 2024
2. Ditetapkannya SK Tim Narahubung SOP LKPP tahun 2025 Nomor 34 Tahun 2025
3. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Narahubung SOP LKPP 2025
4. Melakukan pendampingan pengisian kertas kerja identifikasi SOP LKPP
5. Melakukan koordinasi dan penyusunan draf revisi SK Tim Narahubung SOP 2025
6. Melakukan pendampingan penyusunan draf SOP dari lingkup BHU dan D22

Pengelolaan Kelembagaan:
ABK :
- Telah dilakukan kegiatan rapat penghitungan beban kerja JF Asesor SDM Apratur pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
- Telah dilakukan pengajuan penyesuaian nomenklatur JF dibawah binaan Kementerian Keuangan ke dalam JF Pengawas Keuangan Negara
- Telah dilakukan Rapat koordinasi internal BHOSDM bersama Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan SDM serta tim SDM terkait penyusunan rancangan perubahan Keputusan Kepala Nomor 274 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepka LKPP Nomor 206 Tahun 2024 tentang penetapan formasi dan peta jabatan pegawai LKPP

Anjab :
- Melakukan penyusunan rancangan terbaru dokumen informasi jabatan untuk Jabatan Fungsional berdasarkan Peta Jabatan yang terbaru
- Melakukan penyusunan rancangan terbaru dokumen informasi jabatan untuk Jabatan Pelaksana berdasarkan Nomenklatur terbaru

Stankom :
- Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Jabatan dan Kamus Kompetensi Teknis saat ini dalam proses permintaan paraf koordinasi kepada para pimpinan
- Telah dilakukan penyusunan Peraturan Lembaga yang mencabut Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di LKPP beserta Peraturan lainnya

Reorganisasi :
- Melakukan identifikasi/telaahan terhadap rencana pembentukan Subbagian Tata Usaha pada setiap Unit Organisasi Eselon I
- Melakukan analisis dampak RPP dan RUU terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LKPP

Evajab :
Akan dilakukan penyusunan Informasi Faktor Jabatan dan Rancangan Perubahan Peraturan LKPP tentang Perubahan atas peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang kelas Jabatan di Lingkungan LKPP untuk mengakomodir rekomendasi formasi oleh Instansi Pembina yaitu JF Perencana Ahli Utama dan JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama dan Ahli Muda

Mekanisme Kerja :
- Telah disusun rancangan perubahan Kedua terhadap Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP
- Telah disusun rancangan Keputusan Kepala LKPP tentang Mekanisme Kerja di lingkungan LKPP yang mencabut Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP beserta perubahannya
- Melakukan penyusunan format dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Mekanisme Penugasan di lingkungan LKPP

Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi:
-Menyusun dan menyampaikan surat sanggahan terhadap 4 indikator penilaian RB General LKPP kepada instansi Meso terkait, yaitu:
1. Tingkat Digitalisasi Arsip
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3. Indikator Penilaian Tingkat Pengaduan Masyarakat
4. Capaian IKU Kementerian/Lembaga
-Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
-Mendapatkan hasil akhir Evaluasi Reformasi Birorkasi LKPP tahun 2024 dengan capaian 87,71 (A-)
-Menyusun kertas kerja tindak lanjut catatan dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024		 Belum ada permasalahan joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:00
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
Komponen 051-Pengelolaan Tata Laksana Organisasi Pengelolaan Tata Laksana Organisasi Kegiatan 1 - 1 35.00 35.00 1 42.22 42.22 1. Menyusun kertas kerja identifikasi SOP LKPP sampai dengan tahun 2024
2. Ditetapkannya SK Tim Narahubung SOP LKPP tahun 2025 Nomor 34 Tahun 2025
3. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Narahubung SOP LKPP 2025
4. Melakukan pendampingan pengisian kertas kerja identifikasi SOP LKPP
5. Melakukan koordinasi dan penyusunan draf revisi SK Tim Narahubung SOP 2025
6. Melakukan pendampingan penyusunan draf SOP dari lingkup BHU dan D22		 Belum ada joanne ramadhani
6 Mei 2025 10:55
051-Pengelolaan Tata Laksana Organisasi
Komponen 052-Pengelolaan Kelembagaan Pengelolaan Kelembagaan Kegiatan 1 - 1 20.00 20.00 1 28.88 28.88 ABK :
- Telah dilakukan kegiatan rapat penghitungan beban kerja JF Asesor SDM Apratur pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
- Telah dilakukan pengajuan penyesuaian nomenklatur JF dibawah binaan Kementerian Keuangan ke dalam JF Pengawas Keuangan Negara
- Telah dilakukan Rapat koordinasi internal BHOSDM bersama Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan SDM serta tim SDM terkait penyusunan rancangan perubahan Keputusan Kepala Nomor 274 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepka LKPP Nomor 206 Tahun 2024 tentang penetapan formasi dan peta jabatan pegawai LKPP

Anjab :
- Melakukan penyusunan rancangan terbaru dokumen informasi jabatan untuk Jabatan Fungsional berdasarkan Peta Jabatan yang terbaru
- Melakukan penyusunan rancangan terbaru dokumen informasi jabatan untuk Jabatan Pelaksana berdasarkan Nomenklatur terbaru

Stankom :
- Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Jabatan dan Kamus Kompetensi Teknis saat ini dalam proses permintaan paraf koordinasi kepada para pimpinan
- Telah dilakukan penyusunan Peraturan Lembaga yang mencabut Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di LKPP beserta Peraturan lainnya

Reorganisasi :
- Melakukan identifikasi/telaahan terhadap rencana pembentukan Subbagian Tata Usaha pada setiap Unit Organisasi Eselon I
- Melakukan analisis dampak RPP dan RUU terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LKPP

Evajab :
Akan dilakukan penyusunan Informasi Faktor Jabatan dan Rancangan Perubahan Peraturan LKPP tentang Perubahan atas peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang kelas Jabatan di Lingkungan LKPP untuk mengakomodir rekomendasi formasi oleh Instansi Pembina yaitu JF Perencana Ahli Utama dan JF Analis Kerja Sama Ahli Pertama dan Ahli Muda

Mekanisme Kerja :
- Telah disusun rancangan perubahan Kedua terhadap Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP
- Telah disusun rancangan Keputusan Kepala LKPP tentang Mekanisme Kerja di lingkungan LKPP yang mencabut Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP beserta perubahannya
- Melakukan penyusunan format dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Mekanisme Penugasan di lingkungan LKPP		 Belum ada permasalahan Ahmad Khairunnas
5 Mei 2025 15:04
052-Pengelolaan Kelembagaan
Komponen 053-Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi Kegiatan 1 - 1 27.00 27.00 1 35.11 35.11 -Menyusun dan menyampaikan surat sanggahan terhadap 4 indikator penilaian RB General LKPP kepada instansi Meso terkait, yaitu:
1. Tingkat Digitalisasi Arsip
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3. Indikator Penilaian Tingkat Pengaduan Masyarakat
4. Capaian IKU Kementerian/Lembaga
-Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
-Mendapatkan hasil akhir Evaluasi Reformasi Birorkasi LKPP tahun 2024 dengan capaian 87,71 (A-)
-Menyusun kertas kerja tindak lanjut catatan dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024		 Belum ada joanne ramadhani
6 Mei 2025 10:58
053-Pelaksanaan Penilaian dan Pemantauan Reformasi Birokrasi
RO 969-Layanan Bantuan Hukum Layanan Bantuan Hukum Layanan 1 - 1 Layanan 28.07 28.07 1 Layanan 36.84 36.84 Tim Hukum BHOSDM telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kali pelayanan bantuan hukum pada bulan April 2025 yakni:
• kegiatan beracara dalam persidangan dalam rangka mewakili Kepala LKPP sebanyak 16 (enam belas) kali yakni persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata Nomor 561/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim sebanyak 4 (empat) kali, persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/2024/PN Bkt sebanyak 1 (satu) kali, dan persidangan di Pengadilan Kisaran atas Perkara Perdata nomor 126/Pdt.G/2024/PN Kis sebanyak 2 (dua) kali, persidangan di PN Simalungun dengan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2025/PN.Sim sebanyak 1 (satu) kali, Persidangan di PN Gresik dengan Perkara Perdata nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Gsk sebanyak 2 (dua) kali, Persidangan di PN Mojokerto dengan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Mjk sebanyak 2 (dua) kali, dan persidangan di PN Situbondo dengan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sit sebanyak 2 (dua) kali, dan Persidangan di PN Situbondo dengan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit sebanyak 2 (dua) kali .
• Kegiatan pendampingan sebanyak 6 (enam) kali yaitu 1 (satu) kali pendampingan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 1 (satu) kali pendampingan ke Kejaksaan Agung RI, dan 2 (dua) kali Pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Bali, 2 (dua) kali pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.		 - joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:23
969-Layanan Bantuan Hukum
Komponen 051-Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Kegiatan 1 - 1 layanan 28.07 28.07 1 layanan 36.84 36.84 Tim Hukum BHOSDM telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) kali pelayanan bantuan hukum pada bulan April 2025 yakni:
• kegiatan beracara dalam persidangan dalam rangka mewakili Kepala LKPP sebanyak 16 (enam belas) kali yakni persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata Nomor 561/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim sebanyak 4 (empat) kali, persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/2024/PN Bkt sebanyak 1 (satu) kali, dan persidangan di Pengadilan Kisaran atas Perkara Perdata nomor 126/Pdt.G/2024/PN Kis sebanyak 2 (dua) kali, persidangan di PN Simalungun dengan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2025/PN.Sim sebanyak 1 (satu) kali, Persidangan di PN Gresik dengan Perkara Perdata nomor 14/Pdt.G/2025/PN.Gsk sebanyak 2 (dua) kali, Persidangan di PN Mojokerto dengan Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Mjk sebanyak 2 (dua) kali, dan persidangan di PN Situbondo dengan Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Sit sebanyak 2 (dua) kali, dan Persidangan di PN Situbondo dengan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Sit sebanyak 2 (dua) kali .
• Kegiatan pendampingan sebanyak 6 (enam) kali yaitu 1 (satu) kali pendampingan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 1 (satu) kali pendampingan ke Kejaksaan Agung RI, dan 2 (dua) kali Pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Bali, 2 (dua) kali pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.		 - joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:25
051-Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum
RO 954-Layanan Manajemen SDM Layanan Manajemen SDM Layanan 3 - 3 Layanan 26.62 26.62 3 Layanan 41.41 41.41 Layanan SDM yang dilakukan meliputi:
1. KGB
2. BPJS
3. cuti
4. Diklat/Sosialisasi/Workshop
5. Kenaikan Pangkat
6.Tunjangan keluarga
7. Pengembangan sistem informasi administrasi pegawai
8. Magang
9. Jabatan Fungsional		 Tidak ada permasalahan joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:47
954-Layanan Manajemen SDM
Komponen 051-Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM Laporan 1 - - 38.10 38.10 - 53.90 53.90 1. Penginputan SK dan SPMT CPNS 2024
2. Persiapan OLK CPNS 2024
3. Pelaksanaan Magang Mahasiswa (mentoring, pelaksanaan dan pembukaan)
4. Persiapan berkas Seleksi Terbuka JPTP
5. Pembayaran latsar CPNS.
6. Pelatihan MOOC dan Uji Kompetensi PBJP Level-1 untuk magang
7. Mentoring dan sharing session Proses PBJ untuk magang
8. Pelaksanaan mutasi internal periode April		 Belum terdapat permasalahan joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:47
051-Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan SDM
Komponen 052-Manajemen Karir dan Manajemen Talenta Manajemen Karir dan Manajemen Talenta Kegiatan 12 - 2 Kegiatan 32.76 32.76 4 Kegiatan 45.30 45.30 A - Promosi dan Mutasi
1. Pengisian data pada kertas kerja pemetaan talenta pegawai
2. Pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan Kasubbag TU inspektorat
3. Pemetaan talenta dalam rangka pengisian jabatan Kasubbag TU inspektorat

B - Pengelolaan Kinerja
1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
2. Penyusunan revisi pedoman pengelolaan Kinerja
3. Asistensi penyusunan PAK Tahun 2024

C - Asesmen Kompetensi Manajerial Sosial Kultural
Tidak ada kegiatan asesmen di bulan April

D - Rapat Tim Penilai Kinerja dan Pelantikan
1. Rapat TPK
2. Hukuman disiplin dan penghargaan:
- Penyusunan SK penjatuhan hukuman disiplin
- Penyusunan revisi pedoman penghargaan

E - Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
1. Kenduri Ilmu
2. Penyampaian keiikutsertaan pegawai sebagai Peserta Program Akademi Talenta ASN Tahun 2025
3. Penyampaian laporan monitoring pengembangan kompetensi
4. Menyampaikan rekapitulasi TNA
5. Melakukan penginputan TNA
6. Menyampaikan rekapitulasi ILP
7. Melakukan verifikasi self report pegawai
8. Usulan beasiswa
9. TBBM
10. Penyusaian masa tubel
11. Pemberkasan kelulusan tubel 		 Belum terdapat permasalahan joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:48
052-Manajemen Karir dan Manajemen Talenta
Komponen 053-Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi Kegiatan 12 - 3 Kegiatan 20.00 20.00 4 Kegiatan 25.00 25.00 1. Melakukan Penyempurnaan Kertas Kerja Manajemen Talenta/TalentPro
2. Melakukan Update Data Pegawai Terkait Pengembangan Kompetensi Calon JPT Madya
3. Melakukan Pendataan Ketersediaan Lab Komputer di LKPP yang disampaikan kepada BKN
4. Melakukan Peremajaan Data Pegawai di SIASN dan Berkoordinasi dengan PIC BKN
5. Melakukan Pengumpulan Data Hasil Survei Penilaian Kualitas Layanan UNOR di LKPP
6. Melakukan Perubahan Data Admin/PIC di Aplikasi SIASN, SIAPP, dan Disiplin ASN.
7. Mempersiapkan Kertas Kerja Manajemen Talenta/TalentaPro Periode TW1 2025		 Belum terdapat permasalahan joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:48
053-Administrasi Pegawai dan Sistem Informasi
Sasaran Kegiatan 01-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran [IKSK] 01-Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Predikat Sangat Baik - Sangat Baik 100.00 25.00 Sangat Baik 100.00 33.00 -Nilai Kualitas Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja pada AKIP Tahun 2024 adalah sebesar 23,80+19,13+11,95 atau sebesar 54,88 (Predikat Sangat Baik)

Progres:
- Monev kinerja s.d bulan April 2025
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode Triwulan I 2025
- Laporan kinerja LKPP 2024 telah disampaikan kepada KemenPANRB melalui aplikasi https://esr.menpan.go.id/		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:35
01-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran
[IKSK] 02-Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Predikat Baik - Cukup 75.00 25.00 Cukup 75.00 25.00 Berdasarkan laman MONEVPA (https://spanint.kemenkeu.go.id ) s.d 14 April 2025 nilai IKPA LKPP untuk bulan Maret 2025 sementara sebesar 75.00%. atau dengan predikat cukup Nilai tersebut masih rendah dikarenakan sub penilaian capaian output belum muncul per tanggal 14 April 2025 Banjar Laga
15 April 2025 11:22
01-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran
[IKSK] 03-Indeks maturitas SPIP Predikat Level 3 - 0 31.00 31.00 0 38.00 38.00 - Rapat Diskusi Pembahasan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024
- Penyusunan Matrik Tindak Lanjut Area of -Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dan Tindak Lanjut AOI Kapabilitas APIP		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:29
01-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran
[IKSK] 04-Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan Persen 5 - 0 0.00 50.00 0 0.00 50.00 Belum terdapat realisasi dikarenakan masih dalam proses audit oleh BPK atas laporan keuangan unaudited TA 2024 Belum terdapat penyampaian dari BPK terkait realisasi kesalahan dalam Laporan Keuangan Unaudited Banjar Laga
15 April 2025 11:22
01-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran
RO 994-Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran Layanan 1 - 1 25.00 25.00 1 25.00 25.00 1. Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari s.d Maret 2025 selesai
2. Pembayaran Uang Makan Bulan Januari s.d Maret 2025 selesai
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 s.d Februari 2025 selesai		 Tidak terdapat permasalahan signifikan Banjar Laga
14 April 2025 14:46
994-Layanan Perkantoran
Komponen 001-Gaji dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan Persen 100 - 100 25.00 25.00 100 33.33 33.33 1. Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari s.d April 2025 selesai
2. Pembayaran Uang Makan Bulan Januari s.d April 2025 selesai
3. Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 s.d Maret 2025 selesai		 Tidak terdapat permasalahan signifikan Banjar Laga
8 Mei 2025 15:34
001-Gaji dan Tunjangan
RO 952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 6 - 0 20.00 20.00 0 28.00 28.00 -BA TM Penyesuaian Renja 2025
-Update Krisna Renja 2025
-Update Renja 2025 pada modul sinkronisasi SAKTI
-Reviu Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Rencana Strategis LKPP 2025-2029
- DIPA RPD/Revisi Anggaran 6
- Tindak Lanjut atas Laporan BHU terkait pengalihan aset Proyek USAID Integritas kepada LKPP
- Sinkronisasi 2025		 - Zulfa Kamilia
30 April 2025 11:17
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Komponen 051-Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Kegiatan 3 - 0 28.00 28.00 0 33.00 33.00 -BA TM Penyesuaian Renja 2025
-Update Krisna Renja 2025
-Update Renja 2025 pada modul sinkronisasi SAKTI
-Reviu Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Rencana Strategis LKPP 2025-2029		 - Zulfa Kamilia
30 April 2025 11:12
051-Penyusunan Rencana
Komponen 052-Penyusunan Anggaran Penyusunan Anggaran Kegiatan 4 - 0 18.00 18.00 0 29.00 29.00 - DIPA RPD/Revisi Anggaran 6
- Tindak Lanjut atas Laporan BHU terkait pengalihan aset Proyek USAID Integritas kepada LKPP
- Sinkronisasi 2025		 - Zulfa Kamilia
30 April 2025 11:15
052-Penyusunan Anggaran
RO 953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 3 - 0 22.00 22.00 0 30.00 30.00 - Pelaksanaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode bulan April 2025
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode bulan April 2025

- Diskusi Kegiatan Open Government Week 2025 pada 24 April 2025
-Penyusunan Draf Proposal RAN OGI VIII 2026-2029
- Sosialisasi OGI pada tanggal 22 Januari 2025 : Pengenalan Open Government Indonesia dalam rangka Proses Ko-kreasi RAN OGI VIII

Rapat Diskusi Pembahasan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:47
953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Komponen 051-Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran Kegiatan 20 - 3 15.00 25.00 3 25.00 33.00 - Pelaksanaan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode bulan April 2025

- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode bulan April 2025

- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode Triwulan I 2025		 - Dahat Riswanto
2 Mei 2025 16:24
051-Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran
Komponen 052-Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kegiatan 4 - 0 10.00 10.00 0 18.00 18.00 - Diskusi Kegiatan Open Government Week 2025 pada 24 April 2025

-Penyusunan Draf Proposal RAN OGI VIII 2026-2029

- Sosialisasi OGI pada tanggal 22 Januari 2025 : Pengenalan Open Government Indonesia dalam rangka Proses Ko-kreasi RAN OGI VIII		 - Dahat Riswanto
2 Mei 2025 16:25
052-Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN)
Komponen 053-Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kegiatan 1 - 0 31.00 31.00 0 38.00 38.00 - Rapat Diskusi Pembahasan Tindak Lanjut Area of -Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024

- Penyusunan Matrik Tindak Lanjut Area of -Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dan Tindak Lanjut AOI Kapabilitas APIP		 - Dahat Riswanto
2 Mei 2025 16:26
053-Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
RO 955-Layanan Manajemen Keuangan Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 17 - 5 29.41 25.00 5 29.41 25.00 1. Pelaksanaan verifikasi bulan April 2025 berjalan baik dengan dokumen masuk sekitar 30 dokumen
2. Total SPM yang terkirim sampai dengan April 2025 yaitu sekitar 757 SPM
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bulan Desember 2024 s.d Maret 2025 telah dilaporkan tepat waktu
4. Laporan Pajak bulan Desember 2024 s.d Maret 2025 telah dilaporkan tepat waktu
5. telah diterbitkan laporan keangan unaudited TA 2024

5 dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Laporan bendahara bulan Desember 2024
2) Laporan bendahara bulan Januari 2025
3) Laporan bendahara bulan Februari 2025
4) Laporan bendahara bulan Maret 2025
5) Laporan Keuangan Unaudited TA 2024		 tidak terdapat permasalahan signifikan Banjar Laga
8 Mei 2025 15:29
955-Layanan Manajemen Keuangan
Komponen 051-Pelayanan Verifikasi Pelayanan Verifikasi Kegiatan 12 - 3 25.00 25.00 4 33.33 33.33 1. Pelaksanaan verifikasi bulan April 2025 berjalan baik dengan dokumen masuk sekitar 30 dokumen
2. Total SPM yang terkirim sampai dengan April 2025 yaitu sekitar 757 SPM		 Tidak terdapat permasalahan signifikan Banjar Laga
8 Mei 2025 15:08
051-Pelayanan Verifikasi
Komponen 052-Pengelolaan Perbendaharaan Pengelolaan Perbendaharaan Laporan 12 - 3 25.00 25.00 4 33.33 33.33 3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara bulan Desember 2024 s.d Maret 2025 telah dilaporkan tepat waktu
4. Laporan Pajak bulan Desember 2024 s.d Maret 2025 telah dilaporkan tepat waktu		 tidak sesuai nominal potongan pajak antara coretax dan OMSPAN, penyebab belum diketahui namun tidak mengganggu ketepatan waktu pelaopran Banjar Laga
8 Mei 2025 15:01
052-Pengelolaan Perbendaharaan
Komponen 053-Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 5 - 1 20.00 25.00 1 20.00 33.33 5. telah diterbitkan laporan keangan unaudited TA 2024 tidak terdapat permasalahan signifikan Banjar Laga
8 Mei 2025 15:02
053-Penyusunan Laporan Keuangan
Sasaran Kegiatan 01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas [IKSK] 01-Indeks pelayanan publik Predikat Baik - 0 0
01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
[IKSK] 02-Indeks keterbukaan informasi publik Predikat Menuju Informatif - 0 0
01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
[IKSK] 03-Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM Predikat Tersedia - 0 0
01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
RO 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 6 - 1 21.47 21.47 1 28.34 28.34 6 komponen layanan Humas:
51 Dokumentasi dan Peliputan
52 Publikasi dan Media Sosial
53 PPID (Layanan Publik)
54 Survey Kepuasan Masyarakat
55 Kerjasama
56 Perpustakaan
Bukti Dukung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEQd3aQrVKMljaRDW-RG4JC55zF8Ii-9/edit?gid=427690443#gid=427690443		 Efisiensi anggaran K/L mengubah strategi awal Kehumasan TA 2025: Fokus layanan kehumasan pada Layanan Publik Offline dan Online. Mexi Osmond Soyan
29 April 2025 15:41
958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
Komponen 051-Dokumentasi dan Peliputan Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan 12 - 3 24.99 24.99 4 33.32 33.32 Peliputan kegiatan pimpinan LKPP dan kegiatan internal LKPP April 2024: https://www.lkpp.go.id/berita/Utama?page=1
1. BPJPH Kunjungi LKPP, Bahas Skema Kerja Sama Digitalisasi Sertifikasi Halal;
2. Sinergi Strategis LKPP dan KSP Penguatan Pengadaan Berkelanjutan untuk Pembangunan Nasional.		 Belum ada kendala Mexi Osmond Soyan
6 Mei 2025 13:31
051-Dokumentasi dan Peliputan
Komponen 052-Publikasi dan Pemberitaan Media Publikasi dan Pemberitaan Media Kegiatan 3 - 3 15.45 15.45 4 22.32 22.32 Publikasi konten informasi, edukasi dan hiburan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah dan isue terkini:
1. Pembuatan konten grafis: 37 konten;
2. Media Monitoring: 16;
3. Views Social Media: 147.158.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEQd3aQrVKMljaRDW-RG4JC55zF8Ii-9/edit?gid=427690443#gid=427690443		 Efisiensi anggaran, tidak ada anggaran untuk placement media. Mexi Osmond Soyan
6 Mei 2025 13:31
052-Publikasi dan Pemberitaan Media
Komponen 053-Pelayanan Publik di LKPP Pelayanan Publik di LKPP Kegiatan 4 - 4 22.16 22.16 4 27.71 27.71 Permohonan Informasi melalui:
Website: 9
Email: 19
Serta permohonan Penelitian: 1
Bukti dukung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEQd3aQrVKMljaRDW-RG4JC55zF8Ii-9/edit?gid=427690443#gid=427690443		 Belum terdapat kendala Mexi Osmond Soyan
29 April 2025 15:51
053-Pelayanan Publik di LKPP
Komponen 054-Survei Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat Laporan 1 - 0 24.99 24.99 0 33.32 33.32 Penyusunan timeline SKM dan penyesuaian strategi bersama dengan UNOR II pemilik layanan publik, penyesuaian strategi SKM.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEQd3aQrVKMljaRDW-RG4JC55zF8Ii-9/edit?gid=427690443#gid=427690443		 Belum ditentukan strategi survey yang akan dilakukan. Mexi Osmond Soyan
29 April 2025 15:51
054-Survei Kepuasan Masyarakat
Komponen 055-Pelaksanaan Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Laporan 1 - 0 24.99 24.99 0 33.32 33.32 Penyusunan dan pendataan potensi kerjasama. Daftar terlampir pada tautan.
Bukti Dukung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UbAMOQ5MTNqcOzPt5b7ERU4aIM78kKqL/edit?usp=sharingouid=113148036701640471774rtpof=truesd=true		 Penyesuaian pada ritme kerja tim Hukum. Mexi Osmond Soyan
29 April 2025 15:52
055-Pelaksanaan Kerjasama
Komponen 056-Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Laporan 1 - 0 24.99 24.99 0 33.32 33.32 Layanan perpustakaan internal LKPP:
Pengunjung: 167 orang
Peminjaman Buku: 5 eksemplar oleh 3 orang
Bukti Dukung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEQd3aQrVKMljaRDW-RG4JC55zF8Ii-9/edit?gid=427690443#gid=427690443		 Belum terdapat kendala. Mexi Osmond Soyan
29 April 2025 15:58
056-Pengelolaan Perpustakaan
Sasaran Kegiatan 02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal [IKSK] 01-Hasil pengawasan kearsipan Predikat Memuaskan - 0 20.00 20.00 0 35.00 35.00 - Pengawasan Kearsipan Eksternal LKPP Tahun 2025
- Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal 2025		 Tidak Ada Permasalahan yang Signifikan Putry Vibry Hardyani
6 Mei 2025 13:15
02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal
[IKSK] 02-Indeks tata kelola pengadaan Predikat Sangat Baik - Sangat Baik 90.02 17.00 Sangat Baik 90.02 33.33 Progress sampai dengan bulan April meliputi:
1. Telah melakukan pemanfaatan sistem pengadaan seperti SiRUp, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-TenderingNon E-Purchasing, dan E-Kontrak
2. Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3-Proaktif
4. Skor ITKP Tahun 2024 adalah 90.02 dengan predikat Sangat Baik.

Poin Indikator ITKP:
1. Indikator Kualifikasi Kompetensi SDM PBJ LKPP mendapat skor 20.93 dari skor maksimal 30, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)
2. Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering mendapat skot 94.45%, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)
3. Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik) mendapat skor 85.51%, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)
4. Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional mendapat skor 98.89%, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)		 TIdak ada Candra Simon Septyan
6 Mei 2025 13:15
02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal
[IKSK] 03-Indeks pengelolaan aset Indeks 3.35 - 3.83 26.00 26.00 3.83 33.00 33.00 Kegiatan Indeks pengelolaan aset di bulan April meliputi:
1. Penyampaian Kertas Kerta Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset oleh Kemenkeu dengan nilai sebesar 3.83
2. Realisasi PNBP berupa sewa Vending Machine
3. Realisasi PNBP berupa lelang 407 PM
4. Penyampaian LBP Unaudited TA 2024
5. Penyampaian Laporan Wasdal Semester 2 dan Tahunan 2024
6. Penyerahan Polis Asuransi BMN TA 2025		 Tidak ada Candra Simon Septyan
5 Mei 2025 13:40
02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal
[IKSK] 04-Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan Predikat Baik - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 Penyusunan Laporan Ketatausahaan TW I. Tidak terdapat permasalahan Putry Vibry Hardyani
5 Mei 2025 11:23
02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal
[IKSK] 05-Indeks layanan keprotokolan Predikat Baik - 0 15.00 15.00 0 25.00 25.00 Sedang dilakukan pelayanan keprotokolan kepada pimpinan di LKPP dan akan dilakukan survei untuk monitoring capaian. Belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 17:59
02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal
[IKSK] 06-Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan Predikat Memuaskan - 0 15.00 15.00 0 25.00 25.00 Saat ini sedang dilakukan pelayanan kerumahtanggaan kepada seluruh pegawai di LKPP dan akan dilakukan survei untuk monitoring capaian Adanya keterbatasan anggaran akibat efisiensi anggaran beberapa pelayanan mengalami penyesuaian dan penyusunan kembali berdasarkan skala prioritas keamanan dan keselamatan sehingga tidak semua bisa difasilitasi. Achmad Suyudi
5 Mei 2025 17:58
02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal
RO 956-Layanan BMN Layanan BMN Layanan 1 - 1 26.00 26.00 1 33.00 33.00 Pelaksanaan Layanan BMN di bulan April meliputi:
1. Pendampingan dan pemenuhan bukti dukung atas audit BPK
2. Perapihan gudang BMN
3. Pengajuan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Permohonan Penilaian BMN Untuk Penjualan Barang Milik Negara Tanpa Melalui Lelang
5. Penyusunan Laporan Barang Pengguna Audited TA 2024		 Tidak ada Candra Simon Septyan
5 Mei 2025 13:37
956-Layanan BMN
Komponen 051-Penatausahaan dan Monitoring BMN Penatausahaan dan Monitoring BMN Layanan 1 - 1 26.00 26.00 1 33.00 33.00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Monitoring BMN di bulan April meliputi:
1. Pendampingan dan pemenuhan bukti dukung atas audit BPK
2.Pengajuan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permohonan Penilaian BMN Untuk Penjualan Barang Milik Negara Tanpa Melalui Lelang		 TIdak ada Candra Simon Septyan
5 Mei 2025 13:37
051-Penatausahaan dan Monitoring BMN
Komponen 052-Pemusnahan dan Penghapusan BMN Pemusnahan dan Penghapusan BMN Layanan 1 - 1 26.00 26.00 1 33.00 33.00 Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN di bulan April meliputi:
1. Penyusunan Kepka Penghapusan BMN karena Lelang
2. Perapihan gudang BMN		 Tidak ada Candra Simon Septyan
5 Mei 2025 13:38
052-Pemusnahan dan Penghapusan BMN
Komponen 053-Penyusunan laporan BMN Penyusunan laporan BMN Laporan 4 - 1 25.00 25.00 1 33.33 33.33 Penyusunan Laporan Barang Milik Negara berupa:
1. Laporan Barang Pengguna Unaudited TA 2024		 Di Tahun 2025, tidak dilakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 TA 2024 (sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: S-135/KN/KN.2/2024 tanggal 30 Desember 2024). Akibatnya, perlu dilakukan penyesuaian target realisasi menjadi 3 Laporan. Candra Simon Septyan
6 Mei 2025 13:19
053-Penyusunan laporan BMN
RO 959-Layanan Protokoler Layanan Protokoler Layanan 1 - 1 31.65 31.65 1 33.79 33.79 Hingga saat ini, layanan protokol LKPP telah mendukung berbagai kegiatan pimpinan dan keprotokolan. Proses pendampingan Kepala LKPP pada acara resmi telah berjalan dengan lancar, dengan penyusunan agenda dan pengaturan perjalanan dinas yang terkoordinasi dengan baik. Selain itu, penyelenggaraan rapat internal dan pertemuan dengan mitra strategis telah dilakukan sesuai dengan standar protokoler yang berlaku. belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 15:09
959-Layanan Protokoler
Komponen 051-Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan Layanan 1 - 24,35 24.35 24.35 24,35 24.35 24.35 Sejauh ini, penyiapan dan penyelenggaraan pendampingan kegiatan pimpinan LKPP telah dilaksanakan dengan sangat baik, memastikan kelancaran setiap acara yang melibatkan Kepala LKPP.

Capaian kinerja bulanan tercapai		 Belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 15:10
051-Penyiapan dan Penyelenggaraan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
Komponen 052-Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Layanan 1 - 32,51 32.51 32.51 34,91 34.91 34.91 Penyiapan dan Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan telah dilaksanakan dengan sangat baik, memastikan kelancaran setiap acara yang melibatkan Kepala LKPP. Pendampingan dalam kegiatan formal maupun informal dilaksanakan dengan koordinasi yang erat antar unit terkait, menjadikan setiap kegiatan pimpinan berjalan efisien, sesuai dengan protokol yang berlaku, dan mencerminkan citra positif LKPP.

Capaian target bulanan tercapai		 Belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 15:12
052-Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan
RO 962-Layanan Umum Layanan Umum Layanan 1 - 1 30.00 30.00 1 35.00 35.00 - Melaksanakan Layananan Permohonan Fasilitasi Jamuan Rapat, Perjalanan Dinas unit Organisasi
- Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perjalanan Luar Negeri (2 Kegiatan)
- Melaksanakan Kegiatan Persuratan (266 Persuratan)
- Melaksanakan Kegiatan Penomoran Dokumen (93 Dokumen)		 Tidak terdapat permasalahan yang signifikan Putry Vibry Hardyani
6 Mei 2025 09:56
962-Layanan Umum
Komponen 051-Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 - 1 30.00 30.00 1 35.00 35.00 - Fasilitasi kegiatan perjalanan dinas Kepala LKPP, Eselon I ;
- Fasilitasi rapat pimpinan/audiensi;
- Penatausahaan kegiatan rapat dan perjalanan dinas pimpinan;
- Pertanggungjawaban keuangan untuk jamuan rapat, perjalanan dinas pimpinan, dan jasa lainnya, dsb;
- Penatausahaan SKP Eselon I dan Unit Mandiri		 Tidak terdapat permasalahan yang signifikan Putry Vibry Hardyani
6 Mei 2025 09:58
051-Pelayanan Dukungan Manajemen Eselon I
Komponen 052-Pelayanan Pengadaan LKPP Pelayanan Pengadaan LKPP Layanan 1 - 1 17.00 17.00 1 33.33 33.33 Telah terlaksana kegiatan pelayanan pengadaan LKPP di bulan April, yaitu:
1. Melakukan verifikasi data penyedia yang mendaftar di LPSE
2. Melakukan pengelolaan Helpdesk LPSE
3. Melakukan proses pengadaan paket seleksi/tender dan pengadaan langsung
4. Melakukan pembayaran paket pengadaan		 Tidak ada Candra Simon Septyan
6 Mei 2025 13:10
052-Pelayanan Pengadaan LKPP
RO 994-Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran Layanan 1 - 1 57.09 57.09 1 57.09 57.09 Hingga akhir bulan Februari 2025, progres capaian layanan perkantoran telah mencapai 54,09%. Beberapa kegiatan dasar penunjang operasional kantor telah berhasil dikontrakkan dan dijalankan dengan efektif. Salah satu pencapaian utama adalah terlaksananya pembayaran tagihan rutin, seperti tagihan listrik, air, dan internet, yang telah diproses dengan tepat waktu dan sesuai prosedur. Selain itu, berbagai kegiatan lain yang mendukung kelancaran operasional kantor, seperti penyediaan perlengkapan kantor, perawatan fasilitas, dan pemeliharaan peralatan, juga telah dikelola dengan baik.

Terdapat adendum nilai (karwas) pada kontrak jasa lainnya facility management		 Belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 15:07
994-Layanan Perkantoran
Komponen 002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor Operasional dan Pemeliharaan Kantor Persen 100 - 57.09 57.09 57.09 57.09 57.09 57.09 Hingga akhir bulan Februari 2025, progres capaian layanan perkantoran telah mencapai 54,09%. Beberapa kegiatan dasar penunjang operasional kantor telah berhasil dikontrakkan dan dijalankan dengan efektif. Salah satu pencapaian utama adalah terlaksananya pembayaran tagihan rutin, seperti tagihan listrik, air, dan internet, yang telah diproses dengan tepat waktu dan sesuai prosedur. Selain itu, berbagai kegiatan lain yang mendukung kelancaran operasional kantor, seperti penyediaan perlengkapan kantor, perawatan fasilitas, dan pemeliharaan peralatan, juga telah dikelola dengan baik, memastikan bahwa seluruh fasilitas dalam kondisi optimal dan dapat digunakan dengan efisien.

Terdapat adendum nilai (karwas) pada kontrak jasa lainnya facility management		 Belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 15:07
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor
RO 974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 1 - 1 30.00 30.00 1 35.00 35.00 -Pendampingan kepada Unit Pengolah di lingkungan LKPP dalam rangka mendukung penyusunan rancangan revisi Kepka LKPP Nomor 219 Tahun 2023
-Pendampingan kepada Unit Pengolah di lingkungan LKPP dalam rangka Penyusunan Rancangan Revisi kedua Kepka LKPP Nomor 264 Tahun 2023
-Penyusunan rancangan SK Tim Pengawas Kearsipan dan Narahubung LKPP
-Pemenuhan bukti dukung Audit Sistem Kearsipan Eksternal		 Tidak Ada Permasalahan yang siginifikan Putry Vibry Hardyani
6 Mei 2025 09:59
974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
Komponen 051-Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan Layanan 1 - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 - BIMTEK Pembuatan Tanda Tangan Elektronik bagi ASN LKPP (Rumah Tangga dan Protokol) Anggaran Pengembangan SDM di Efisiensi Putry Vibry Hardyani
5 Mei 2025 10:21
051-Pengembangan SDM dan Tata Kelola Kearsipan
Komponen 052-Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan Layanan 1 - 1 30.00 30.00 1 30.00 30.00 - Penyusutaan Arsip BHOSDM, D11, Inspektorat dan Inspektorat
- Verifikasi fisik Arsip BHOSDM, D11, Inspektorat
- Penilaian dan Verifikasi Fisik Arisp BPKeu
- Identifikasi Arsip Elektronik BHOSDM Tahun 2020		 Anggaran Belanja Boks dan Folder Tidak Bisa Diselenggarakan imbas Efisiensi Putry Vibry Hardyani
9 April 2025 12:08
052-Pelaksanaan Kegiatan Teknis Kearsipan
Komponen 053-Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan Layanan 1 - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 - Studi Banding Pengelolaan Arsip Digital dan Penerapan Transformasi Pengelolaan Arsip Digital pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tidak Ada Permasalahan yang signifikan Putry Vibry Hardyani
5 Mei 2025 10:24
053-Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan Kearsipan
Sasaran Kegiatan 01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif [IKSK] Nilai Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2.9 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Menyusun SOP permohonan data
- Menyusun SOP perencanaan data
- Menyusun SOP pengusulan rekomendasi statistik
- Penyusunan rancangan statistik sektoral untuk kegiatan statistik SDM JF PPBJ, pengaduan dan permasalahan pengadaan, perkantoran, dan pegawai LKPP
- Mengikuti kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan Pembina Data (BPS)		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:24
01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif
[IKSK] Persentase Pemenuhan Data Prioritas Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Melayani permohonan data dari internal maupun eksternal LKPP
- Melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan penyusunan daftar data LKPP
- Mengecek akurasi data pada Dashboard Walidata LKPP
- Melakukan transfer knowledge terkait akurasi dan visualiasi data pada Data Warehouse Walidata LKPP
- Menyusun dan melengkapi rancangan Daftar Data LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:24
01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif
RO 963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP Layanan Data Warehouse Walidata LKPP Layanan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Menyusun SOP permohonan data
- Menyusun SOP perencanaan data
- Menyusun SOP pengusulan rekomendasi statistik
- Penyusunan rancangan statistik sektoral untuk kegiatan statistik SDM JF PPBJ, pengaduan dan permasalahan pengadaan, perkantoran, dan pegawai LKPP
- Mengikuti kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan Pembina Data (BPS)
- Melayani permohonan data dari internal maupun eksternal LKPP
- Melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan penyusunan daftar data LKPP
- Mengecek akurasi data pada Dashboard Walidata LKPP
- Melakukan transfer knowledge terkait akurasi dan visualiasi data pada Data Warehouse Walidata LKPP
- Menyusun dan melengkapi rancangan Daftar Data LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:24
963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP
Komponen 051-Identifikasi Kebutuhan Identifikasi Kebutuhan Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Menyusun SOP permohonan data
- Menyusun SOP perencanaan data
- Menyusun SOP pengusulan rekomendasi statistik
- Mengikuti kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan Pembina Data (BPS)
- Menyusun dan melengkapi rancangan Daftar Data LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:30
051-Identifikasi Kebutuhan
Komponen 052-Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Penyusunan rancangan statistik sektoral untuk kegiatan statistik SDM JF PPBJ, pengaduan dan permasalahan pengadaan, perkantoran, dan pegawai LKPP
- Melayani permohonan Data dari internal maupun eksternal LKPP
- Melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan Penyusunan daftar Data LKPP
- Mengecek akurasi Data pada Dashboard Walidata LKPP
- Melakukan transfer knowledge terkait akurasi dan visualiasi Data pada Data Warehouse Walidata LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:35
052-Penyediaan Layanan Data Warehouse Walidata LKPP
Sasaran Kegiatan 02-Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ [IKSK] Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran Perses 30 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Layanan Sistem Manajemen Perkantoran Terintegrasi meliputi aplikasi JDIH, PPID, Perpustakaan, Portal Website LKPP serta modul SDM, modul keuangan, modul pelaporan, modul persuratan pada aplikasi e-Office - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:38
02-Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ
[IKSK] Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 30 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 Tidak ada Progres (dampak efisiensi sehingga target menjadi 0) - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:38
02-Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ
[IKSK] Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Melakukan Penyesuaian Akun E-Office LKPP
Permohonan Pegawai dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik bersertifikat BSre		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:39
02-Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ
[IKSK] Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Melakukan Tindak Lanjut Laporan Perkembangan Hasil Penelusuran Indikasi Perubahan Data Sertifikasi Kompetensi
- Melakukan Diskusi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Laporan Reviu BPKP atas Pelaksanaan Percepatan Transformasi Digital terkait E-Pengaduan
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kedeputian PPSDM dan Puslat SDM PBJ
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kedeputian PPSDM dan Puslat SDM PBJ
- Pembahasan Teknis Persiapan Migrasi Pengelolaan Server dan Aplikasi di Kedeputian Bidang PPSDM dan Pusat Pelatihan SDM PBJ		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:40
02-Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ
RO 963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sistem Informasi 5 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Layanan Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan
- Layanan Pengembangan dan Pembinaan SDM PBJ
- Layanan Permasalahan Hukum dan Penyelesaian Sanggah
- Layanan Sistem Manajemen Perkantoran Terintegrasi
- Layanan Audit dan Monitoring		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:41
963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komponen 051-Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Penyampaian Informasi Tentang Penerapan Multi Factor Authentication (MFA) Pada Aplikasi Layanan Manajemen ASN BKN
- Memberikan Akses Akun Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada Plt. JPT Pratama
- Melakukan Rapat Kerja Sama LKPP - BSSN
- Melakukan Survei Layanan Pusat Data dan Informasi		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:41
051-Identifikasi Kebutuhan Pengembangan
Komponen 052-Pengembangan Sistem Aplikasi Pengembangan Sistem Aplikasi Laporan 5 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Monitoring dan evaluasi Implementasi fitur pengelolaan kas dan pertanggungjawaban keuangan pada server production
- Melakukan Bugs Fixing Peremajaan Aplikasi yang Dikelola oleh Pusat Data dan Informasi pada server development dan server pre-production		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:42
052-Pengembangan Sistem Aplikasi
Sasaran Kegiatan 03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif [IKSK] Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran Persen 100 - 0 0.00 25.00 32,70 32.70 32.70 - Terlaksananya pemenuhan jaringan wireless penggantian perangkat akses point pada area kerja lantai 7
- Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Data Center preventif maintenance unit PAC		 - Terjadi kerusakan pada salah 1 akses point di area kerja lantai 7
- Menghindari penurunan kemampuan PAC Data Center		 Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:12
03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif
[IKSK] Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 32.70 32.70 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan server development superset data warehouse
- Layanan backup, update, upgrade dan migrasi untuk aplikasi
- Layanan email LKPP
- Terlaksananya update konfigurasi pada server
- Layanan Update database pada server PDN
- Terlaksananya implementasi dashboard monitoring server LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:13
03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif
[IKSK] Predikat Cyber Security Maturity (CSM) Indeks 4.2 - 0 0.00 20.00 0 30.00 30.00 Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data dukung CSM - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:15
03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif
[IKSK] Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani Persen 85 - 0 0.00 25.00 0 5.40 33.33 - Terlaksananya rekapitulasi insiden
- Terlaksananya dokumentasi insiden
- Terlaksananya diskusi teknis penanganan insiden		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:19
03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif
RO 963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit 16 - 0 25.00 25.00 0 32.70 32.70 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan server aplikasi superset
- Terlaksanya kegiatan Preventive Maintenance Precision Air Conditioning Data Center LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:21
963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Komponen 051-Identifikasi Kebutuhan Sarana Identifikasi Kebutuhan Sarana Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 32.70 32.70 - Terlaksananya pembahasan Persiapan Migrasi Pengelolaan Server
- Layanan penyediaan perangkat server
- Layanan penyediaan perangkat jaringan komputer
- Terlaksananya pembahasan pengadaan internet backup		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:22
051-Identifikasi Kebutuhan Sarana
Komponen 052-Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Laporan 10 - 0 25.00 25.00 0 32.70 32.70 - Layanan backup, update, upgrade dan migrasi untuk aplikasi
- Layanan email LKPP
- Layanan internet utama LKPP
- Layanan video conference unit organisasi		 Belum terdapat jaringan internet backup Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:22
052-Penyediaan Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Komponen 053-Pengelolaan Keamanan Informasi Pengelolaan Keamanan Informasi Laporan 1 - 0 25.00 25.00 0 32.70 32.70 - Revisi Kepka CSIRT LKPP
- Drafting SK Tim SMKI LKPP
- Monitoring Threat Intellegence di lingkungan LKPP
- Monitoring Perangkat Keamanan Informasi
- Monitoring Virtual Private Network
- Backup Perangkat Keamanan Informasi
- Pengujian keamanan aplikasi seperti penetration testing dan secure coding practices
- Peningkatan Security Awareness
- Kegiatan Phissing		 - Terbatasnya tools Security Information and Event Management (SIEM)
- Terbatasnya SDM bidang keamanan informasi		 Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:23
053-Pengelolaan Keamanan Informasi
Sasaran Kegiatan 04-Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel [IKSK] Predikat SAKIP Pusdatin Nilai 65 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Pengelolaan Administrasi Keuangan Tata Usaha
- Penyusunan Rencana Penarikan Dana
- Penyusunan Revisi Anggaran
- Pembahasan dengan BPKeu terkait Target 2025-2029		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:25
04-Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel
[IKSK] Nilai Indeks SPBE Nilai 3.7 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Proses legal drafting: Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025-2029, Kepka Penyelenggara SPBE LKPP, Kepka Penetapan Pengendali Data Pribadi LKPP, Kepka Pedoman Satu Data, Kepka Tim CSIRT
- Telah dilakukan monitoring implementasi SPBE LKPP TW 1
- Masih dilakukan identifikasi revisi proses bisnis dan SOP Pusdatin
- Sedang dikembangkan Portal SPBE LKPP		 Proses legal drafting Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE LKPP 2025-2029 belum ada tanggapan dari BHOSDM Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:26
04-Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel
[IKSK] Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin Nilai 3.2 - 0 0.00 25.00 3,17 30.00 33.33 - Monitoring Kinerja Layanan Helpdesk
- Layanan Helpdesk sebanyak 22 permintaan		 - Citra Yulian Kristanti
6 Mei 2025 10:39
04-Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel
RO 963-Layanan Data dan Informasi Layanan Data dan Informasi Layanan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Proses legal drafting Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025 sd2029, Kepka Penyelenggara SPBE LKPP, Kepka Penetapan Pengendali Data Pribadi LKPP, Kepka Pedoman Satu Data, Kepka Tim CSIRT
- Telah dilakukan monitoring implementasi SPBE LKPP TW 1
- Masih dilakukan identifikasi revisi proses bisnis dan SOP Pusdatin
- Sedang dikembangkan Portal SPBE LKPP
- Pembahasan dengan BPKeu terkait Target 2025 sd 2029
- Pengelolaan Administrasi Keuangan Tata Usaha
- Layanan Helpdesk sebanyak 22 permintaan
- Monitoring Kinerja Layanan Helpdesk
- Penyusunan Rencana Penarikan Dana
- Penyusunan Revisi Anggaran		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:43
963-Layanan Data dan Informasi
Komponen 051-Identifikasi Pengelolaan Layanan Identifikasi Pengelolaan Layanan Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Proses legal drafting: Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025 sd 2029, Kepka Penyelenggara SPBE LKPP, Kepka Penetapan Pengendali Data Pribadi LKPP, Kepka Pedoman Satu Data, Kepka Tim CSIRT
- Telah dilakukan monitoring implementasi SPBE LKPP TW 1
- Masih dilakukan identifikasi revisi proses bisnis dan SOP Pusdatin
- Sedang dikembangkan Portal SPBE LKPP
- Pembahasan dengan BPKeu terkait Target 2025 sd 2029		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:44
051-Identifikasi Pengelolaan Layanan
Komponen 052-Pengelolaan Layanan Data dan Informasi Pengelolaan Layanan Data dan Informasi Kegiatan 1 - 0 25.00 25.00 0 33.33 33.33 - Pengelolaan Administrasi Keuangan Tata Usaha
- Layanan Helpdesk sebanyak 22 permintaan
- Monitoring Kinerja Layanan Helpdesk
- Penyusunan Rencana Penarikan Dana
- Penyusunan Revisi Anggaran		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:45
052-Pengelolaan Layanan Data dan Informasi
Program 106.WA-Dukungan Manajemen [IKSP] Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal Persen 78 - 0 25.00 25.00 0 33.00 33.00 Berdasarkan perhitungan dari 21 indikator tata kelola internal LKPP mendapatkan hasil = 86 Persen
(capaian Tahun 2024)		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:17
106.WA-Dukungan Manajemen
[IKSP] Nilai AKIP Predikat Sangat Baik - Sangat Baik 100.00 25.00 Sangat Baik 100.00 33.00 -Berdasarkan surat dari KemenPANRB tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor : B/652/AA.05/2024 LKPP mendapatkan nilai 71,93 dengan kategori BB atau Predikat Sangat Baik - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:18
106.WA-Dukungan Manajemen
[IKSP] Opini BPK Opini BPK WTP - - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 Sedang dilakukan proses audit oleh BPK atas Laporan Keuangan Unaudited TA 2024. LHP yang berisi Opini BPK diproyeksikan akan muncul pada bulan Juni 2025 Belum terdapat permasalahan signifkan Banjar Laga
14 April 2025 15:20
106.WA-Dukungan Manajemen
Kegiatan 5664-Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP [IKSK] 01-Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4 Persen 33.33 - 0 20.00 20.00 0 32.00 32.00 Untuk mencapai Level 4 pada 2 elemen penilaian Kapabilitas APIP telah dilaksanakan pengisian bukti dukung atas rencana aksi Area of Improvement (AOI) untuk pemenuhan Kapabilitas yang akan dinilai pada tahun 2025 Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 14:12
5664-Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP
[IKSK] 02-Indeks Pengelolaan Integritas Predikat Cukup - 0 20.00 20.00 0 25.00 25.00 Pelaksanaan Survei akan dilaksanakan pada TW II atau diakhir semester I, pada saat ini masih dilakukan persiapan dalam pembuatan survei Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 14:17
5664-Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP
[IKSK] 03-Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Persen 72 - 0 16.67 16.67 0 20.00 20.00 Dalam mencapai nilai Presentase 72 (BB) dalam Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah dilakukan kegiatan Penyusunan Perubahan atas Keputusan Kepala LKPP Nomor 172
Tahun 2022 terkait Tim Evaluator		 Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 15:09
5664-Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP
[IKSK] 04-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Persen 80 - 0 18.20 18.20 58,48 58.48 40.00 Untuk mencapai Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan sebesar 80% telah dilakukan perhitungan atas temuan yang ditindak lanjuti oleh tim melalui SIPTL dan kertas kerja TL internal Belum ada permasalahan Rydo Tama
30 April 2025 15:08
5664-Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP
Kegiatan 6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum [IKSK] 01-Indeks Kualitas Kebijakan Predikat Baik - - 15.00 15.00 - 20.00 20.00 * telah dilakukan perencanaan kegiatan IKK Tahun 2025
* menyiapkan konsep Keputusan Kepala LKPP tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025
* telah ditetapkannya Keputusan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024- 2025
* menyampaikan Nota Dinas kepada Unit Organisasi LKPP terkait Penyampaian Pemenuhan Dokumen Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Guna Mendukung IKK		 - Ahmad Khairunnas
5 Mei 2025 15:22
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
[IKSK] 02-Indeks Reformasi Hukum Predikat Istimewa - - 15.00 15.00 - 20.00 20.00 - menyusun rencana kerja penilaian Indeks Reformasi Hukum
- menyiapkan konsep Keputusan Kepala LKPP tentang Tim Penilai Indeks Reformasi Hukum Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025 dan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan LKPP Tahun 2024		 - joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:06
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
[IKSK] 03-Skor komposit evaluasi kelembagaan Skor 77 - 0 28.00 28.00 0 36.00 36.00 Acuan Penilaian Skor Komposit Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Berdasarkan penilaian mandiri evaluasi kelembagaan LKPP dapat diperoleh nilai peringkat komposit dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Komposit LKPP dengan peringkat komposit sebesar 98,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dimensi Kompleksitas dengan skor 19,886
2. Dimensi Formalisasi dengan skor 11,607
3. Dimensi Sentralisasi dengan skor 11,648
4. Dimensi Alignment dengan skor 10
5. Dimensi Governance and Compliance dengan skor 10
6. Dimensi perbaikan dan Peningkatan
Proses dengan skor 8,75
7. Dimensi Manajemen Risiko dengan skor 9,58
8. Dimensi Teknologi Organisasi IT dengan skor 10

- Berdasarkan PermenPANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi kelembagaan pemerintah paling singkat 3 (tiga) tahun sekali dan Kemen PANRB melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah tersebut.
- Hasil evaluasi kelembagaan LKPP oleh Kemen PANRB yang dirilis tahun 2023 yaitu dengan nilai 72,34. Pada tahun 2023 LKPP melakukan evaluasi kelembagaan mandiri sebagaimana amanat PermenPANRB No. 20 Tahun 2018, dengan nilai 98,96 dan hingga akhir 2024 belum ada evaluasi dari KemenPANRB terhadap penilaian mandiri tersebut.
- Mengacu pada ketentuan PermenPANRB No. 20 Tahun 2018, dalam hal KemenPAN RB belum menerbitkan hasil Evaluasi Kelembagaan LKPP hingga tahun 2025, maka LKPP dapat menggunakan hasil evaluasi mandiri untuk penilaian tahun 2024 dan 2025. Evaluasi mandiri yang dilakukan LKPP menggunakan metode penilaian yang sama dengan metode yang digunakan KemenPAN RB		 Belum ada permasalahan Ahmad Khairunnas
6 Mei 2025 11:42
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
[IKSK] 04-Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi Perses 100 - 0 20.00 20.00 0 28.88 28.88 Acuan Penilaian Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi berdasarkan SE Menpan RB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi RB Tahun 2023.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi antara lain:
Mekanisme Kerja :
- Telah disusun rancangan perubahan Kedua terhadap Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP
- Telah disusun rancangan Keputusan Kepala LKPP tentang Mekanisme Kerja di lingkungan LKPP yang mencabut Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2023 tentang mekanisme kerja di lingkungan LKPP beserta perubahannya
- Melakukan penyusunan format dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Mekanisme Penugasan di lingkungan LKPP		 Belum ada permasalahan Ahmad Khairunnas
5 Mei 2025 14:54
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
[IKSK] 05-Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP Persen 100 - 0 27.00 27.00 0 35.11 35.11 -Menyusun dan menyampaikan surat sanggahan terhadap 4 indikator penilaian RB General LKPP kepada instansi Meso terkait, yaitu:
1. Tingkat Digitalisasi Arsip
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3. Indikator Penilaian Tingkat Pengaduan Masyarakat
4. Capaian IKU Kementerian/Lembaga
-Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional
-Mendapatkan hasil akhir Evaluasi Reformasi Birorkasi LKPP tahun 2024 dengan capaian 87,71 (A-)
-Menyusun kertas kerja tindak lanjut catatan dan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024		 Belum ada joanne ramadhani
6 Mei 2025 11:06
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
[IKSK] 06-Indeks berAKHLAK Predikat Cukup Sehat - 0 10.00 10.00 0 10.00 10.00 Kegiatan penguatan Budaya Kerja tetap dilaksanakan dengan pembuatan videotron Core Values BerAKHLAK dan penanyangan secara berkala di media sosial dan proses pembuatan logo BerAKHLAK di atribut kedinasan. Untuk Tahun 2025 akan dilakukan penyempurnaan kebijakan Manajemen ASN, termasuk kebijakan budaya kerja ASN, sehingga berdampak pada penilaian Indeks BerAKHLAK tahun 2025 ditiadakan sementara. joanne ramadhani
10 April 2025 09:21
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
[IKSK] 07-Indeks sistem merit Predikat Baik - - 5.00 5.00 - 10.00 10.00 Perencanaan dan persiapan penilaian sistem merit tahun 2025 Terdapat informasi informal dari BKN bahwa untuk tahun 2025 penilaian sistem merit seluruh instansi ditunda karena sedang mempersiapkan kriteria penilaian sistem merit yang baru. joanne ramadhani
2 Mei 2025 12:46
6598-Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
Kegiatan 6599-Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan [IKSK] 01-Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Predikat Sangat Baik - Sangat Baik 100.00 25.00 Sangat Baik 100.00 33.00 -Nilai Kualitas Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja pada AKIP Tahun 2024 adalah sebesar 23,80+19,13+11,95 atau sebesar 54,88 (Predikat Sangat Baik)

Progres:
- Monev kinerja s.d bulan April 2025
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Periode Triwulan I 2025
- Laporan kinerja LKPP 2024 telah disampaikan kepada KemenPANRB melalui aplikasi https://esr.menpan.go.id/		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:35
6599-Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan
[IKSK] 02-Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Predikat Baik - Cukup 75.00 25.00 Cukup 75.00 25.00 Berdasarkan laman MONEVPA (https://spanint.kemenkeu.go.id ) s.d 14 April 2025 nilai IKPA LKPP untuk bulan Maret 2025 sementara sebesar 75.00%. atau dengan predikat cukup Nilai tersebut masih rendah dikarenakan sub penilaian capaian output belum muncul per tanggal 14 April 2025 Banjar Laga
15 April 2025 11:22
6599-Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan
[IKSK] 03-Indeks maturitas SPIP Predikat Level 3 - 0 31.00 31.00 0 38.00 38.00 - Rapat Diskusi Pembahasan Tindak Lanjut Area of Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024
- Penyusunan Matrik Tindak Lanjut Area of -Improvement (AoI) dan Rekomendasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dan Tindak Lanjut AOI Kapabilitas APIP		 - Dahat Riswanto
30 April 2025 11:29
6599-Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan
[IKSK] 04-Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan Persen 5 - 0 0.00 50.00 0 0.00 50.00 Belum terdapat realisasi dikarenakan masih dalam proses audit oleh BPK atas laporan keuangan unaudited TA 2024 Belum terdapat penyampaian dari BPK terkait realisasi kesalahan dalam Laporan Keuangan Unaudited Banjar Laga
15 April 2025 11:22
6599-Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan
Kegiatan 6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran [IKSK] 01-Indeks pelayanan publik Predikat Baik - 0 0
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 02-Indeks keterbukaan informasi publik Predikat Menuju Informatif - 0 0
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 03-Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM Predikat Tersedia - 0 0
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 01-Hasil pengawasan kearsipan Predikat Memuaskan - 0 20.00 20.00 0 35.00 35.00 - Pengawasan Kearsipan Eksternal LKPP Tahun 2025
- Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal 2025		 Tidak Ada Permasalahan yang Signifikan Putry Vibry Hardyani
6 Mei 2025 13:15
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 02-Indeks tata kelola pengadaan Predikat Sangat Baik - Sangat Baik 90.02 17.00 Sangat Baik 90.02 33.33 Progress sampai dengan bulan April meliputi:
1. Telah melakukan pemanfaatan sistem pengadaan seperti SiRUp, E-Tendering, E-Purchasing, Non E-TenderingNon E-Purchasing, dan E-Kontrak
2. Memiliki Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3-Proaktif
4. Skor ITKP Tahun 2024 adalah 90.02 dengan predikat Sangat Baik.

Poin Indikator ITKP:
1. Indikator Kualifikasi Kompetensi SDM PBJ LKPP mendapat skor 20.93 dari skor maksimal 30, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)
2. Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering mendapat skot 94.45%, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)
3. Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik) mendapat skor 85.51%, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)
4. Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional mendapat skor 98.89%, sehingga nilai akhir skor ITKP menjadi Sangat Baik (90,02)		 TIdak ada Candra Simon Septyan
6 Mei 2025 13:15
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 03-Indeks pengelolaan aset Indeks 3.35 - 3.83 26.00 26.00 3.83 33.00 33.00 Kegiatan Indeks pengelolaan aset di bulan April meliputi:
1. Penyampaian Kertas Kerta Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset oleh Kemenkeu dengan nilai sebesar 3.83
2. Realisasi PNBP berupa sewa Vending Machine
3. Realisasi PNBP berupa lelang 407 PM
4. Penyampaian LBP Unaudited TA 2024
5. Penyampaian Laporan Wasdal Semester 2 dan Tahunan 2024
6. Penyerahan Polis Asuransi BMN TA 2025		 Tidak ada Candra Simon Septyan
5 Mei 2025 13:40
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 04-Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan Predikat Baik - 0 30.00 30.00 0 35.00 35.00 Penyusunan Laporan Ketatausahaan TW I. Tidak terdapat permasalahan Putry Vibry Hardyani
5 Mei 2025 11:23
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 05-Indeks layanan keprotokolan Predikat Baik - 0 15.00 15.00 0 25.00 25.00 Sedang dilakukan pelayanan keprotokolan kepada pimpinan di LKPP dan akan dilakukan survei untuk monitoring capaian. Belum ada Achmad Suyudi
5 Mei 2025 17:59
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
[IKSK] 06-Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan Predikat Memuaskan - 0 15.00 15.00 0 25.00 25.00 Saat ini sedang dilakukan pelayanan kerumahtanggaan kepada seluruh pegawai di LKPP dan akan dilakukan survei untuk monitoring capaian Adanya keterbatasan anggaran akibat efisiensi anggaran beberapa pelayanan mengalami penyesuaian dan penyusunan kembali berdasarkan skala prioritas keamanan dan keselamatan sehingga tidak semua bisa difasilitasi. Achmad Suyudi
5 Mei 2025 17:58
6600-Pelayanan Hubungan Masyarakat,Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
Kegiatan 7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK [IKSK] Nilai Indeks Pembangunan Statistik Indeks 2.9 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Menyusun SOP permohonan data
- Menyusun SOP perencanaan data
- Menyusun SOP pengusulan rekomendasi statistik
- Penyusunan rancangan statistik sektoral untuk kegiatan statistik SDM JF PPBJ, pengaduan dan permasalahan pengadaan, perkantoran, dan pegawai LKPP
- Mengikuti kegiatan pembinaan statistik sektoral dengan Pembina Data (BPS)		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:24
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Pemenuhan Data Prioritas Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Melayani permohonan data dari internal maupun eksternal LKPP
- Melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan penyusunan daftar data LKPP
- Mengecek akurasi data pada Dashboard Walidata LKPP
- Melakukan transfer knowledge terkait akurasi dan visualiasi data pada Data Warehouse Walidata LKPP
- Menyusun dan melengkapi rancangan Daftar Data LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:24
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran Perses 30 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Layanan Sistem Manajemen Perkantoran Terintegrasi meliputi aplikasi JDIH, PPID, Perpustakaan, Portal Website LKPP serta modul SDM, modul keuangan, modul pelaporan, modul persuratan pada aplikasi e-Office - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:38
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 30 - 0 0.00 25.00 0 0.00 25.00 Tidak ada Progres (dampak efisiensi sehingga target menjadi 0) - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:38
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Melakukan Penyesuaian Akun E-Office LKPP
Permohonan Pegawai dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembuatan Tanda Tangan
Elektronik bersertifikat BSre		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:39
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Melakukan Tindak Lanjut Laporan Perkembangan Hasil Penelusuran Indikasi Perubahan Data Sertifikasi Kompetensi
- Melakukan Diskusi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Laporan Reviu BPKP atas Pelaksanaan Percepatan Transformasi Digital terkait E-Pengaduan
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kedeputian PPSDM dan Puslat SDM PBJ
- Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kedeputian PPSDM dan Puslat SDM PBJ
- Pembahasan Teknis Persiapan Migrasi Pengelolaan Server dan Aplikasi di Kedeputian Bidang PPSDM dan Pusat Pelatihan SDM PBJ		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 14:40
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran Persen 100 - 0 0.00 25.00 32,70 32.70 32.70 - Terlaksananya pemenuhan jaringan wireless penggantian perangkat akses point pada area kerja lantai 7
- Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Data Center preventif maintenance unit PAC		 - Terjadi kerusakan pada salah 1 akses point di area kerja lantai 7
- Menghindari penurunan kemampuan PAC Data Center		 Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:12
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi Persen 100 - 0 0.00 25.00 0 32.70 32.70 - Terlaksananya pemenuhan kebutuhan server development superset data warehouse
- Layanan backup, update, upgrade dan migrasi untuk aplikasi
- Layanan email LKPP
- Terlaksananya update konfigurasi pada server
- Layanan Update database pada server PDN
- Terlaksananya implementasi dashboard monitoring server LKPP		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:13
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Predikat Cyber Security Maturity (CSM) Indeks 4.2 - 0 0.00 20.00 0 30.00 30.00 Terlaksananya identifikasi dan pengumpulan data dukung CSM - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:15
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani Persen 85 - 0 0.00 25.00 0 5.40 33.33 - Terlaksananya rekapitulasi insiden
- Terlaksananya dokumentasi insiden
- Terlaksananya diskusi teknis penanganan insiden		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:19
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Predikat SAKIP Pusdatin Nilai 65 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Pengelolaan Administrasi Keuangan Tata Usaha
- Penyusunan Rencana Penarikan Dana
- Penyusunan Revisi Anggaran
- Pembahasan dengan BPKeu terkait Target 2025-2029		 - Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:25
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Nilai Indeks SPBE Nilai 3.7 - 0 0.00 25.00 0 0.00 33.33 - Proses legal drafting: Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025-2029, Kepka Penyelenggara SPBE LKPP, Kepka Penetapan Pengendali Data Pribadi LKPP, Kepka Pedoman Satu Data, Kepka Tim CSIRT
- Telah dilakukan monitoring implementasi SPBE LKPP TW 1
- Masih dilakukan identifikasi revisi proses bisnis dan SOP Pusdatin
- Sedang dikembangkan Portal SPBE LKPP		 Proses legal drafting Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE LKPP 2025-2029 belum ada tanggapan dari BHOSDM Citra Yulian Kristanti
5 Mei 2025 15:26
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
[IKSK] Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin Nilai 3.2 - 0 0.00 25.00 3,17 30.00 33.33 - Monitoring Kinerja Layanan Helpdesk
- Layanan Helpdesk sebanyak 22 permintaan		 - Citra Yulian Kristanti
6 Mei 2025 10:39
7033-Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK
SiREMON 3.0 | 2025
April - 2025